RASHID SATARI's

Kedaulatan Negara dan Keselamatan Warga

2009-09-13T09:45:00.000-07:00

Oleh : Rashid Satari
Mahasiswa Universitas Al Azhar Jurusan Da'wah dan Kebudayaan Islam

Indonesia kembali dihebohkan dengan berita penyiksaan anak bangsanya di negeri orang. Setelah TKI di Malaysia dan Arab Saudi, kini giliran para pencari ilmu di Mesir. Empat orang mahasiswa asal Indonesia digelandang ke penjara dan disiksa dengan tuduhan keterlibatan dalam gerakan Islam radikal di negara setempat.

Karena tak terbukti, ke-empat mahasiswa kita akhirnya dibebaskan setelah melalui introgasi panjang dilengkapi dengan penyiksaan. Namun, tentu saja kita tidak bisa mentolelir tindakan aparat negara tersebut dalam memperlakukan warga kita. Maka, upaya protes, advokasi atau semacamnya harus dilakukan.

Pemerintah Indonesia melalui Departemen Luar Negeri dan kedutaan di Cairo telah melayangkan nota protes terhadap Mesir. Patut menjadi pertanyaan tatkala nota tersebut belum juga memperoleh tanggapan dari pemerintah setempat. Karena, dalam hubungan diplomasi semestinya sudah menjadi kewajiban negara setempat untuk memberikan jaminan keamanan bagi warga asing.

Citra Indonesia

Di tengah kancah dunia internasional, citra Indonesia masih dipandang sebelah mata. Meski, banyak hal positif yang ditorehkan Indonesia baik dalam konteks historis masa lalu maupun konteks kekinian.

Dalam kaitannya dengan Mesir, kondisi tersebut berlaku. Mesir dan Indonesia memang memiliki latar belakang sejarah yang sangat kuat. Mesir adalah negara yang pertama kali mengakui kedulatan Indonesia. Selain itu, ada hubungan yg mengakar urat dalam kaitan transformasi intelektual.

Namun, realita kemudian berkata lain. Sejak era Soeharto hingga Susilo Bambang Yudhoyono, kunjungan diplomasi yang dilakukan presiden-presiden RI ke Mesir tidak pernah memperoleh kunjungan balasan dari pihak pemerintahan Mesir. Ini menjadi indikasi bahwa dalam hubungan diplomasi sekalipun, Indonesia sama sekali tidak begitu diperhitungkan lagi oleh Mesir.

Kita boleh sejenak bernafas lega saat Indonesia berhasil menyelenggarakan Pemilu langsung oleh rakyat di 2004. Indonesia disanjung berbagai negara di setiap penjuru dunia tak terkecuali Mesir, sebagai negara yang bisa menjadi contoh kehidupan berdemokrasi. Meski, hal itu kemudian tercoreng kembali dengan kasus korupsi oknum anggota KPU saat itu.

Indonesia masih belum bisa mengelak dari pencitraan sebagai bangsa yang mengidap penyakit korupsi akut, Human Development Index yang rendah hingga permasalahan ekonomi, gesekan sosial dan budaya yang rapuh.

Bahkan, julukan 'Ahsannas' (manusia terbaik) yang diberikan masyarakat Mesir kepada masyarakat Indonesia sejak kunjungan Soekarno ke negeri pyramida puluhan tahun yang lalu, kini perlahan memudar. Konflik Timor-Timur, Aceh hingga Poso nyaris mengubur citra kita sebagai bangsa yang santun dan berbudi luhur. Konflik horizontal yang berkepanjangan juga menjadi catatan merah dalam raport pemerintahan kita.

Kedaulatan Indonesia

Kasus penistaan kemanusiaan yang menimpa warga Indonesia di luar negeri telah lama dan terus terjadi di beberapa negara. Seiring itu, penanganan secara diplomasi tentu selalu dilakukan. Termasuk dalam kasus terakhir yang terjadi di Mesir.

Bagi Mesir, kebijakan penangkapan dan introgasi semacam ini tentu bukan hal baru. Mengingat sejak tragedi penembakan Presiden Anwar Sadat di tahun 1981, pemerintah Mesir memberlakukan Undang-Undang keadaan Darurat (Qanun Thawary) yang berimplikasi pada berlakunya asas 'praduga bersalah' dalam mekanisme hukumnya. Curigai, tangkap, introgasi. Belum ditambah dengan kekuatan intelejen Mesir yang kuat dan rapi. Kebijakan pemerintah setempat adalah hal yang tidak bisa diintervensi dan hanya mungkin diajak berkompromi tatkala terjadi kasus yang bersinggungan dengan warga asing.

Dalam kasus yang menimpa mahasiswa kita, sejatinya kekuatan total diplomacy Indonesia mampu mengimbangi kebijakan negara setempat. Sebagaimana yang dilakukan juga oleh pemerintah Rusia atau negara lainnya saat masalah serupa menimpa mahasiswanya di Mesir.

Dalam kasus lain, seperti pada konflik pulau Sipadan – Ligitan kemarin lalu yang kemudian terulang dalam kontroversi kawasan Ambalat, masalah ini bermuara pada lemahnya kedaulatan RI sebagai sebagai sebuah nation state. Jangankan oleh negara jauh, dari negara jiran/tetangga pun Indonesia kerepotan untuk membela kedaulatannya. Tak hanya itu, dunia internasional dengan sangat transparan bisa menyaksikan bagaimana Indonesia kesulitan melindungi simbol-simbol budayanya sendiri sehingga harus kecolongan hak kepemilikan 800 motif dari seni ukir perak Bali misalnya.

Betapapun, keselamatan warga Indonesia di luar negeri adalah tanggung jawab kita bersama khususnya pemerintah. Penyiksaan yang dialami empat mahasiswa Indonesia yang tengah menuntut ilmu di Universitas Al Azhar perlu segera ditangani sehingga tidak menimbulkan tekanan traumatik dan guna menghindari kejadian serupa di kemudian hari.

Namun, selain itu hal yang tak kalah penting adalah akselerasi pembangunan kekuatan RI sebagai negara berdaulat. Dalam masalah empat mahasiswa kita di Mesir, kedaulatan dan kekuatan RI adalah hal yang sangat determinan bila nota protes kita ingin didengar dan segera direspon oleh pemerintah setempat. Dan, hal ini harus menjadi prioritas bagi pemerintah sebagai pemegang kebijakan yang akan membawa kemana bangsa ini akan diarahkan di masa mendatang.

Regulasi melalui percepatan RUU Tipikor guna penanganan penyakit korupsi, peningkatan mutu pendidikan, kualitas kerja dan keseriusan memperkuat infrastuktur negara dengan mengoptimalkan anggaran negara tak bisa ditunda-tunda lagi baik oleh pemerintahan di jajaran legislatif maupun eksekutif. Hal ini guna memperkuat kedulatan negara baik dalam aspek kualitas kebangsaan maupun stuktur – infrastuktur dan kelengkapan negara.

Ada 4000-an mahasiswa/i Indonesia yang tengah belajar di Mesir dan juga puluhan ribu di negara-negara lainnya. Serta, ada jutaan TKI yang menyebar diberbagai negara. Bukan tidak mungkin bila Indonesia tak mampu membenahi citranya dengan memperkuat kedaulatannya di hadapan dunia internasional, maka kasus-kasus serupa akan terus terjadi. Karena, sinyalemen lemahnya kedaulatan Indonesia tidak hanya diindikasikan dengan pelanggaran batas-batas teritorial negara an sich, melainkan juga dalam wujud lemahnya jaminan keselamatan warga Indonesia yang tengah berdomisili di negara-negara lain. Wallahu a’lam bishawab.

Anomali Pendidikan Politik

2009-04-10T01:26:00.000-07:00

Oleh : Rashid Satari
Mahasiswa Universitas Al Azhar Cairo

Dalam UU Pemilu No. 2 tahun 2008 tentang partai politik (parpol) disebutkan berbagai fungsi dan kewajiban parpol. Satu diantaranya adalah kewajiban parpol berkenaan dengan pelaksanaan pendidikan politik bagi masyarakat.

Pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara [Bab I Pasal 1 ayat 4]. Hal ini menjadi penting mengingat vitalnya wawasan dan partisipasi masyarakat dalam proses demokratisasi dan pemilu di tanah air.

Fungsi parpol sebagai mesin dan kekuatan politik hingga saat ini sudah sangat kentara terlihat. Terutama di saat-saat menjelang pemilu seperti sekarang ini. Sayangnya, hal tersebut cenderung tidak diimbangi dengan implementasi fungsi 'pendidikan politik' secara proporsional kepada masyarakat.

Bagi masyarakat, pendidikan politik merupakan hal yang sangat strategis dibandingkan dengan aktifitas politik. Dan, aktifitas politik semestinya berpijak pada kesadaran dan wawasan yang cukup tentang perpolitikan. Sehingga, khususnya masyarakat bawah sebagai pihak yang terlibat langsung dalam proses demokrasi negeri ini tak hanya menjadi objek yang hanya ‘diatasnamakan' tanpa dicerdaskan.

Realita Politik di Grassroot

Ironi. Kata itu mungkin cukup untuk menggambarkan kondisi masyarakat kita saat ini di tengah pesta demokrasi. Di saat bencana alam terjadi di berbagai tempat, masyarakat kita masih harus dibingungkan dengan proses politik yang tidak edukatif.

Kalaulah kampanye politik dikategorikan oleh parpol-parpol sebagai salah satu media pendidikan politik, maka jauh panggang dari api. Kampanye-kampanye parpol yang lebih mengeksplorasi goyangan artis dan janji-janji manis sama sekali kontradiktif dengan semangat pendidikan politik. Parahnya lagi, bencana alam seperti Situ Gintung misalnya selalu menjadi sasaran empuk untuk dijadikan arena kampanye. Kemanusiaan telah tergadai dengan kepentingan politik. Setiap parpol berkompetisi di hadapan para korban agar nampak sebagai yang paling berempati. Sementara, hal tragedi Lapindo di Porong dan Sidoarjo yang sudah memasuki tahun ketiga sama sekali sepi dari uluran tangan khususnya dari parpol. Mungkin karena yang terakhir ini momennya tidak pas dengan kepentingan politik.

Inilah yang hampir selalu terjadi setiap lima tahunan pesta demokrasi negeri kita. Berpuluh triliun APBN terkuras. Bermilyar-milyar rupiah terhambur begitu saja untuk biaya cetak bendera, kaos, spanduk, pamflet, panggung gembira hingga kampanye di jalan raya. Beribu menit yang semestinya produktif bagi masyarakat juga terbuang begitu saja karena disita oleh parade-parade politik. Bisa diprediksikan, pasca pemilu semua itu tak lebih hanya menyisakan kelelahan dan sampah di sana-sini sebagaimana pemilu-pemilu sebelumnya.

Disadari atau tidak oleh masyarakat, kelelahan masif tengah melanda mereka. Bila secara apologetik hal ini diklaim sebagai konsekwensi berdemokrasi, maka betapa mahal harga yang harus dibayar masyarakat. Kegiatan belajar-mengajar di sekolah harus 'kalah' ditelan oleh hingar bingar panggung kampanye, kepolosan pikiran anak-anak harus terkontaminasi tarian-tarian erotis, masyarakat berekonomi lemah harus terbeli dengan dua puluh ribu rupiah saja.

Kondisi-kondisi di atas bukanlah pendidikan politik. Semua hal itu tak lebih hanya pembodohan terhadap masyarakat kita sendiri. Secara langsung merupakan pembodohan terhadap masa depan bangsa ini. Tak heran, politik selalu saja terstigma sebagai aspek yang sangat kotor dalam kehidukan berbangsa dan bernegara kita. Alih-alih besarnya anggaran KPU untuk suksesi Pemilu, apatisme akan terus potensial terjadi bila ritual politik seperti di atas tak mengalami perubahan. Walhasil, pemilu mungkin tetap bergulir namun minim totalitas dan miskin kualitas.

Dalam konteks pemilu kali ini, kita bisa memetakan masyarakat di luar kalangan elitis parpol. Secara sederhana, pemetaan itu tertuju pada dua bagian masyarakat. Pertama, mereka yang mengikuti perkembangan dan kedua mereka yang tidak mengikuti perkembangan (floating mass). Massa inilah yang kemudian diperebutkan oleh parpol-parpol peserta Pemilu. Partisipasi dan kepedulian masyarakat tersebut tak akan terlalu berbeda kadarnya bila parpol-parpol tak bisa menampilkan diri secara elegan. Ujungnya hanya memunculkan peluang hasil pemilu yang tak substantif bagi perjalanan bangsa ini lima tahun ke depan.

Peran Pendidikan Parpol

Lantas bagaimana semestinya parpol mengejawantahkan kewajibannya dalam pendidikan politik bagi masyarakat? Tentu saja, banyak cara bisa dilakukan. Aktifitas parpol apapun bentuknya, baik di saat-saat Pemilu ataupun bukan, bisa menjadi efektif memberikan wawasan politik pada masyarakat.

Kampanye politik yang mengutamakan aksi empatik dan bermoral adalah salah satu sampelnya. Demikian juga dengan membuang jauh-jauh politik uang. Hingga menggelar aksi-aksi turun ke lapangan, mengadakan penyuluhan di desa-desa, memberikan penyuluhan yang sehat di sekolah-sekolah mengingat banyaknya kuantitas pemilih pemula. Dan, semua itu tentu tak hanya bisa dilakukan saat menjelang Pemilu saja sehingga memicu pretensi negatif tentang motivasi kepentingan pragmatis di baliknya.

Merujuk pada undang-undang tentang parpol, terdapat tiga orientasi pendidikan politik. Pertama, meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kedua, meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan ketiga, meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Diperlukan pendidikan politik yang memberikan kesadaran tentang urgensitas pemilu bagi bangsa ini. Karena, tak semua masyarakat kita mengerti akan pentingnya parpol, kampanye, pemungutan suara, money politic dan lain sebagainya. Berbagai kasus yang menjerat rakyat kecil dalam skenario politik uang di beberapa daerah adalah bukti betapa gagapnya masyarakat kita ketika berinteraksi dengan politik praktis. Dalam skala minimal, pendidikan politik penting untuk masyarakat dalam mengenal dan menyalurkan aspirasi politiknya.

Dengan pendidikan politik diharapkan lahir masyarakat yang senantiasa optimis, peduli dan kritis terhadap laju pembangunan. Karena, masih banyaknya kasus-kasus penyalahgunaan wewenang dan kejahatan pemerintahan karena didorong oleh minimnya keterlibatan langsung masyarakat dalam proses pengawasan. Dari pendidikan politik diharapkan mampu mendongkrak optimisme masyarakat di tengah fluktuasi pembangunan yang tentu tak selamanya berjalan mulus. Karena seperti pernah disinggung Eep Saefullah Fatah, selamat atau tidaknya proses demokratisasi itu tergantung para pelaku utamanya. Dan, para pelaku utama itu bukan hanya elit parpol dan pemerintah saja melainkan juga masyarakat di akar rumput.

Pasca pemilu 2004, Indonesia boleh bangga dengan gelar negara terbesar ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan India dalam hal pelaksanaan demokrasi. Sanjungan tersebut semestinya tak lantas menjadikan kita sebagai bangsa yang lupa diri, terbuai dengan apresiasi bangsa lain lantas lupa dengan kerapuhan akut yang terjadi di dalam.

Aktifitas politik yang semakin demokratis baik di tingkat daerah/lokal hingga pusat/nasional sejatinya seiring sejalan dengan kualitas kesadaran masyarakat terhadap bangsanya. Maka, pendidikan politik yang bersih dan objektif adalah keniscayaan. Wallahua’lam bishawab.

Potret ‘Gramatika’ Indonesia*

2009-04-03T22:47:00.000-07:00

Oleh : Rashid Satari
Mahasiswa Uniersitas Al Azhar Cairo Jurusan Da'wah dan Kebudayaan Islam

Seperti kekayaan hayatinya, Indonesia adalah bangsa yang kaya raya dengan ragam budaya dan tentu saja bahasanya. Tak kurang dari 200 bahasa dan dialek daerah diidentifikasi tersebar di berbagai pelosok nusantara (Esser:1951). Catatan lain didokumentasikan Lembaga Bahasa Nasional yang mencatat 418 bahasa daerah (1972). Lebih menarik lagi The Summer Institute of Linguistic yang mempublikasikan hasil penelitiannya pada kesimpulan jumlah bahasa daerah yang mencapai 742 bahasa di nusantara [2006].

Seiring perkembangan zaman, ratusan bahasa tersebut mengalami akulturasi dan asimilasi dengan bahasa lain/asing. Bahkan dalam beberapa kasus, bahasa daerah bergesekan juga dengan bahasa nasional.

Bagi Indonesia, kekayaan bahasa ini adalah anugrah. Keberagaman bahasa sebagai perantara komunikasi, menjadi parameter kekayaan ragam warisan budaya nusantara. Sehingga tak berlebihan bila para pakar antropolinguistik berpandangan, kematian bahasa-bahasa di Indonesia akan berimbas pada kepunahan budaya.

Hal serupa terjadi juga di berbagai belahan lain di dunia. Seperti kebudayaan Indian yang punah seiring dengan wafatnya penutur terakhir bahasa Eyak yang dipakai sebuah suku di kawasan Alaska selatan. Koichiro Matsuura, Direktur UNESCO menegaskan bahwa kepunahan bahasa menyebabkan hilangnya warisan budaya khususnya warisan tradisi dan ekspresi berbicara masyarakat penuturnya seperti sajak-sajak hingga lolucon-lolucon [Republika:2009].

Kembali ke tanah air, menurut Pusat Bahasa Depdiknas terdapat sembilan bahasa yang punah di Papua dan 32 lainnya terancam punah. Sampel lain, di Maluku terdapat satu bahasa yang telah punah. Tragisnya, di kawasan lain bahasa asing justru semakin akrab dengan masyarakat seperti eksistensi bahasa Jepang di tengah-tengah komunitas anak-anak sekolah di daerah Karawang.

Pengikisan bahasa daerah oleh bahasa asing kerap terjadi di negara-negara berkembang. Hal ini disinyalir terjadi karena euforia kemajuan teknologi dan informasi di mana secara alami negara-negara maju dipandang sebagai kiblat peradaban. Sehingga, apa yang menjadi pola hidup, gaya berkomunikasi dan lain sebagainya dijadikan standarisasi kemajuan. Apalagi kenyataan menunjukan bahwa bahasa-bahasa negara maju seperti bahasa yang dipergunakan di Amerika, Eropa, dan beberapa negara di Asia seperti Jepang saat ini menjadi standar kualifikasi bagi karir pekerjaan.

Walhasil, penduduk di kawasan negara berkembang merasa lebih berharga bila memiliki kecakapan berbahasa Inggris, Perancis, Jepang atau Jerman misalnya. Pada titik yang lebih ekstrim lagi, penggunaan bahasa daerah di pandang sebagai simbol ketertinggalan atau primitifisme.

Tekanan yang terjadi terhadap bahasa daerah di Indonesia tak cukup sampai sana. Para pemerhati bahasa dan budaya nusantara menilai bahwa keberadaan bahasa Indonesia memiliki andil besar dalam kepunahan bahasa daerah. Masyarakat di kawasan perkotaan cenderung memilih bahasa Indonesia sebagai bahasa pergaulan daripada bahasa lokal. Meskipun dalam banyak kasus, penggunaan bahasa Indonesia tersebut jauh dari kaidah-kaidah yang benar.

Terdapat tarik menarik antara idealisme menegakan bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa, dengan bahasa daerah sebagai instrumen identitas kebangsaan serta perkembangan era globalisasi.

Depdiknas memandang RUU Kebahasaan tahun 2007 mendesak adanya. Hal ini setelah mempertimbangkan derasnya arus globalisasi yang menggerus nasib bahasa nasional dan tentu saja bahasa-bahasa lokal. Dominasi bahasa asing sebagai bagian penting dari globalisasi telah meninggalkan bopeng-bopeng pada kualitas warga negara dalam berbahasa Indonesia. Penyerapan bahasa sudah membahayakan batas toleransi berbahasa. Maka, aturan main kebahasaan dirasa mendesak untuk diberlakukan. Konsekwensinya adalah kewajiban penggunaan bahasa Indonesia di berbagai intansi, lembaga pemerintahan, lapangan pekerjaan. Bahkan tenaga ahli asing diharuskan menguasai bahasa Indonesia bila ingin bekerja di negeri ini.

Namun, rupanya RUU yang dimaksudkan sebagai penerjemahan dari UUD pasal 36 dan ini juga menyimpan resiko. Bahasa daerah semakin tak memperoleh tempat di tengah masyarakat kita. Padahal bahasa Indonesia sendiri adalah akumulasi dari penghayatan pemuda-pemudi kita terhadap kekayaan budaya lokal dan penghayatan terhadap arti penting kebersatuan. Hal ini termanifestasikan pada momen 28 Oktober 1928.

Pada saat yang sama, Prof. Dr. Arief Rahman mencatat satu dari 50 bahasa di Kalimantan tak lagi digunakan. Di Sumatera, dua dari 13 bahasa mengalagi kritis dan satu punah. Di Sulawesi satu dari 110 bahasa telah punah dan 36 lainnya dalam kondisi kritis. Di Timor, Flores dan Sumba 50 bahasa masih bertahan dan 8 diantaranya terancam. Adapun di Jawa, hasil penelitian STISI Bandung di Bogor menunjukan bahwa sejak 1991 bahasa asli hampir sudah tidak bisa ditemukan [Najmudin Ansorullah:2007].

Wajar bila pemerintah berkepentingan untuk membangun sistem imunitas bagi kekayaan bahasa Indonesia. Namun, tentu saja penyusunan aturan main berbahasa ini sejatinya tak hanya melawan serangan bahasa luar. Melainkan juga menjadi payung hukum bagi kekayaan bahasa nasional sekaligus juga bahasa daerah.

Jepang mungkin satu di antara bangsa yang sangat langka. Ia mampu menyerap kemajuan peradaban Eropa tanpa mengorbankan bahasanya. Terbukti, bahasa Jepang dengan hurup Kanji-nya kini menjadi salah satu alat komunikasi kontemporer.

Bahasa adalah cermin jati diri dan kekayaan budaya. Dan, perubahan dalam sebuah masyarakat adalah keniscayaan. Evolusi bahasa dan budaya tentu tak bisa terhindarkan. Apalagi dikaitkan dengan konteks dunia saat ini yang hampir tanpa sekat. Maka, keluhuran budaya yang di miliki Indonesia akan selalu berbanding lurus dengan penghayatan masyarakat terhadap bahasanya. Karena, transformasi budaya berlangsung melalui perantara kebahasaan.

Bagi bahasa Indonesia, proteksi dilakukan dengan berbagai cara. Mulai dari perlindungan hukum hingga implementasi pendidikan kebahasaan di sekolah-sekolah. Sedangkan bagi bahasa daerah, proteksi nampak dilakukan dengan memaksimalkan otoritas pemda melalui Otda. Kebijakan pengajaran bahasa daerah dilakukan melalui kebijakan muatan lokal yang masing-masing daerah tentu berbeda satu sama lain. Baru-baru ini kebijakan Depdiknas terhadap lingkungan sekolah di Jabar kawasan priangan dengan kawasan lingkar ibu kota (Bogor, Depok dan sekitarnya) mengalami penyesuaian kembali. Bahasa Sunda tidak serta merta dijadikan muatan lokal di daerah Bogor dan Depok misalnya, karena kedua kota ini secara kultur lebih dekat pada kultur Betawi.

Bahasa Indonesia sendiri terbangun dari proses penyerapan bahasa yang berlangsung lama. Berawal dari bahasa Melayu Riau yang menjadi lingua franca sejak abad 13 silam. Selain itu, terdapat ribuan sampel serapan bahasa antara bahasa Indonesia dengan bahasa luar. Dalam catatan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa pada tahun 1996, serapan dari bahasa Belanda sebanyak 3.280 kata, Inggris 1.610 kata, Arab 1.495 kata, Sanskerta - Jawa Kuno 677 kata, Cina 290 kata, Portugis 131 kata, Tamil 83 kata, Parsi 63 kata dan Hindi 7 kata. Catatan ini tentu akan terus bertambah seiring perkembangan masyarakat dan teknologi informasi-komunikasi.

Perlindungan terhadap bahasa Indonesia juga bahasa dearah tentu bukan berarti sikap apriori terhadap perkembangan bahasa asing. Perlu kebijakan yang berimbang untuk itu. Karena bahasa adalah penopang budaya dan jati diri bangsa. Wallahua’lam.

*) Pada rubrik Bahasa, Buletin MAKAR milik Rumah Budaya ‘Akar’ Cairo, edisi April 2009.

Saat Mahasiswa Berpolitik*

2009-04-03T22:09:00.000-07:00

Oleh : Rashid Satari
Mahasiswa Universitas Al Azhar Cairo jurusan Da’wah dan Kebudayaan Islam

Sejarah telah mendefinisikan mahasiswa. Tak hanya sebagai insan akademis yang beraktifitas di dalam kampus, melainkan juga pro aktif merespon dinamika kehidupan sosial dan politik masyarakat. Inisiatif Sumpah Pemuda Oktober 1928 yang kemudian berbuah proklamasi 1945. Atau gerakan '66 yang berbuah revolusi dari orde lama ke orde baru. Serta yang terakhir adalah aksi angkatan 1998 yang mengubah wajah sejarah Indonesia dengan gelora reformasi. Mahasiswa tak hanya identik dengan kampus dan buku, tapi juga dengan kritisme dalam pikiran dan tindakan.

Mahasiswa dan politik praktis merupakan terma yang seringkali dipandang sebagai dua entitas yang saling berbenturan. Wajar, mahasiswa adalah masyarakat terdidik yang dibiasakan untuk berpikir dan bertindak atas nama tanggungjawab ilmiah dan kepentingan kemanusiaan yang universal. Sedangkan politik praktis adalah terma yang sangat berkait kelindan dengan perebutan kekuasaan, gesekan antar golongan bahkan kepentingan-kepentingan pragmatis.

Mari kembali sejenak menengok sejarah. Karena kebijakan Demokrasi Terpimpin-nya di sekitar tahun 1960-an, revolusi meletus di bawah lokomatif mahasiswa. Dan, Soekarno pun ‘tumbang’. Namun, idealisme mahasiswa kala itu kemudian terbuai dalam hubungan mesra dengan kekuasaan Soeharto yang diyakini sebagai pembawa perubahan. Kenyataan berbicara lain. Soeharto tak ubahnya tiran baru yang dengan kekuatannya mengendalikan republik dengan tangan besi. Hal itu nampak pada kasus Papera Papua di 1969 dan fusi partai-partai politik pada 1975.

Untungnya, tak semua mahasiswa tenggelam dalam kemesraan bersama orde baru. Arif Budiman (Soe Hok Jin), kakak kandung Soe Hok Gie, adalah tipologi mahasiswa kritis yang kemudian lantang kembali meneriakkan ketidaksetujuannya dengan kebijakan kontraproduktif pemerintah. Di 1971, ia menggalang kekuatan moral mahasiswa bersama masyarakat dalam bentuk gerakan Golongan Putih (Golput) pertama pada Pemilu di tahun itu sebagai sikap protes pada pemerintah.

Rentang sejarah juga kembali mengungkapkan bahwa mahasiswa adalah agen perubahan dan pengawal dinamika kehidupan bangsa. Bagi sebuah kekuasaan tiran, mahasiswa adalah ‘musuh’ yang sangat disegani. Kebijakaan Orba melalui aturan Mendiknas Daoed Joesoef tentang NKK/BKK (Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan) di tahun 1980-an memandulkan gerakan mahasiswa. Mahasiswa dipaksa untuk terjebak pada sekat-sekat spesialisasi keilmuan dan gagap budaya berorganisasi dan perpolitikan ‘mikro’di dalam kampus. Sehingga dengan sendirinya, mahasiswa termarjinal dari rasa peka terhadap proses pembangunan. NKK/BKK hampir membius mahasiswa menjadi robot yang hanya dicetak untuk pintar, namun tidak mengerti permasalahan sosial politik.

Daya kritis, keberanian, keberpihakan pada kebenaran dan kepentingan rakyat banyak adalah identitas dari mahasiswa. Oleh karenanya, dalam dinamika politik, mahasiswa memiliki prioritas untuk bersikap sebagai outsider atau pihak yang berdiri di luar sistem stuktural. Hal ini penting mengingat peran strategis mahasiswa sebagai pihak yang selalu berbicara atas nama kepentingan bersama, bukan atas nama ‘bendera politik’ tertentu, dan menengahi antar elemen-elemen bangsa yang terfaksionalisasi.

Tidak berpolitik praktis bukan berarti buta politik. Mahasiswa diharapkan menjadi garda depan dalam gerakan politik nilai (value political movement) ketimbang gerakan politik kekuasaan (power political movement). Karena, politik kekuasaan atau politik praktis adalah kawasan di mana praktik gesekan antar golongan dengan alasan kepentingan yang pada titik tertentu semakin irrasional.

Ini tidak lantas diartikan bahwa mahasiswa terpolarisasi dari politik. Karena sebagai pribadi, setiap mahasiswa memiliki hak menyalurkan partisipasi politik. Bagaimanapun, mahasiswa telah lebih dulu memiliki kewajiban pertamanya sebagai insan akademis. Di luar itu, kepekaan wawasan dan daya kritis terhadap dinamika bangsa dan perkembangan politik telah menjadi kenyataan sejarah bagi mahasiswa. Dan, menjadi kemestian.

Adalah prematur bila mahasiswa serta merta memasuki kawasan politik praktis sebelum terlebih dahulu menghayati peran utamanya tersebut. Maka, politik mahasiswa adalah kritisme objektif, strategi pembelaan terhadap kepentingan dan pencerdasan masyarakat, perlawanan terhadap kebodohan, tirani dan dominasi. Politik mahasiswa adalah saat mahasiswa berbicara demi kebaikan ‘kita’, bukan ‘kami’, ‘mereka’, ‘saya’ atau ‘anda’. Wallahu a’lam bishawab.

*) Pada rubrik Opini Buletin Akademika di Cairo edisi Maret 2009

Islam Politik dan Bingkai Demokrasi*

2009-04-03T21:40:00.000-07:00

Oleh : Rashid Satari
Mahasiswa Universitas Al Azhar Cairo Jurusan Da’wah dan Kebudayaan Islam

Adalah Moehamad Hatta, pada dekade 1966-1967 mendirikan PDII (Partai Demokrasi Islam Indonesia). Dilatarbelakangi idealisme universalitas Islam yang mencakup ranah sakral dan profan sekaligus, dari amal ibadah keagamaan, kerja sosial, kemanusiaan hingga politik ketatanegaraan. Di saat Soekarno hanyut kekuasaan dengan pembelaannya pada Nasakom hingga kebijakan pembubaran Masyumi dan PSI, Hatta dan PDII-nya berdiri diametral terhadap mainstream politik kala itu.

Konon, nilai-nilai demokrasi perlahan berekuivalen di tengah masyarakat muslim. Inilah yang nampak pada dinamika perpolitikan Indonesia. Kran demokrasi yang terbuka lebar menjanjikan liberalisasi dalam segala aspek kehidupan. Pemilu 1955 sebagai pesta demokrasi pertama republik ini terbilang sukses untuk ukuran negara baru. Antusiasme masyarakat nampak dari hadirnya beragam partai peserta pemilu. Mulai dari kalangan sipil agamis (Partai Masyumi dan NU), nasionalis (PNI), sosialis (PSI) hingga komunis (PKI). Geliat Islam politik telah terlihat sejak usia republik ini masih seumur jagung.

Meski keberagaman partai ini sempat dikebiri Demokrasi Terpimpin ala Orde Lama, namun kehadiran PDII seperti disinggung di awal telah menegaskan aspirasi umat Islam dalam berdemokrasi tak pernah padam. Apalagi bila kemudian kita pertemukan dengan momen reformasi 1998. Politik otoriter yang dipenetrasikan Orde Baru pun tak sanggup memendung arus grassroot. Alih-alih membangun jaring kekuasaan, apa yang dilakukan Orba hanya menanamkan bom waktu yang akhirnya meledak cepat.

Reformasi telah membongkar kran demokrasi yang tersendat dalam beberapa dekade. Pemilu 1999 disusul kemudian dengan Pemilu 2004 menjadi saksi pastisipasi umat Islam dalam berdemokrasi untuk membangun Indonesia. Akan tetapi muncul kemudian kegelisahan masif di tengah-tengah muslim tanah air saat disorientasi tercium dari arena perpolitikan tanah air. Parpol-parpol Islam tak lagi diyakini sebagai representasi 89% penduduk Indonesia. Bahkan, tak jarang partai Islam dicurigai justru tak lebih dari sekedar kendaraan yang mengeksploitasi konstituen muslim. Parpol Islam hanya dibedakan dalam nama dan bendera saja dari parpol jenis lainnya.

Kegelisahan tersebut wajar adanya. Para petinggi partai Islam seperti Yusril Ihza Mahendra dan Amin Rais misalnya selalu beralibi tentang heterogenitas parpol Islam sebagai parameter kesehatan berdemokrasi. Perbedaan bendera tak menjadi sekat ukhuwah dan perjuangan. Sejatinya, hal tersebut tak hanya sebatas platform belaka, terlebih bagi para politisi muslim. Namun, idealita tersebut nampak sebagai menara gading yang tak pernah sanggup digapai sejak dahulu. Sejak 1955 hingga 2004 kita dihadapkan pada realita yang ironis dan menyakitkan: parpol Islam tak pernah menang!

Apologi para politisi muslim dilanjutkan dengan pemaknaan yang terkesan dipaksakan atas gaung persatuan Islam yang sejak lama diteriakan tokoh-tokoh pergerakan Islam internasional. Pan Islamisme gagasan Al Afghani ditafsirkan dengan keberagaman parpol yang berpegang erat pada semangat ukhuwah Islamiyyah. Suatu pemaknaan yang dilegitimasi sebagai modernisasi dari pemaknaan klasik tentang kebersatuan umat Islam. Poin ini memperoleh tempatnya dalam Kongres Umat Islam (1998) yang mendeklarasikan bahwa pluralitas parpol Islam adalah sunnatullah. Menarik. Meminjam kalimat Hajriyanto Y. Thohari, “Sunatullah dahulu berarti satu, kini seribu”.

Teori tak selalu selaras dengan aplikasi. Imunitas NU terhadap godaan democracy syndrome justru melemah dan terbelah pada beragam parpol: PKB, PKU, PNU, Partai SUNI dan kini hadir PKNU. Masyumi yang gegap gempita secara gemilang sebagai simbol pemersatu gerakan reformis Islam kemudian tercabik menjadi PBB, Masyumi, Masyumi Baru, PUI, Partai Keadilan (kini PKS), dan lain sebagainya. Muhammadiyah pun tak lolos dari kubangan euforia demokrasi, muncul PMB yang konon sebagai wujud aspirasi yang tak terapresiasi di PAN. Partai-nya H.O.S Tjokroaminoto, PSII yang tersohor sebagai partai mini dengan value maxi, harus rela terhempas menjadi dua. Kebesaran Masyumi, ketokohan H.O.S Tjokroaminoto dan wawasan ke-Islaman para tokoh gerakan reformis Islam kontemporer tak mampu menghindarkan umat dari faksionalisme.

Tak berbeda dengan rangkaian pemilu yang lalu, di pemilu 2009 parpol-parpol Islam baik itu para pemain lama maupun wajah-wajah baru, kembali akan diuji konsistensinya. Konsistensi ini terkait pertanggungjawabannya atas asas Islam yang disandang, atas pembelaan pada konstituen Muslim yang direpresentasikan, maupun atas kepentingan bangsa yang diperjuangkan. Konsistensi ini akan sangat dan selalu bergesekan keras bahkan terpolarisasi dengan lalu lintas politik praktis yang masih tidak sehat. Dari politik uang, black campaign, kampanye negatif hingga pragmatisme yang paling kompromistis dan legal : koalisi lintas batas. Pada titik ini slogan “tak ada kawan atau lawan yang abadi” masih sangat relevan.

Ada yang baru bergema di jelang pemilu 2009. Anis Matta berpendapat bahwa era politik aliran telah kadaluarsa. Testimoninya ini tak sekedar kata, melainkan tampak secara transparan pada manuver-manuver politik yang dilakukan partainya. PKS kini dan sejak dari beberapa waktu ke belakang menjadi lebih inklusif. Konon, dengan dalih kreatifitas berkampanye dan strategi pemenangan Pemilu, partai ini “berani” berstatemen bahwa dalam kacamata politik praktis saat ini, isu syariat Islam sudah “tak laku” lagi.

Perubahan paradigma berpolitik tak hanya mengemuka di antara parpol-parpol Islam. Parpol-parpol nasionalis hingga sekuler pun terjangkit gejala yang sama. Tengok misalnya wacana “penghijauan” yang hangat di tubuh Golkar. Atau, seperti PDI yang “mendekat” pada masyarakat muslim dengan organisasi sayap Baitul Muslimin Indonesia-nya. Secara historis ini tidaklah asing, bukankah saat mendirikan PDII Hatta adalah seorang nasionalis?

Dalam bingkai demokrasi, semua mungkin saja terjadi. Kecenderungan parpol-parpol untuk lebih membuka diri dan berkonsiliasi dengan pihak luar adalah indikasi yang patut diapresiasi. Karena hal itu mempermudah peluang dinamika demokratisasi yang lebih baik dalam rangka gerak pembangunan bangsa Indonesia. Barangkali ini langkah awal dari interpretasi atas politik substantif di mana nilai Islam adalah panglima dan bendera adalah aksesori. Karena, bila inklusifisme parpol Islam hanya didorong pragmatisme buta, maka seperti apa yang mendiang Cak Nur bilang, “Islam yes, partai Islam No!” akan literal adanya. Wallahu alam bishawab.

*) Pada Buletin Afkar PCI-NU Mesir edisi Maret 2009

Parade Kepentingan di Balik Gaza

2009-01-17T07:46:00.000-08:00

Oleh : Rashid Satari
Mahasiswa Universitas Al Azhar Cairo Jurusan Da’wah dan Kebudayaan Islam

Konflik Israel dan Palestina tak lagi bermotif ideologi semata. Sejak Mei 1948 di mana Israel mendeklarasikan dirinya sebagai negara baru, konflik berkepanjangan terus berlangsung. Di mulai dengan perebutan kawasan yang berbuah pendudukan Jarussalem oleh Israel. Hingga, kini Israel berhasil memecah belah Palestina.

Dalam kurun waktu perjalanan konflik Israel - Palestina, berbagai kepentingan bermunculan sudah. Tak lagi hanya Israel yang berkepentingan. Namun, suramnya nasib Palestina dipengaruhi juga berbagai kepentingan pihak-pihak lain tak terkecuali negara-negara Arab.

Konflik Gaza yang tak berkesudahan sejak 27 Desember 2008 lalu adalah indikasi poin di atas. Konflik ini tak terhentikan meski korban tewas telah mencapai angka 1100 jiwa dan korban luka mencapai angka 4000 orang. Artinya, tentu tidak bisa disimpulkan begitu saja bahwa ini hanya konflik dua pihak semata. Sebab bila begitu, dunia internasional dengan PBB sebagai representasinya bisa mudah menengahi dan mengakhiri.

Berbagai Kepentingan

Telah diketahui bersama bahwa sejak 60 tahun lalu Israel mendambakan berdirinya negara Israel Raya. Kawasan yang membentang dari sungai Eufrat hingga sungai Nil yang berarti mencakup Irak hingga Mesir.

Dalam perkembangannya, kepentingan Israel tak hanya itu. Israel tak hentinya berkonflik dengan berbagai negara dengan beragam kepentingan mulai ekonomi hingga politik. Itu pula yang terjadi saat ini di mana konflik di Gaza semakin tak terkendali.

Partai Kaduma sebagai penguasa Israel saat ini tercoreng oleh skandal korupsi Ehud Olmert. Menjelang pemilu Israel di Februari 2009, pimpinan partai Kaduma Lipzi Livni bersikeras memperbaiki citra dengan memaksimalkan posisi strategisnya saat ini sebagai Menteri Luar Negeri Israel. Livni sendiri ternyata mendambakan posisi Perdana Menteri di pemilu mendatang. Bahu-membahu dengan kabinetnya, trio Livni, Olmert dan Barak memborbardir Hamas dengan dalih membela warganya di Israel Selatan.

Aksi militer ini memang sempat membuahkan hasil dengan meningkatnya pamor partai Kaduma di mata warga Israel. Meski pada kenyataanya dari 81 persen yang mengamini tindakan militer Israel di Gaza, hanya 30 persen yang percaya bahwa aksi ini akan berhasil.

Di Mesir, kepentingan pun sangat kental mewarnai kebijakan luar negeri atas konflik Gaza. Presiden Mesir, Hosni Mubarak memperoleh berbagai kecaman atas sikap kooperatifnya terhadap Israel. Ini terlihat dari kunjungan Olmert ke Cairo dan pernyataan Mobarak bahwa Raffah akan dibuka hanya dengan restu Israel.

Usut punya usut, rupanya ini disinyalir terkait dengan pemerintahan status qou yang sedang menjadi wacana hangat dalam dinamika perpolitikan Mesir. Mobarak menghendaki putranya yang juga pimpinan partainya, Partai Nasional Demokrat, Jamal Mobarak sebagai penggantinya. Mobarak butuh dukungan penuh untuk itu. Dan, Israel adalah salah satu pihak yang tepat.

Di Washington, Barack Obama yang dipinta suaranya oleh dunia internasional tentang Gaza masih juga bungkam. Tak aneh, Amerika yang masih dipimpin Bush merupakan pendukung utama Israel. Amerika pula yang mematahkan draft resolusi PBB yang ditawarkan Lybia. Diam-diam Obama pun menunjukan dukungannya pada Israel. Terlebih karena itu adalah salah satu poin janji Obama dalam kampanye politiknya tempo hari. Sejarah bersaksi, sokongan Israel selalu berada di balik kesuksesan seseorang untuk menjadi presiden negeri Paman Sam.

Bagaimana dengan organisasi-organisasi internasional? Beberapa pengamat menilai tak ada yang bisa diharapkan dari organisasi-organisasi seperti PBB, Liga Arab bahkan OKI sekalipun. Seperti diucapkan Miguel d'Escoto (Presiden Majelis Umum PBB) bahwa selain dikotori oleh kepentingan-kepentingan pribadi, kebijakan setiap organisasi ini tak terlepas dari kepentingan-kepentingan lokal setiap negara anggotanya. PBB tak menghasilkan apa-apa dari sidangnya. Liga Arab pun demikian, hanya bisa menyelenggarakan pertemuan informal belaka. OKI sementara ini hanya bisa mengecam saja.

Masa Depan Konflik Gaza

Membaca relita di atas, nampaknya masa depan perdamaian di Gaza semakin suram. Konfrontasi semakin tajam pasca dimulainya serangan darat oleh Israel. Hamas-pun semakin kencang melawan. Bahkan, perkembangan terakhir menunjukan faksi Fatah mulai menunjukan simpati pada perlawanan Hamas.

Upaya damaipun akan semakin jauh mengingat Israel yang tetap bersikukuh untuk melakukan tindakan offensiv dan dunia internasional yang tak punya kekuatan untuk menghentikan perang bahkan untuk sekedar memediasi perundingan sekalipun.

Kekerasan perang hanya akan melahirkan kekerasan perlawanan. Ada berbagai kemungkinan yang bisa terjadi bila kondisi di atas terus terjadi. Peperangan semakin tak terprediksi kapan berakhir dengan korban sipil yang semakin besar. Selain itu, gelombang simpati pada Gaza dan kekecewaan pada lembaga internasional akan mengundang tindakan-tindakan perlawanan yang tak terkendalikan di berbagai tempat. Kasus penembakan dua warga Israel di Denmark adalah satu sampel kecil. Tak heran, Nir Rosen seorang jurnalis Libanon memperkirakan bahwa konflik Gaza akan menimbulkan aksi-aksi yang diklaim Israel sebagai "terorisme" baru di berbagai belahan dunia.

Mengaji Thanta

2008-12-07T15:18:00.000-08:00

Oleh : Rashid Satari

Tiga hari dua malam di Thantha. Ibu kota propinsi Gharbiyyah ini berjarak kurang lebih 120 km dari Kairo. Kota ini berada diantara Kairo dan Alexandria serta bertetanggaan dengan kota Kafrusyaikh. Thantha merupakan satu dari beberapa kota yang berada di kawasan Delta, yaitu daerah yang terletak di antara dua aliran sungai Nil.

Suatu sore di hari Selasa, 17 Januari 2006 M bertepatan dengan 17 Dzulhidjah 1426 H, saya bersama seorang kawan bernama Irfan memulai perjalanan menuju Thantha. Kami mulai perjalanan ini dari terminal Ramsis Kairo dengan menggunakan el-Tramco jurusan Ramsis - Gomlah. Pukul 15.05 waktu setempat, tramco mulai melaju. Dengan ongkos Le. 5,50 per orang, kami menikmati perjalanan selama kurang lebih satu jam dua puluh menitan. Sekitar pukul 16.30, kami sudah memasuki kota Thantha, hingga akhirnya kami turun di sebuah mahattah(stasiun) sebelum Gomlah, bernama mahattah Ma'rad. Dengan menggunakan taxi, kami menyambung perjalanan menuju apartemen di mana Irfan tinggal.

Dalam waktu 15 menit saya sudah sampai di sebuah flat berstyle tua. Dari warna catnya memang terlihat seperti bangunan baru, namun dari model arsitekturnya yang bergaya prancis, flat ini lebih serupa bangunan lama. Berbeda dengan keumuman flat-flat di Kairo, flat yang berada di lantai dasar apartemen ini memiliki ketinggian dinding yang relatif lebih tinggi, kira-kira empat meter jarak antara lantai dan langit-langitnya.

Thantha, 18 Januari 2006. Karena harus menunggu Irfan mengikuti ujian mata kuliah terakhir semester ini, acara jalan-jalan yang saya rencanakan sebelumnya baru bisa dilakukan selepas maghrib.

Setelah menyusuri jalanan yang agak gelap diantara apartemen-apartemen tua, saya bersama Irfan memasuki kawasan yang dikenal dengan nama Maidan Sa'ah. Maidan Sa'ah adalah sebuah persimpangan jalan yang di tengahnya terdapat taman kecil berumput di mana sabuah tugu berdiri tegak. Itulah alasan mengapa persimpangan ini dinamakan Maidan Sa'ah, karena terdapat tugu dengan sebuah jam besar di bagian atasnya. Maidan Sa'ah juga merupakan titik pertemuan atau muara dari lima jalan beraspal. Pesona lain yang saya nikmati di kawasan ini juga adalah gedung-gedung tua yang tinggi mengelilingi persimpangan jalan ini. Jarum jam di tengah persimpangan malam itu menunjukan pukul 18.40 waktu setempat.

Dengan berjalan kaki, kami melanjutkan petualangan malam itu. Ternyata Maidan Sa'ah di kelilingi kawasan pasar yang ramai. Melewati kawasan ini, saya jadi teringat Pasar Baru Bandung yang memiliki suasana dan keramaian serupa. Di sini saya sempatkan mampir di sebuah maktabah (toko perlengkapan alat tulis), membeli sepasang batu baterai untuk Olympus Digital Camera yang saya bawa.

Berjalan ke utara, kami memasuki jalan Badawi. Jalan yang agak sedikit menanjak ini masih dikelilingi juga oleh bangunan-bangunan tua nan tinggi yang lantai dasar dan trotoarnya dipadati oleh deretan toko-toko. Menurut Irfan yang menjadi guide saya malam itu, toko-toko di jalan Badawi ini relatif lebih mahal dalam menawarkan dagangannya. Selanjutnya saya menjadi mengerti akan hal itu karena ternyata di ujung jalan ini terdapat sebuah masjid ternama; masjid Badawi. "Badawi" diambil dari nama seorang maha guru di kota ini bernama syaikh Muhammad Badawi, di mana makamnya terdapat di dalam masjid ini. Banyak masyarakat lokal maupun dari luar yang berziarah ke masjid dan makam ini sehingga kawasan ini ramai tak ubahnya seperti tempat pariwisata saja. Saya tak melewatkan kesempatan tersebut, beberapa jepretan kamera saya lakukan di halaman masjid ini. Beranjak dari masjid Badawi, kami melanjutkan ke arah timur menuju sebuah stasiun Qitar (kereta antar propinsi) kemudian berputar kembali menuju Maidan Sa'ah.

Penasaran dengan makanan yang diceritakan Irfan sepanjang jalan tadi, kami melintas ke sebelah barat Maidan Sa'ah. Deretan toko masih terus menjadi pemandangan kami. Kami sempat mampir di sebuah toko penjual coctail buah. Beberapa menit kami di sana, berbincang dengan 'ammu si penjual coctail yang dengan pedenya meminta sekali jepretan kamera dari kami. Ternyata coctail di sini agak sedikit lebih murah. Satu gelas coctail di sini bisa kami nikmati dengan harga Le. 1, 25, sedangkan di Kairo berkisar antara Le.2,00 hingga Le. 3,00. Jalan-jalan kami lanjutkan hingga tak lama akhirnya kami sampai di kedai yang tadi sempat diceritakan Irfan.

Qibdah bi Syurbah dilengkapi dengan Ruz Muammar adalah sasaran kami di kedai itu. Qibdah bi Syurbah terdiri dari roti 'isy hangat yang diisi goreng hati sapi, sedangkan Syurbah adalah kuah yang diambil dari kaldu kepala sapi. Adapun Ruz Muammar adalah nasi dicampur susu dan zubnah (keju), dikemas dalam mangkuk berukuran sedang kemudian dioven. Qibdah, Syurbah dan Ruz Muammar disajikan secara terpisah. Tiga sajian ini dilengkapi dengan Syalatah, yaitu lalab yang terdiri dari irisan tomat, lemon, daun kasybaroh, disiram dengan sedikit cuka. Satu porsi Qibdah bi Syurbah dijual dengan harga Le. 4,00 sedangkan Ruz Muammar Le.2,00. Adapun Syalathah, sesuai keumuman di kedai- kedai atau restoran-restoran lainnya, diberikan secara cuma-cuma. Kesan saya setelah mencicipinya adalah "ingin nambah".

Perjalanan malam kami lanjutkan. Sambil pulang, kami menelusuri sebuah jalan ke arah selatan yang ternyata bermuara di Maidan Sa'ah juga. Di ujung jalan ini terdapat toko es krim yang lumayan besar bernama Abdul Razak Ice Cream. Hmm.. melihat visualisasinya, lidah saya jadi tergoda juga. Kami memesan dua corong Chocolate Ice Cream yang berharga Le. 2,50 setiap satunya. Harga yang lumayan murah untuk ukuran toko sebesar ini saya pikir. Sayangnya seperti banyak orang bilang bahwa "harga memang tak berbohong", lidah kami tak merasa dimanjakan dengan rasanya.

Kami merasa cukup puas setelah hampir tiga jam setengah kami berjalan-jalan. Pukul 21.45 kami sudah sampai lagi di Maidan Sa'ah. Beberapa foto kami ambil di sini, kemudian kami pun berbalik pulang. Hari sudah larut dan semakin dingin saja malam itu.

Keesokan harinya, Kamis 19 Januari 2006, selepas salat Dhuhur kami melakukan perjalanan pulang ke Kairo. Perjalanan ini kami lakukan dengan menggunakan qitar darajah tsaniah (kereta lintas propinsi kelas II) dari mahattah Thantha. Tiket qitar seharga Le. 5,00 bisa kami dapatkan dengan Le.3,00 karena alasan status kami sebagai pelajar. Bila lancar, qitar akan memakan perjalanan selama satu jam setengah untuk sampai di mahattah Ramsis Kairo. Sebelum mencapai Kairo, qitar ini harus melewati beberapa mahattah untuk berhenti sejenak di sana sebelum melanjutkan perjalanan. Mahattah-mahattah itu antara lain Birkit Saba, Quesina, Banha, Tukh Station, Qahaa dan Shubra el-Kheima. Durasi waktu qitar ketika berhenti di setiap mahattah tersebut sekitar lima sampai sepuluh menit, namun ini bisa lebih singkat lagi bila nampak jarang penumpang yang ada di sana.

Qitar beranjak pelan selepas mahattah Shubra el-Kheima, karena jarak antara mahattah ini dengan mahattah akhir di Ramsis yang tidak terlalu jauh. Kira-kira pukul 15.00, kami sudah menginjakan kaki kembali di Ramsis Kairo. Tiga hari dua malam bukanlah waktu yang cukup untuk mengungkap semua khazanah kota tua Thantha. Namun tiga hari dua malam bagi saya adalah waktu yang cukup untuk berkenalan dengan Thantha. Kunjungan pertama begitu menggoda. Kunjungan kedua, tunggu saja tanggal mainnya.

Bawabat II Nasr City Kairo, 22 Januari 2006

Ketika Osama Menikah*

2008-12-07T15:04:00.000-08:00

[ seuntai oleh-oleh petualangan]

Oleh : Rashid Satari

Apa kata Amerika bila Osama menikah? Mungkin negara adidaya itu akan segera mengirimkan super sniper crew-nya untuk “meramaikan” pesta pernikahan tersebut. Tapi syukurlah hal itu tak terjadi, karena memang pengantin kali ini bukanlah orang nomor wahid dalam deretan buronan Amerika itu. Dia hanya Osama, mahasiswa tingkat tiga fakultas Dakwah Islamiyyah Universitas Al-Azhar Kairo.

* *

Kafrusyaikh. Sebuah kota kecil, kurang lebih 100 km dari Kairo arah Alexandria. Keberuntungan bagi penulis dapat mengenal kota tersebut. Seorang teman di kampus berasal dari sana, Osama namanya. Kafrusyaikh tidaklah seeksotis tetangganya, Alexandria, dan tidak pula sepongah saudara tuanya, Kairo. Dikelilingi pesawahan dan perkebunan subur menghijau sejauh mata memandang. Gemericik sungai irigasi mengiringi perjalanan sepanjang jalan beraspal menuju desa Ishaqah, rumah Osama. Kota ini memang sangat layak di sebut kawasan agraris. Setelah dua kali mengunjunginya, kesan yang hadir adalah serasa berpijak di kampung halaman sendiri. Anak-anak yang asyik berkecipak dengan air sungai, memandikan kerbaunya menjadi pemandangan klasik tersendiri setiap sore hari. Ibu-ibu dan para bapak yang berangkat ke sawah, berkendara pedati keladai atau bertelanjang kaki, menjadi sarapan mata setiap pagi hari.

Keramahan penduduknya yang menjadikan penulis ketagihan untuk kembali berkunjung ke tempat ini. Bagi masyarakat Ishaqah, adalah sebuah kebanggaan ketika bisa menjamu tamu jauh. Begitulah yang terjadi dengan keluarga Osama. Sambutan hangat, jamuan memuaskan, serta penerimaan layaknya keluarga sendiri adalah kesan kunjungan pertama penulis di desa tersebut.

**

Pada kali kedua kunjungan ke sana, adalah dalam rangka menghadiri undangan Osama. Osama bermaksud berbagi kebahagiaan dalam resepsi akad nikah dengan seorang gadis pujaannya. Adapun khitbah, telah dilakukan ketika Osama duduk di kuliah tingkat dua. Osama tidak seperti perawakannya yang tinggi besar. Usianya baru genap 20 tahun ketika itu. Sedangkan calon istrinya adalah gadis sekampungnya, dara manis bernama Nurah kelahiran 1986. Keduanya memang masih belia. Bagi mereka, pernikahan adalah babak hidup yang tak beralasan untuk tidak disegerakan, tentunya dengan segala perbekalan yang telah dipersiapkan.

Dalam adat kebiasaan masyarakatnya, pesta pernikahan biasa diadakan malam hari, tak terkecuali pesta akad nikah Osama ini. Hari itu, selepas shalat Dhuhur, Osama dan calon mempelai wanita berangkat menuju pusat kota Kafrusyaikh untuk membeli seperangkat perhiasan yang akan dijadikan mas kawin. Mereka diiringi oleh keluarga masing-masing, sehingga perjalanan menuju keramaian kota kala itu hampir mirip arak-arakan kampanye partai di negeri kita. Kontan, rengrengan keluarga ini menjadi pusat perhatian ratusan pasang mata di sepanjang jalan.

Tiba di kawasan perbelanjaan, calon mempelai wanita berhak memilih mas kawin yang diinginkannya. Searching perhiasanpun memakan waktu yang cukup lama. Maklum, pasangan mempelai juga keluarganya berharap sekali bisa menemukan perhiasan yang bisa melambangkan kebahagiaan mereka. Perhiasan yang dimaksudpun didapatkan; sepasang cincin, kalung, gelang dan giwang, diboyong kembali ke desanya. Tak disangka, perjalanan pulang ternyata jauh lebih semarak ketimbang pemberangkatan siang tadi. Lengkingan suara kaum hawa yang dikenal dengan istilah Zarghati mewarnai iring-iringan kendaraan.

Upacara akad nikah langsung dilaksanakan ba’da shalat Ashar berjama’ah di masjid setempat. Upacara ini dihadiri oleh Osama didampingi keluarganya, wali dari mempelai wanita dan tak ketinggalan masyarakat setempat yang didominasi oleh kaum pria. Proses ijab qabul berlangsung singkat sampai hampir tibanya waktu Maghrib. Suasana haru menaungi masjid sore itu.

Rupanya iring-iringan kedua belah pihak keluarga mempelai terulang kembali ba’da Maghrib. Ramainya tidak kalah dengan iring-iringan waktu siang. Hanya saja kali ini bertujuan mendandani pengantin wanita di sebuah wedding salon di tengah kota. Rupanya pemolesan pengantin inipun menghabiskan waktu yang tak singkat. Pengantin wanita dengan segala tata riasnya siap diboyong kembali ke lokasi resepsi tepat waktu Isya tiba. Rombongan inipun kembali pulang. Riuh suara dan lengkingan suara wanita lambang kegembiraan terdengar semakin ramai, dibalas dengan tepukan tangan bersahutan sepanjang jalan.

**

Malam itu adalah resepsi akad nikah. Sebelum nantinya menyusul satu resepsi lagi; resepsi terakhir pernikahan atau biasa diistilahkan dengan pesta dukhul. Sang suami baru boleh menunaikan “kewajiban” pertamanya setelah seremoni yang terakhir ini, kendati keabsahannya sebagai seorang suami telah terlegalisasi secara syar’i. Khusus untuk Osama, tenggang waktu antara resepsi akad nikah ke resepsi dukhul ini adalah lima bulan. Ini adalah produk adat bukan bagian dari syariat. Artinya, dalam tengang waktu tersebut Osama belum diperbolehkan untuk “duduk” satu ranjang dengan mempelai wanita, kecuali telah melewati resepsi terakhir tersebut.

Resepsi akad nikah ini berlokasi di depan rumah mempelai pria. Sebuah panggung pengantin sederhana dengan aneka pernak pernik yang menghiasinya telah dipersiapkan. Lampu-lampu warna warni menghiasi jalanan desa dari ujung ke ujung. Hentakan musik khas ala Mesir turut meramaikan suasana malam itu.

Untuk informasi, pernikahan di sini harus melalui tiga resepsi yang dipisahkan oleh waktu yang cukup renggang, diantaranya khitbah, akad nikah dan resepsi dukhul. Oleh karena itu, bisa jadi ini menjadi salah satu sebab sangat mahalnya biaya pernikahan di sini. Secara pribadi, penulis sangat menyayangkan realita yang terakhir ini.

Selama jeda waktu menjelang resepsi terakhir, mempelai pria yaitu Osama terus mempersiapkan rumah dan segala isinya untuk berumahtangga nanti. Karena resepsi terakhir baru bisa dilaksanakan bila rumah dan isinya selesai dipersiapkan. Rumah mempelai laki-laki ini berlokasi di tingkat atas kediaman orang tuanya. Setelah resepsi terakhir nanti, mempelai istri langsung diboyong ke rumah baru yang sedang dipersiapkan tersebut. Nah..di sinilah akhirnya sepasang pengantin baru ini memadu rindu.

**

Kafrusyaikh, Ishaqah danOsama, adalah pengalaman yang terlalu mahal untuk dilewatkan begitu saja. Dan untuk resepsi terakhir nanti, semoga penulis bisa ke sana lagi. Berminat ikut(?).

*) Dimuat dalam buletin Informatika milik ICMI orsat Cairo, 2006

Happy Birthday Reformasi

2008-12-07T14:55:00.000-08:00

[sebuah kado air mata iba ; refleksi 7’th anniversary]

Oleh : Rashid Satari*

Berdetak menit menjadi jam, hari berganti minggu, bulan menjelma tahun dan tahun pun bertemu windu. Indonesia, sebuah negara-bangsa yang semakin hari semakin memperlihatkan eksistensinya secara nasional maupun internasional. Belum lama ini Indonesia terlibat dalam penandatanganan solidaritas kepedulian Al Aqsa-Palestina. Sedikit banyak sebuah manuver ini membuat mata dunia kembali melirik kita sebagai sebuah bangsa yang mempunyai martabat dan pendirian. Belum lagi prestasi Indonesia sebelum itu, yakni kesuksesan menggelar Pemilu Presiden secara langsung. Sebagai negara yang mengklaim diri “tanah kelahiran” Demokrasi, Amerika boleh iri dengan prestasi tersebut. Sekali lagi, mata dunia tak hanya sekali melirik Indonesia.

Sebelum itu semua, Merah putih memang pernah tercoreng-moreng dengan luka-luka. Luka Priok, luka Timor, luka Poso, luka Aceh, luka Semanggi, luka Trisakti, luka 27 Juli dan luka-luka lain sebagainya, baik yang terobati ataupun yang sampai kini terpeti es-kan mengering dan membeku karena terlupakan -mungkin-. Itu belum di tambah dengan luka harga diri – sebuah luka lama - ketika Indonesia terpuruk dalam katagori negara tak berdaya dan meroket rangking-nya sebagai bangsa terkorup di dunia.

Kemudian hal lain lagi, Reformasi datang sebagai sebuah babak pendewasaan bangsa. Reformasi telah beberapa tahun lalu dicetuskan. Wujud dari kekecewaan yang sempat terkekang. Mei enam tahun silam, genderang Reformasi bergema di seantero Ibu kota yang vibrasinya turut pula sampai ke desa-desa. Imbasnya, perubahan radikal maupun perlahan terjadi di sana sini, terus bergulir bergiliran hampir serempak. Di berbagai sendi kahidupan mulai dari politik, ekonomi, budaya, dan sosial. Dari politik tingkat tinggi hingga politik kelas teri.

Enam tahun sudah Reformasi merayakan kemenangannya. Usia yang cukup sebenarnya untuk masa perbaikan bangsa ini karena bukankah Reformasi adalah tonggak awal dari cita-cita rehabilitasi Indonesia(?). Enam tahun sudah Reformasi merayakan kemenangannya. Dari sanalah harapan rakyat bermula. Syair indah tentang kesejahteraan pasca tumbangnya pohon Orde baru, lagu syahdu mendayu tentang kemerdekaan Hak Asasi turut menjadi bumbu. Jelas, bangsa ini telah lama amat rindu dengan itu semua. Dan Reformasi adalah pintunya.

Kemudian Reformasi pun berlalu. Seiring membasinya lagu dan syair semu dahulu. Reformasi menjadi bisu. Ditelan hegemoni perkembangan kebijakan-kebijakan politik baru. Para pahlawan sejati telah berganti dengan pahlawan-pahlawan baru. Begitupun para ksatria, para jenderal dan para pion pun “berganti baju” sampai-sampai “bergerak” kaku. Karena katanya kini adalah era baru(?). Dan aduh..! dasar bangsa kita, Reformasi yang diperjuangkan bertaruhkan darah dan air mata pun tega diperkosa juga. Dinodai dengan budaya korupsi yang semakin membumi. Ba’da reformasi, korupsi seperti terlegitimasi. Menjadi prasyarat para politisi dan birokrat dari pusat hingga daerah. Dari pejabat-pejabat teras hingga raja-raja kerdil di level grass root. Reformasi mereduksi.(!)

Sedangkan rakyat..

Harapan tinggal harapan ketika realita yang berbicara. Sungguh menyedihkan ketika belum genap seratus hari rampung pasca pelantikan eksekutif baru, tarif primer keseharian mereka harus naik kembali. Gas elpiji yang sejatinya telah menjadi bagian dari keseharian masyarakat harus dinaikan harganya alih-alih menutupi kerugian yang saat ini dialami. Padahal sebenarnya di tempat lain sumur-sumur gas baru banyak digali. Yang jelas masyarakat hanya tahu bahwa mereka tak bisa lagi beli baju baru karena jangankan untuk itu, bahkan untuk beli “Tahu” pun mesti itung-itungan dulu. Karena memang sebenarnya sejak dulu masyarakat tak pernah berwenang menentukan masa depan dan nasib hidupnya sendiri ke mana mereka mau.

Lalu -sekali lagi- di Mei 2005 Reformasi akan genap berulang tahun lagi.

Ada yang patut disyukuri dari Reformasi. Karena dari sana ternyata masyarakat kita secara terpaksa telah banyak belajar dan membaca. Masyarakat Indonesia sekarang bukan lagi masyarakat Indonesia zaman dulu yang hanya tahu diam dengan cukup makan saja. Setelah menyaksikan dan merasakan luka-luka bangsa sendiri, dengan sendirinya masyarakat tertuntut untuk membuka mata setelah sekian lama tertidur buta. Kini masyarakat kita tak mudah lagi dibohongi, karena janji-janji sakti dari para pendekar politik yang dulu pernah didendangkan tak pernah terbukti.

Terbuktilah sudah bahwa memang akselerasi kesadaran masyakarat kita terhadap kondisi bangsanya sangatlah lamban. Mengapa? karena - warisan orde baru - terlalu lama masyarakat dibodohi. Pendidikannya direndahkan. Sejarah kehidupannya digelapkan. Sehingga masyarakat sulit untuk belajar bahkan untuk sekedar tahu jati dirinya sendiri.

Dan, kemudian jelaslah pula apa yang sesungguhnya dibutuhkan oleh masyarakat kita. Masyarakat Indonesia butuh kader-kader/anak bangsa yang benar-benar mempedulikan Pendidikan-nya. Bukan tayangan-tayangan mistis, bukan goyangan-goyangan erotis, bukan lomba-lomba jadi artis, bukan kebohongan kuis-kuis, dan bukan janji-janji politis-simbolis-formalistis. Tapi masyarakat butuh hak pendidikannya yang - seharusnya – gratis!

Terakhir, demi kesejahteraan bangsa, semoga kau tak cepat basi lalu kemudian mati. Selamat ulang tahun Reformasi!

Cairo, Awal Mei 2005

*) Mahasiswa S1 Ushuluddin “ Universitas Kehidupan” Al-Azhar Kairo. Sekretaris Umum PII Mesir 2004-2006

Ahsannas

2008-12-07T14:45:00.000-08:00

Oleh : Rashid Satari

Siang hari di mahattah (stasiun/terminal) Darâsah Kairo, sepulang ujian dari kampus Universitas Al - Azhar. Setelah menunggu hampir satu jam lamanya, bis bernomor 24 J datang juga. Bis ini sudah penuh rupanya, sehingga saya hanya mendapat jatah berdiri di tengah sesaknya penumpang. Seperti biasanya.

Terbayang sudah kepenatan yang akan saya rasakan. Setelah berjemur sekian lama di bawah terik matahari, saya harus berdiri di tengah sesak penumpang dan panasnya udara Kairo siang itu, kemungkinan besar hingga sampai stasiun terakhir nanti di kawasan Nasr City.

"Anda orang Malaysia?" seorang pria Mesir bertanya pada saya dengan logatnya yang khas. "Lâ.. Andunisia (bukan.. Indonesia)" jawab saya. "Ahsannâs! (manusia paling baik)", sahutnya menyusul jawaban yang saya berikan.

Orang Indonesia memang sering digelari sebagai Ahsannâs (manusia terbaik) oleh masyarakat Mesir. Konon, gelar ini ada sejak 1956-an, ketika Soekarno menjalin hubungan baik dengan Mesir yang saat itu berada di bawah kepemimpinan Gamal Abdel Naseer. Gelar itu memasyarakat hingga kini.

Saya tersenyum bangga mendengar sanjungan pria itu. Sementara, di tengah sesaknya penumpang, uang recehan sebesar LE. 0,50 diestafetkan dari tangan ke tangan oleh para penumpang, dari depan sampai belakang bis tempat di mana kondektur bis duduk. Ada seorang ibu yang naik lewat pintu depan rupanya. Tak lama kemudian, sang kondektur memberikan karcis bis yang juga sampai kepada si ibu dengan cara estafet pula. Sebuah pemandangan yang tak pernah saya lihat di negerinya Ahsannâs, Indonesia.

Saya kemudian mengarahkan mata kembali pada pria tadi dan berkata, "Tidak, kalian (orang Mesir) justru lebih baik". Dia tetap bersikukuh, "Lâ, Andunisia ahsannâs! (Tidak, orang Indonesia-lah yang terbaik)". Pria itu tersenyum simpul. Sambil tersenyum, saya memilih diam.

Mata saya kembali tertuju pada Ibu tadi. Seorang pria separuh baya yang duduk di dekatnya spontan berdiri memberikan kursinya pada sang Ibu. Wanita berpostur tambun itu mencoba menolak, namun tidak bisa mengelak. Karena rupanya hal seperti itu, menghormati wanita tua ataupun muda, sudah menjadi budaya mereka. Lagi, sebuah pemandangan yang sangat langka di Indonesia.

Awalnya, saya memang merasa tersanjung dengan pujian pria tadi. Namun, perasaan itu kemudian berubah menjadi rasa malu. Dua peristiwa yang dialami si Ibu tadi menjadi renungan singkat saya waktu itu.

Indonesia, sebagai bagian dari bangsa timur yang terkenal sebagai bangsa berperangai baik dengan ketinggian akhlaq-nya, tengah ditimbang-timbang. Seharusnya, peristiwa yang dialami si ibu tadi lebih banyak kita saksikan di Indonesia. Bukan di Mesir, bagian dari daratan Arab-Afrika yang justru dikenal dengan budaya padang pasirnya yang keras.

Saya terus menerawang pada bayangan-bayangan kelam seputar tragedi kekerasan di Indonesia. Tidak bisa dipungkiri, semakin hari kekerasan semakin identik dengan kita, masyarakat Indonesia. Berbagai liputan pemberitaan yang merekam beragam kekerasan datang hampir setiap jam. Sehingga wajar bila semakin hari, kecamasan akan tindak kejahatan semakin menghantui masyarakat kita. Hasil survey Litbang Media Group terhadap 477 responden di enam kota besar di Indonesia pada akhir 2006 lalu, menunjukan bahwa 61% cemas akan pemerasan, 63% akan perampokan, 69% terhadap pencopetan dan 72% terhadap pencurian.

Rasa malu itu kian bertambah bila teringat kembali tragedi pembunuhan sadis yang dilakukan seorang warga Indonesia terhadap sebuah keluarga Malaysia di Kairo tahun 2004 silam. Anehnya, peristiwa seperti itu tak membuat kita kehilangan gelar sebagai Ahsannâs di hadapan masyarakat Mesir.

Mereka bukan tidak tahu dengan peristiwa kelam Mei 1998 di Jakarta. Pun mereka tahu lebih jauh tentang tragedi Poso di 2003. Layanan TV kabel, internet yang mudah dan murah, memberikan mereka informasi yang detail tentang bagaimana sebagian masyarakat kita kala itu saling menyerang, memanah dan memenggal di pelosok Maluku sana.

Separuh perjalanan telah dilalui bis. Laki-laki yang berdiri di samping saya tadi menyapa kembali, "Semoga selamat di perjalanan. Anda...!" walau kalimatnya tidak diteruskan, tapi saya bisa mengerti karena dia berbicara sambil menyunggingkan senyum dan mengacungkan jempol tangannya. "Indonesia Ahsannâs" terus terngiang di benak saya, namun saya belum bisa kembali tersenyum bangga mengingatnya.

Pers; Antara Otoritas dan Distorsi Opini*

2008-12-07T14:36:00.000-08:00

(Secarik refleksi atas fenomena Jyllands Posten dan Playboy)

Oleh : Rashid Satari*

"Satu ujung pena lebih kutakuti daripada seribu bayonet" (Napoleon Bonaparte)

Khusus untuk Indonesia, kran liberalisasi jurnalistik belum lama dibuka. Reformasi 1998 menjadi gerbang utama multi kebebasan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat Indonesia. Amien Rais dalam sebuah antologi berjudul "Reformasi Dalam Stagnasi" mengatakan bahwa dari enam agenda reformasi, salah satunya berbunyi tentang kebebasan warga negara (dalam hal pers, bicara, ekspresi, religi dan lain sebagainya). Artinya harus diakui bahwa atmosfer bangsa kita pada pra-reformasi memang memandulkan sebagian segmentasi potensi anak bangsa. Hegemoni Orde Baru telah menginvestasikan “bom waktu” yang akhirnya meledak pada titik kulminasi tertinggi dengan kemasan reformasi.

Untung tak dapat diraih, reformasi pun mengalami stagnasi. Menurut Amien Rais, juga dalam antologi yang sama, stagnasi ini terjadi karena penyakit mental yang masih menggerogoti bangsa kita. Penyakit mental tersebut diantaranya adalah mental attitude bangsa. Mental Attitude ini berdampak pada terciptanya budaya Public Dishonesty (ketidakjujuran publik) dan Publiclies (kebohongan publik). Akhirnya bisa kita lihat bersama, kran kebebasan berekspresi yang dibuka ternyata malah mereduksi, mengalami ambivalensi dan absurditas arti. Kebebasan diartikulasikan sebagai era kebebasan yang membabi buta.

Pers atau dunia jurnalistik sejatinya adalah media informasi yang berposisi sebagai abdi publik. Menyajikan hidangan informasi yang objektif dan transparan merupakan lambang tanggung jawab moral pers terhadap publik. Mengutip Jalaluddin Rakhmat, The American Society of Newspaper Editors tahun 1923 meresmikan kode etik Jurnalistik yang kemudian terkenal sebagai Canons of Journalism. Kode etik itu diantaranya adalah (1) Tanggungjawab (2) Kebebasan Pers; kebebasan pers harus selalu dijaga sebagai hak vital manusia dan pers bebas membicarakan apa saja yang tidak dilarang hukum atau perundang-undangan. (3) Independensi; pers harus membebaskan diri dari segala kewajiban kecuali kepada kepentingan umum. (4) Ketulusan; kesetiaan kepada kebenaran, dan akurasi (sincerity, truthfulness, and accuracy). (5) Kejujuran dalam menyampaikan informasi (impartiality). (6) Berlaku adil (fair play); pers harus memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk memberikan penjelasan bandingan dari apa yang disampaikan. (7) Kesopanan (decency); pers harus menyampaikan informasi, betapa pun terperincinya, sesuai dengan standar moral dan kesusilaan masyarakat.

Selanjutnya, idealisme pers melalui kode etiknya ini harus tersandung oleh realita aktual yang menunjukan bahwa kebebasan bersuara melalui media pers telah menjadi hak milik setiap lapisan komunitas dan individu mana saja dari masyarakat kita, mulai dari kalangan akademisi hingga politisi. Akhirnya tak jarang penerbitan pers kental dengan unsur subyektifitas kelompok yang melatarbelakanginya.

Atas nama kebabasan pers, subyektifitas dalam penerbitan sebuah media menjadi hal yang tak bisa dipungkiri. Dalam Pemilu Indonesia 1999 saja misalnya, setiap partai politik diberi kewenangan lebar untuk menerbitkan media, apapun bentuknya, sebagai wasilah kampanye mereka. Dari sini bisa kita lihat, perang opini menjadi fungsi lain yang diperankan pers. Atas dasar fenomena seperti inilah akhirnya keberadaan dan peran pers dipertanyakan kembali.

Awal 2006 Denmark mengejutkan dunia dengan Jyllands Posten-nya. Indonesia pun tak ingin ketinggalan, melakukan manuver baru di tahun yang baru dengan rencana penerbitan PlayBoy versi dalam negeri. Apa yang terjadi diantara keduanya tak lebih sebagai puncak gunung es saja. Bila kita tilik lebih jauh, dua belas karikatur baginda Nabi Saw. di Jyllands Posten sebenarnya telah terbit sejak September tahun lalu. Begitu pula dengan fenomena Playboy, majalah atau media-media dengan menu hidangan serupa telah banyak menjamur di Indonesia jauh sebelumnya.

Kita dihadapkan pada kenyataan bahwa dunia pers sudah jauh dari idealisme dan kode etiknya sebagai transformator kebenaran faktual dan kontekstual yang mengedepankan nilai-nilai universal. Hal ini diasumsikan terjadi karena euforia jurnalistik yang terjadi secara global sehingga merangsang dunia pers untuk semakin berani mengekspresikan kemerdekaannya. Walaupun, sejatinya, kebebasan ini banyak dilatarbelakangi keberpihakan, tetapi keberpihakan itu harus dilimpahkan kepada kemashlahatan publik dan konsensus universal.

Ambiguisitas pers memberikan dampak yang cukup berarti pada berbagai sisi kehidupan kita. Dari Jyllands Posten misalnya, tidak hanya hubungan diplomatik antarbangsa saja yang rusak, krisis perekonomian dan patologi sosial turut menjadi ancaman. Demonstrasi radikal terjadi seperti di Libanon, Suriah dan Indonesia; ribuan karyawan perusahaan Denmark di beberapa negara mayoritas muslim harus mengalami PHK Ini akan berdampak langsung kepada stabilitas sosial ekonomi negara bersangkutan. Begitupun Playboy yang mempertaruhkan perhatian, tenaga bahkan nilai-nilai moralitas bangsa kita. Keduanya belum ditambah lagi dengan sebuah kemungkinan lain yang tak kalah mengerikan, ketika toleransi mencapai titik jenuhnya sehingga memancing petaka global berlatarbelakang akidah dan ideologi.

Perkembangan dunia dan euforia jurnalistik telah mengantarkan pers pada perannya yang paradoks. Atmosfer kebebasan telah menghembuskan nuansa tidak sehat diantara pers dan konsumennya. Di sisi lain para pakar komunikasi kontemporer berpendapat bahwa informasi tak bisa lagi dianggap sebagai alat semata bagi sebuah kekuasaan. Sebab, informasi itu sendiri adalah kekuasaan. Di sini, pers adalah penguasa informasi dan opini sepenuhnya.

Tulisan ini tidak bermaksud menggugat kemerdekaan pers, karena kemerdekaan bagi pers adalah nafas hidup. Semoga pers menemukan kembali jati dirinya sebagai abdi publik yang independen dan bertanggungjawab; penyampai berita dan penebar makna. Wallahu 'alam bishawab.

*) Dalam buletin Al Furqan milik Pwk. PP. Persis Mesir

Tiang Agama

2008-12-03T05:53:00.000-08:00

Oleh : Rashid Satari

Runtuh. Itulah yang akan terjadi pada bangunan yang berdiri tanpa tiang. Seperti itu pula yang akan terjadi pada bangunan Islam apabila berdiri tanpa shalat. Rasulullah SAW bersabda, “Shalat adalah tiang agama, barang siapa yang mengerjakannya berarti ia menegakkan agama, dan barang siapa meninggalkannya berarti ia meruntuhkan agama” (HR. Baihaqi).

Berdirinya Islam di muka bumi tidak hanya diindikasikan dengan keberadaan agama bernama Islam. Akan tetapi juga ditunjukan dengan terimplementasikannya nilai-nilai Islam dalam aktifiats keseharian manusia. Bila salah satunya saja tidak ada maka Islam pada hakikatnya berada diambang keruntuhan.

Allah SWT berfirman, ”Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Quran dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. Al Ankabut[29]:45).

Ayat Al Quran di atas menunjukan bahwa pelaksanaan ibadah shalat memiliki efek positif pada tingkah laku pelaksananya. Secara langsung, seseorang yang melaksanakan shalat dengan baik akan senantiasa terkontrol dan terjaga perilakunya serta terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai kebajikan yang diajarkan Islam.

Hal tersebut terjadi karena ibadah shalat mendorong pelaksananya untuk senantiasa ingat pada Allah SWT. Dalam ayat lain Allah SWT berfirman, ”Sesungguhnya Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan (yang hak) selain Aku, maka sembahlah Aku dan dirikanlah shalat untuk mengingat Aku” (QS. Thaahaa[20]:14). Di sinilah terdapat hikmah agung yaitu ketika shalat wajib disyariatkan lima kali dalam satu hari. Artinya, bila seseorang melaksanakan shalat dengan baik maka kehidupannya sepanjang hari akan selalu ada dalam koridor Islam.

Shalat adalah tiang agama Islam. Betapa pentingnya shalat sehingga Rasulullah SAW bersabda, ”Amal yang pertama kali akan dihisab untuk seseorang hamba nanti pada hari kiamat ialah shalat, maka apabila shalatnya baik (lengkap), maka baiklah seluruh amalnya yang lain, dan jika shalatnya itu rusak (kurang lengkap) maka rusaklah segala amalan yang lain” (HR. Thabrani). Wallahu a’lambishawab.

PKS, Dakwah dan Kampanye*

2008-11-26T14:28:00.000-08:00

Rashid Satari**

Belum lagi usai kontroversi iklan PKS dalam rangka Sumpah Pemuda, iklan PKS dalam rangka peringatan Hari Pahlawan menuai banyak kritik dan kecaman. Anis Matta sebagai Tim Pemenangan Pemilu Nasional PKS berdalih hal tersebut sebagai aktualisasi PKS sebagai partai dakwah.

Dengan iklan tersebut PKS mengajak rekonsiliasi bangsa. Sayangnya, perkataan Anis Matta tak seirama dengan Tifatul Sembiring, sang presiden partai. Tifatul justru mengakui iklan tersebut sebagai kesalahan.Imbas dari iklan ini, PKS menuai berbagai respons di dalam dan dari luar. Resistensi datang dari berbagai ormas, seperti NU dan Muhammadiyah. Kritik juga datang dari para eksponen dan keluarga PKI yang selama ini terstigma sebagai musuh bangsa. Tak lama, Anis Matta mengklarifikasi bahwa iklannya merupakan kampanye dalam rangka pemenangan Pemilu 2009.

Satu hal yang menarik adalah ketika fenomena di atas mencari relevansinya dengan bunyi platformPKS sebagai partai dakwah. Pasalnya, bila selama ini yang dilakukan PKS adalah dakwah, maka sejatinya dakwah tidaklah menimbulkan benih-benih disintegrasi umat Islam di Tanah Air. Juga, sejatinya dakwah yang dilakukan mestilah berimbas balik rasa simpati, bukan antipati.

Dakwah Ambigu

Dari platform gerakannya bisa dipahami bahwa PKS menghendaki perbaikan bangsa ini secara top down dengan jalur perebutan kekuasaan baik di tingkat pusat maupun di daerah. Dengan menguasai kursi-kursi strategis di parlemen dan pemerintahan, PKS berharap bisa lebih mudah membumikan cita-cita perubahan.

Untuk mencapai pemenangan kursi di wilayah-wilayah strategis itu tentu saja harus melalui arena pertarungan politik. Inilah yang dilakukan PKS. Oleh karenanya analisis seorang pengamat politik Ikrar Nusa Bhakti terkait dengan kontroversi iklan PKS yang menampilkan Soeharto sebagai pahlawan dan guru bangsa ada benarnya. Menurut Ikrar, apa yang dikatakan Anis Matta bisa dipahami bahwa iklan tersebut semata-mata adalah untuk mendulang suara sebanyak mungkin.

Pemilu khususnya dalam konteks demokrasi Indonesia memang mengharuskan partai politik apa pun asasnya untuk mencari suara sebanyak mungkin demi pemenangan. Maka tak heran parpol-parpol selama ini selalu melakukan hal tersebut melalui jalur kampanye politik yang ketentuannya diatur dengan Undang-Undang Pemilu.

Namun, ada yang unik terjadi di PKS. Dakwah yang selama ini menjadi jargon partai rupanya ambigu. Selain dakwah dalam rangka motivasi amar ma'ruf nahyi munkar, dalam waktu-waktu tertentu juga bermotivasi politis. Kemungkinan besar ini berlangsung di waktu-waktu menjelang pemilu, seperti sekarang ini. Indikasi dari ambiguitas itu adalah saat Anis Matta masih menjadikan PKS adalah partai dakwah sebagai dalih dalam menjawab kritikan-kritikan atas iklannya.

Sayangnya, apa yang terjadi dengan PKS saat ini telanjur terbaca publik sebagai inkonsistensi PKS dengan komitmennya sendiri, yaitu komitmen dakwah. Dakwah untuk melakukan rekonsiliasi bangsa tampak sebagai alasan yang prematur. Apalagi, di saat yang sama banyak gejolak horizontal umat Islam Tanah Air yang masih belum sempat teratasi. Pada titik ini dakwah yang didengungkan PKS berisiko tereduksi.

Ada palung yang curam di antara dakwah dan kampanye politik. Dakwah sudah dimaknai sedemikian dalam oleh masyarakat kita sebagai kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak, dan memanggil orang untuk beriman dan taat kepada Allah Subhaanahu wa ta'ala sesuai dengan garis akidah, syariat, dan akhlak Islam.

Kampanye telanjur dipahami sebagai kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi politik atau calon yang bersaing memperebutkan kedudukan dalam parlemen dan sebagainya untuk mendapat dukungan massa pemilih dalam suatu pemungutan suara (KBI, hal 498:2001). Sudah menjadi rahasia bersama pula bahwa politik praktis dengan segala instrumennya adalah hal yang sangat rentan dan sarat unsur-unsur kepentingan pragmatis sesaat.

Maka, ketika PKS mengklaim diri sebagai partai politik dan partai dakwah sekaligus, saat itu pula PKS sedang berspekulasi. Mendudukkan secara sepadan dua hal yang sebenarnya berbeda, yaitu antara kampanye-politik praktis dan dakwah dalam terminologi Islam, sangat berisiko tinggi. Syukur bila PKS mampu melakukan keduanya secara berimbang dan proporsional. Akan tetapi, lain lagi bila yang terjadi adalah sebaliknya.

Dakwah atau Kampanye

Belajar dari kasus PKS di atas, ada pelajaran yang bisa dipetik oleh parpol-parpol ke depan, khususnya bagi parpol yang menjadikan Islam sebagai asasnya. Ketika berbicara demokrasi di dalam konteks sosio-politik masyarakat Indonesia, kampanye politik dan dakwah adalah dua hal yang berbeda. Parpol harus bijaksana dan jeli dalam meletakkan keduanya.

Hal ini tiada lain adalah demi menjaga komprehensivitas nilai dakwah yang selama ini kita pahami sebagaimana diajarkan nilai-nilai Islam. Bahwa Islam selalu mengajarkan persatuan bukan perpecahan umat. Bahwa dakwah adalah amar ma'ruf nahyi munkar, mengajak pada persatuan bukan pada sikap-sikap sektarian.

Ajaran Islam syumul dan komprehensif mencakup segala sendi kehidupan. Paparan di atas tidak lantas diartikan pengotakan mana urusan agama dan mana urusan dunia politik praktis. Lebih penting dari sekadar nama, simbol atau platform. Islam sejatinya menjadi roh dari setiap gerakan.

Saat Islam secara simbolik dibawa-bawa ke ranah politik praktis maka mempertanggungjawabkannya adalah keharusan. Tangung jawab itu terejawantahkan pada aktivitas riil di lapangan. Nah, apakah yang terjadi saat ini seperti yang terjadi pada kontroversi iklan PKS dan segala efeknya adalah bukti dari pengejawantahan nilai-nilai dakwah Islam?

Ada dua hal yang bisa dilakukan. Pertama, mengadaptasikan kembali dakwah Islam dalam konteks dinamika politik dan demokrasi Indonesia. Hal ini tentu saja memerlukan reanalisis yang tajam terutama berkaitan dengan kemungkinan-kemungkinannya terhadap kemurnian dakwah Islam itu sendiri.Atau kedua, parpol berasas Islam seperti PKS mulai menegaskan diri sebagai partai politik yang berasas Islam, tanpa embel-embel partai dakwah. Sekali lagi ini dimaksudkan menghindari tereduksinya dakwah ketika permasalahan seperti iklan PKS kemarin terulang kembali.

Ikhtisar:
- Pemilu selalu mengharuskan partai politik apa pun asasnya untuk mencari suara sebanyak mungkin.
- Dakwah tidak pernah menimbulkan benih-benih disintegrasi umat Islam.
- Dakwah harus bisa menimbulkan rasa simpati, bukan antipati.
- Kampanye politik cenderung jauh dari makna dakwah.

*) Dalam rubrik Opini Hu Republika edisi Selasa 25 November 2008.

**) Mahasiswa Program Licence Universitas Al Azhar Kairo Jurusan Da'wah wa Tsaqafah Islamiyyah

Independensi PPMI Jelang 2009

2008-11-26T14:24:00.000-08:00

Oleh : Rashid Satari*

Organisasi mahasiswa memiliki andil besar dalam berbagai gerakan moral (moral movement). Bahkan, sejarah dunia telah mencatat berbagai perubahan yang dimotori gerakan mahasiswa. Penggulingan Juan Peron di Argentina tahun 1955, Perez Jimenez di Venezuela tahun 1958, Ayub Khan di Pakistan tahun 1969, Reza Pahlevi di Iran tahun 1979, Chun Doo Hwan di Korea Selatan tahun 1987, Ferdinand Marcos di Filipina tahun 1985 hingga Soekarno di 1966 dan Soeharto di 1998 adalah rangkaian bukti nyata kontribusi gerakan moral mahasiswa.

Banyak faktor yang mendorong adanya kekuatan pada gerakan mahasiswa. Independensi adalah salah satu yang paling determinan. Independensi menjadikan gerakan mahasiswa bersih dari unsur-unsur kepentingan parsial-pragmatis. Independensi juga kemudian memungkinkan gerakan mahasiswa murni berlatarbelakang panggilan nurani yang menghendaki tercapainya kemaslahatan publik.

Tiba-tiba saya teringat debat capres PPMI tempo hari, khususnya pada pernyataan Capres Taryudi. Bahwa menurutnya tidaklah menjadi masalah apabila PPMI diintervensi simbol-simbol dan pengaruh partai politik. Persepsi ini tidak akan begitu bermasalah bila terlontar dari subjektifitasnya sebagai person. Namun, ini menjadi kontroversial saat disampaikan oleh seorang calon presiden organisasi independen semacam PPMI. Awalnya, saya memprediksikan pernyataan ini berpotensi menjadi bumerang bagi Taryudi. Namun menariknya, perkiraan ini meleset karena Taryudi berselisih 2 (dua) suara saja dari Yazid yang memperoleh 713 suara. Ini menunjukan ternyata demikian besar animo sebagian masisir kepada capres PPMI yang memiliki persepsi kontradiktif dengan prinsip independensi PPMI itu sendiri. Poin terakhir ini sebenarnya cukup unik untuk dikaji lebih dalam.

Selanjutnya, dialektika tentang independensi menjadi lebih menarik untuk dielaborasi. Pius A Partanto dan M Dahlan Al Barry mendefenisikan independensi sebagai kemerdekaan atau ketidaktergantungan pada pihak lain [1994]. Bagi PPMI sebagaimana tercantum dalam AD-ARTnya, independensi adalah karakter atau sifat yang menjadi semangat pergerakan. Ini berarti, PPMI selalu mendahulukan netralitas dan objektifitas dalam setiap geraknya sebagai kekuatan moral mahasiswa yang kritis terhadap perkembangan masyarakat dan bangsanya. Konsekwensi dari independensi ini adalah PPMI harus merdeka dari hegemoni pengaruh yang datang dari kelompok-kelompok tertentu, mulai dari komunitas primordialistik hingga partai-partai politik. PPMI harus tetap terjaga sebagai organisasi kemahasiswaan yang pro aktif dan produktif memberikan kritik konstruktif kepada siapa saja dalam rangka advokasi terhadap masa depan pencerdasan masyarakat.

Namun, heterogenitas organisasi di lingkungan PPMI menjadikan mahalnya harga independensi. Apalagi saat kita menyadari bahwa keberagaman organisasi-perkumpulan mahasiswa ini tidak terbatas pada organisasi-perkumpulan yang terdaftar di MPA PPMI saja. Berbagai perkumpulan yang anggotanya notabene mahasiswa ini berdiri dengan berbagai orientasi masing-masing. Tak akan menjadi soal bila orientasinya masih sejalan dengan semangat independensi PPMI. Akan tetapi, berbeda bila kenyataan berkata sebaliknya. Seperti misalnya perkumpulan-perkumpulan berorientasi politik praktis yang ada di lingkungan sekitar PPMI.

Suatu sore di April 2008, saya memperoleh selebaran berisi himbauan persiapan ujian. Sebuah logo dan nama partai politik bergambar bintang dan bulan tertera di bawahnya. Indikasi lain, sejak awal kedatangan di Cairo tepatnya tahun 2003 saya sudah banyak menyaksikan gambar bulan sabit kembar bertebaran di lemari dan pintu rumah-rumah mahasiswa anggota PPMI. Harus saya sadari ternyata apapun bentuknya, hal-hal tersebut adalah kampanye tak langsung partai politik yang terjadi begitu dekat dengan PPMI. Artinya, sudah sejak lama dan sudah sedemikian dalam independensi PPMI terkontaminasi. Akhirnya, independensi rentan menjadi lips service AD-ART tapi langka terejawantah dalam tataran praktis.

Jelang Pemilu 2009, meski genderang “perang” belum ditabuh, upaya-upaya kampanye “kreatif” parpol sudah mulai bisa disaksikan oleh kacamata kemahasiswaan kita. Tak terkecuali di lingkungan PPMI sendiri. Perkumpulan-perkumpulan afiliasi partai politik semacam PIP PKS dan yang lainnya sangat mungkin telah melakukan warming up jauh hari sebelum 2009. Wajar, karena 4000-an anggota PPMI adalah para pemilik hak suara yang sangat potensial.

Seperti dijamin UU Negara kita, Pemilu 2009 merupakan pesta demokrasi yang sangat berkaitan dengan hak dan peran para anggota PPMI sebagai warga negara. Maka, sebagai organisasi mahasiswa, PPMI secara integral tidaklah alergi politik. PPMI sejatinya bisa berperan dalam politik moral secara elegan. Politik PPMI adalah politik ekstra-parlementer yang senantiasa mengawal kinerja kekuasaan. Politik PPMI adalah high politics pada tataran nilai perbaikan bangsa bukan low politics atau politik praktis.

Belajar dari sejarah, Forkot (Forum Kota) organisasi revolusioner di Jakarta akhirnya ‘gulung tikar’ pasca kekalahan parpol yang mereka usung, PRD di Pemilu 1999. CGMI, organisasi sayap mahasiswa PKI ‘habis’ setelah kekalahan PKI pasca Orde Lama. Bagi PPMI, independensi tidak bisa ditawar lagi.

Independensi bagi kita bukanlah sikap apriori atau tidak mau tahu, juga bukan sikap berdiam diri tanpa argumentasi. Tapi, independensi bagi kita adalah kejelasan pendirian dan pilihan sikap dengan sokongan alasan yang argumentatif. Maka, independensi bukan sikap ikut-ikutan, bukan sikap kosong yang turut instruksi atasan. Independensi teraktualisasikan pada kesadaran diri dalam memilih antara berdiam diri atau mendatangi TPS (Tempat Pemungutan Suara) tanpa bis jemputan, tanpa sms seruan, tanpa iming-iming bayaran.

Lebih lanjut, ada sebuah tanggung jawab yang dipikul PPMI terkait dengan Pemilu nanti. PPMI memiliki peran untuk memberikan pencerahan tentang partisipasi politik anggotanya dalam pemilu. Hal ini bisa diimplementasikan melalui pelayanan publik untuk informasi pemilu, pengenalan tentang identitas partai-partai politik dan lain sebagainya. Sehingga dalam konteks pemilu sekalipun, PPMI tetap bisa merefleksikan semangat independensinya. Karena independensi selain milik PPMI sebagai sebuah organisasi, juga milik setiap anggota – mahasiswa yang tak akan lama lagi berkiprah sebagai agen of change dan moral force di tengah masyarakat. Salam independensi PPMI!

*) Mahasiswa Universitas Al Azhar Cairo, anggota PPMI, sedang diamanahi sebagai nahkoda Pwk. Persis Mesir 2008-2009.

Islamic Violence dan Advokasi PERSIS*

2008-11-26T14:22:00.001-08:00

Oleh : Rashid Satari**

Tulisan ini terinspirasi artikel Shiddiq Amien, MBA dalam Risalah edisi November 2001. Tulisan yang mengekspresikan kegelisahan penulisnya tersebut secara implicit terlebih dulu menggugat definisi "teroris" yang saat ini semakin paradoks. Pasca tragedi kemanusiaan Hirosima dan Nagasaki enam dasawarsa silam, terma ini semakin mengalami penyempitan makna dan mereduksi.

Hingar bingar gerbang abad milennium menjadi saksi bisu di mana terorisme menjadi stigma buruk atas Islam. Tragedi 11 September 2001 atas World Trade Center (WTC), bom Madrid, bom Legian Kuta Bali menjadi rentetan kelam tentang skenario kekerasan atas kemanusiaan. Di tengah kosmologi pengertian terorisme yang semakin kabur, world view digiring kepada satu wacana yang disepakati hampir separuh warga dunia; Islam adalah biang keladi kekerasan!

Beberapa naskah artikel menunjukan ketegasan sikap Persatuan Islam (Persis) atas kekerasan. Persis merupakan ormas Islam yang sejak 1923 konsisten menjunjung tinggi purifikasi nilai-nilai ke-Islaman dari berbagai parasit akidah seperti syirik, bid’ah, khurafat dan takhayul juga dari berbagai infiltrasi pemikiran-pemikiran kontemporer mulai dari liberalisme hingga sekularisme. Bagi Persis, kekerasan dalam segala bentuknya tidaklah bisa diamini sebagai aktualisasi pembelaan atas prinsip hidup. Al Quran menegaskan perdamaian sebagai ajaran, “Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar” [QS. Fushilat : 34-35].

Violence (kekerasan) menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kemanusiaan. Berbagai kitab samawi sejak Taurat hingga Al Quran telah merekam dengan baik bagaimana kekerasan dimulai sejak awal mula peradaban manusia yang direpresentasikan oleh Habil dan Qabil. Drama kekerasan terus berlangsung di atas panggung sejarah kemanusiaan berabad-abad setelahnya, darah Ahlul Bait di Karbala Nainawa, 80.000 korban tentara Salib di Jarusalem dan prahara Timur Lenk hanyalah beberapa diantaranya. Satu yang perlu digarisbawahi dari berbagai tragedi tersebut adalah bahwa terdapat berbagai latarbelakang di balik layar kekerasan. Latarbelakang itu tidak bisa digeneralisir karena alasan dogmatik agama belaka, melainkan juga berbagai alasan lain seperti tekanan ekonomi, sosial dan politik.

Sedikit surut ke belakang, dinamika kekerasan akhirnya menemui terminologi baru yang khas sebagai sebuah paham (isme) seperti terorisme. Di abad ke 19, Erick Morris sempat mendefenisikan terorisme sebagai tindakan pemberontakan melawan negara. Namun, defenisi ini diartikulasikan secara absurd tergantung kepentingan, siapa subjek dan objek. Kondisi ini mempersulit pemetaan antara tindak kekerasan dan pembelaan diri. Terorisme menjadi sedemikian subjektif dan seringkali diskriminatif. Akan tetapi bila dicoba sejenak berposisi moderat dengan menyepakati terorisme atau kekerasan sebagai segala tindakan mengancam dan menebar ketakutan kepada masyarakat maka benang kusut terorisme akan longgar terurai. Khususnya dalam rangka membersihkan Islam dari stigma buruk terorisme.

Terorisme tidak selalu identik dengan doktrin keagamaan, namun bisa juga latarbelakang kohesi sosial yang tak sehat. Tragedi organisasi Ku Klux Klan di Amerika Serikat bisa dijadikan sampel. Organisasi sentimentil ras ini berdiri di tahun 1860-an pasca kebijakan presiden Abraham Lincoln yang mengakhiri era perbudakan. Meski awalnya organisasi ini bertujuan membela supremasi warga kulit putih sebagai komunitas masyarakat kelas satu di tengah berkembangnya fenomena peningkatan taraf hidup warga kulit hitam, Ku Klux Klan akhirnya bermetamorfosa menjadi organisasi pembunuh. Diperkirakan, pada dekade 1980-an organisasi ini telah membantai puluhan ribu kulit hitam.

Andaipun agama diasumsikan sebagai latarbelakang kekerasan maka besar kemungkinan ada motif lain mendahuluinya. Kekerasan karena agama terjadi dalam persengketaan sengit Katholik dan Protestan yang menjadi cacat bangsa Eropa di abad ke-17. Adapun peperangan pasukan Salib dengan kaum muslimin akan bermuara pada latarbelakang sentimen politik ambisi Nashrani eropa menguasai Jarusalem. Sebagaimana ambisi Gold, Glory dan Gospel mereka dalam ekspedisi melintasi Tanjung Harapan di Afrika yang menjadi awal imperialisme di negara-negara dunia ketiga .

Dari pemaparan di atas dapat kita pahami bahwa banyak hal berpotensi menjadi latarbelakang kekerasan. Selain itu, ada penegasan eksplisit bahwa dibutuhkan objektifitas dalam menilai kekerasan. Pada poin ini ada perbedaan prinsipil antara tindak kekerasan (terorisme) dengan tindak pembelaan diri. Hal ini terkait langsung dengan stigmatisasi sistemik yang disematkan pada Islam sebagai agama kaku dan berhaluan kekerasan dalam ajarannya. “Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas” [Qs. Al-Baqarah; 190].

Inilah yang terjadi pada tragedi pembunuhan Anwar Sadat. September 1981 pemerintahan Anwar Sadat menetapkan undang-undang subversi ‘al-fitnah atthaifiyyah’. Aktivis Ikhwan Muslimin yang dianggap oposan dipenjara. Gerakan Jamaat Jihad kemudian terbentuk di dalam penjara. 6 Oktober 1981, gerakan yang berpegang pada buku radikal “Al-Faridzah Al-Ghaibah” - nya Muhammad Abdussalam itu, membunuh Presiden Anwar Sadat. Tragedi ini membuktikan bahwa dalam berbagai kasus, keterlibatan pihak muslim lebih bermotif pembelaan diri dalam kondisi yang tertekan. Dan, ini bukanlah terorisme.

Bagi Persis sebagai gerakan tajdid, Islam yang lurus dan damai haruslah selalu dijaga dan direkonstruksi dari kontaminasi penafsiran miring tentang medium da’wah. Bahwa Islam memiliki kearifan dalam konsepsi Jihad yang tak hanya diartikulasikan sebagai gerakan kekerasan, emosional, intoleran bahkan anarkis. “Sesungguhnya tidaklah Kami mengutus kamu kecuali untuk menjadi rahmat bagi semesta alam” [Qs. Al-Anbiyâ’; 107].

Sebagai catatan akhir, mengutip Gustav La Bon, “Islam tidak pernah menggunakan kekerasan sebagai medium syiar-nya karena memang Al Quran tidak pernah mengajarkannya kecuali kedamaian berda’wah. Dan kedamaian da’wah inilah yang berhasil memikat Turki dan Mongol untuk memeluk Islam” [1969].

*) Dimuat dalam buletin Al-Furqan milik Pwk. Persis Mesir, edisi Agustus 2008
**) Ketua Umum Pwk. Persis Mesir 2008 - 2009

Kanibalisme Fundamentalis dalam Perspektif*

2008-11-26T14:21:00.001-08:00

Oleh : Rashid Satari**

Kanibalisme (kekerasan kemanusiaan) hampir saja mengalahkan menu sarapan pagi kita. Kanibalisme adalah satu potret hidup manusia yang unlimited atau madal hayah. Darah Ahlul Bait di Karbala Nainawa, puluhan ribu korban Richard the Lion di semenanjung Yarusalem Palestina, prahara Timur Lenk, korban-korban nyawa di Poso dan Legian Kuta Bali, hingga kisah Ryan sang penjagal di pertengahan 2008, cukup menjadi bukti tentang kanibalisme yang terus terjadi hingga hari ini.

Hal lain, Hamid Fahmi Zarkasyi dalam sebuah kolom pernah bercerita. Di pinggir jalan Manchester ada sebuah papan reklame besar bertuliskan "It's Like Religion". Kalimat ini rupanya menjadi iklan sebuah klub bola terkaya sejagad, Manchaster United (MU). Reklame dengan gambar seorang pemain bola berlatarbelakang ribuan supporter fanatiknya. Secara implisit reklame ini mengatakan bahwa MU is like religion.

Religion (agama) dalam terminologi barat mengalami reduksiasi. Sebagaimana absurdnya makna "Tuhan" dalam paradigma mereka. Yesus diklaim suci meski ia tidak pernah mendeklarasikan kesuciannya apalagi pendeklarasian sebagai Tuhan. Professor al-Attas menjelaskan bahwa konsepsi non-muslim barat tentang Tuhan sudah bermasalah sejak awal sehingga terus direkayasa agar bisa diterima akal manusia.

Kerancuan konsep Religion dan God hanya satu sampel tentang kerancuan persepsi barat dalam kajian transedental. Kerancuan ini memberikan efek yang elementer terhadap konsepsi lain yang muncul kemudian. Salah satunya adalah terma "fundamentalism".

Beberapa kasus kekerasan yang terjadi beberapa waktu terakhir ini banyak sekali dikaitkan dengan fundamentalisme terutama dalam kaitannya dengan nilai-nilai agama.

Kalau kita telusuri maka kita tak akan menemukan akar istilah fundamentalisme dalam khazanah dunia Islam, akan tetapi ini akan kita temui dalam terminologi Kristen. Dalam buku Al-Islâm Al-Siyasî (1987), M. Said al-Asymawi berpandangan bahwa fundamentalisme muncul sebagai resistensi atas modernisasi yang terjadi dalam ajaran Kristen. Purifikasi yang diupayakan beberapa kalangan kemudian digolongkan sebagai sikap fundamentalis. Sikap yang menghendaki konsistensi terhadap nilai-nilai transeden lama secara literal.

Agung Primamorista dalam makalahnya “Meluruskan Kerancuan Istilah Fundamentalisme Islam” menambahkan bahwa Fundamentalisme lahir pertama kali dari gerakan Kristen Protestan Amerika yang berlabuh di abad 19 M. Gerakan fundamentalisme Kristen ini akhirnya terlembagakan pada abad ke - 20. Lebih jauh, Agung memaparkan bahwa gerakan Kristen ini adalah bagian dari gerakan Gerakan Milenium. Sebuah gerakan yang memahami teks Injil secara literal dan meyakini kembalinya Al Masih secara fisik ke muka bumi.

Perkembangan terma ini akhirnya menyeret “fundamentalisme” pada semua kelompok gerakan yang berkarakter cenderung ekstrim, tegas dan keras dalam menginterpretasikan ideologinya. Kalangan muslim yang memiliki karakter berfikir dan bertindak seperti itupun terkena stigma ini. Maka, muncullah istilah baru, fundamentalime Islam. Namun, tetap harus digarisbawahi bahwa Islam tidak mengamini “fundamentalisme” sebagai produk khazanah pemikirannya. Maka tak heran ketika Abid Al Jabiri berpendapat Fundamentalisme sebagai padanan kata bagi gerakan Salafiyyah Jamaluddin Al Afghani. Istilah ini dicetuskan karena bahasa Eropa tidak memiliki perbendaharaan kata yang cukup untuk padanan “Salafiyyah”.

Dari dua paragraf terakhir kita bisa menyimpulkan bahwa penyematan fundamentalisme terhadap Islam tidaklah relevan. Bahkan secara historis, fundamentalisme dan Islam adalah dua hal yang berbeda secara diametral.

Sayang, media dunia seakan memperoleh kesempatan strategis pasca kekerasan-kekerasan beberapa tahun terakhir. Pengeboman di Legian Kuta Bali, tragedi 11 September atas World Trade Center (WTC), pengeboman Madrid dan lain sebagainya menjadi rekaman manis upaya stigmatisasi negatif. Apalagi ternyata eksekutor bebarapa peristiwa terbukti dari kalangan muslim. Maka, fundamentalisme Islam seakan muncul tanpa dipaksakan. Lebih parah lagi, wacana dunia kemudian mengalami penyempitan paradigma. Muslim dunia terkejut karena tiba-tiba “fundamentalisme” hanya ditohokkan pada umat Islam. Bahkan, istilah ini menjadi sangat defenitif dengan aksi-aksi terorisme. Akibatnya, dengan mudah aktifitas-aktifitas kaum muslimin dicurigai dan diintimidasi meski sekedar aktifitas-aktifitas kepesantrenan. Efek mikronya, jadilah “sarang teroris” seperti yang diucapkan Lee Kuan Yew, menjadi gelar baru bagi Indonesia yang mayoritas berpenduduk muslim.

Tentang kekerasan dan terorisme, seharusnya kedua hal ini dipahami secara objektif sembari mempertimbangkan aspek sosio - politik hitoris yang melatarbelakanginya. Pembunuhan Anwar Sadat misalnya. September 1981 pemerintahan Anwar Sadat menetapkan undang-undang subversi ‘al-fitnah atthaifiyyah’. Aktivis Ikhwan Muslimin yang dianggap oposan dipenjara. Gerakan Jamaat Jihad kemudian terbentuk di dalam penjara. 6 Oktober 1981, kelompok yang berpegangan pada buku radikal “Al-Faridzah Al-Ghaibah” karya Muhammad Abdussalam itu, membunuh Presiden Anwar Sadat. Beberapa sampel kasus lain menunjukan bahwa tidak kekerasan, terorisme hingga yang terkategori kanibalisme muncul dari kondisi tertekan. Lebih lanjut, tindakan-tindakan ini samasekali tidak bisa diidentikan secara buta dengan fundamentalisme.

Apalagi bila kita pinjam definisi Frans Magnis Suseno tentang Fundamentalisme sebagai sebuah pandangan teologis atau penghayatan keagamaan di mana seseorang mendasarkan seluruh pandangan-pandangan dunianya, nilai-nilai hidupnya, pada ajaran eksplisit agamanya. Maka, terorisme – kanibalisme bukanlah efek dari fundamentalisme. Seorang fundamentalis sejatinya memahami bahwa agama mengajarkan nilai-nilai kedamaian dan kemanusiaan. Bahwa agama tidak mengamini kekerasan, aksi terror, tindak kanibalisme.

*) Dimuat dalam buletin Al-Furqan milik Pwk. Persis Mesir edisi Agustus 2008
**) Ketua Umum Pwk. Persis Mesir 2008 - 2009

Paradoks Ramadhan*

2008-11-26T14:10:00.000-08:00

Oleh : Rashid Satari**

“300”, sebuah film kolosal sekaligus kontrofersial yang sukses mendemonstrasikan eksotisme seni berperang. Anda yang pernah menikmati film ini tentu bisa melihat langsung bagaimana perisai menjadi senjata yang sangat efektif bagi pasukan kecil Sparta saat menghadapi kedigdayaan pasukan Persia dalam pertempuran di Thermopylae pada tahun 480 SM. Di tempat lain, nun jauh di angkasa sana Stratosfer menjadi bagian penting Atmosfer yang melindungi bumi dari bahaya ultraviolet (UV), sinar X dan sinar gamma. Atmosfer menjadi perisai untuk bumi. Dua ilustrasi tadi cukup memberikan gambaran buat kita tentang fungsi penting perisai sebagai self defence.

Maka, analogi puasa sebagai perisai yang disuguhkan Muhammad Saw dalam sebuah haditsnya sangatlah sarat makna. “Puasa adalah perisai dari api neraka seperti perisainya seseorang di antara kamu dalam perang” (HR. Ahmad, Nasa’I, Ibnu Majah, Ibnu Hibban). Bila diinterpretasikan, perisai ini bisa bermakna ganda baik itu hakiki maupun majazi. Konsekwensi logis dari puasa bagi pelaksananya adalah penghindaran diri dari tindakan dan ucapan dosa. Selain itu, di beberapa negara maju puasa juga terbukti ampuh sebagai metode pengobatan alternatif. Satu lagi, sejarah mencatat bahwa Ramadhan telah menjadi saksi untuk kemenangan umat Islam di Perang Badar, Perang Fathu Makkah, Perang ‘Iinu Jaalut yang terjadi di abad ke-7 Hijriyah. Betapa hebat ibadah puasa di bulan Ramadhan hingga kemenangan-kemenangan tersebut Allah abadikan dalam salah satu ayat surah Al Anfâl.

Ada rahasia yang harus kita kuak terkait dengan kemenangan-kemenangan yang nyaris terkategori sebagai keajaiban di atas. Kemenangan umat Islam secara heroik hingga bisa menjadi satu peradaban tangguh tidak kita temukan lagi hari ini meski telah melalui beratus-ratus kali Ramadhan. Mari sejenak berkontemplasi, salah satu keistimewaan ramadhan adalah saat di mana Al Quran sebagai pegangan hidup manusia diturunkan. Dalam salah satu ayat-Nya Allah merekomendasikan ramadhan sebagai waktu yang tepat untuk akselerasi amal mencapai derajat Taqwa. Sebuah derajat yang dijanjikan berbuah kebahagiaan dan kemenangan. Maka, sangat mungkin kebahagian dan kemenangan itu semakin utopis saat Al Quran hanya menjadi bacaan tanpa implementasi.

Sejatinya puasa menjadi pendidikan dalam membangun kualitas SDM umat Islam. Shalat semestinya menjadi tiang penyangga keyakinan. Pun seharusnya zakat dan shodaqoh menjadi stimulan bagi kebangkitan ekonomi masyarakat. Semua ini akan tetap terjadi saat Al Quran benar-benar vital sebagai pegangan, bukan sekedar pajangan. Lebih mengerucut lagi, semua itu akan tetap berlangsung bila ramadhan benar-benar dihayati dengan kesungguhan, dalam arti ramadhan yang sarat pengamalan nilai-nilai Al Quran.

Ramadhan merupakan bulan yang padat aktifitas ibadat. Dan, di saat yang sama Allah menjanjikan balasan berkali lipat. Tak heran, kita bisa dengan mudah merasakan dan menyaksikan langsung adanya peningkatan yang tajam dalam aktifitas ibadah. Masjid-masjid menjadi sesak setiap subuh dan malam. Muzakki berdatangan, mustahiq pun bermunculan bak jamur di musim hujan. Langit menjadi meriah dengan lantunan Al Quran. Takbir bergenta penuh selama satu bulan.

Namun, siapa sangka ternyata banyak fenomena kontraproduktif terjadi selama ramadhan. Sebagai sampel, ramadhan diproyeksikan sebagai waktu yang tepat melatih kepekaan sosial, kepedulian dan kesederhanaan. Aktifitas puasa memungkinkan penurunan anggaran belanja harian. Tapi, sosial empirik membuktikan yang terjadi adalah sebaliknya. Ada peningkatan aktifitas belanja masyarakat di bulan ramadhan. Dan, semakin melejit tajam menjelang akhir ramadhan. Seperti informasi dari Bank Mandiri Surabaya, ada peningkatan penggunaan kartu kredit sebesar 15 % di ramadhan 1428 H. Tak ayal, Iedul Fitri pun menjadi ajang show power kekuatan ekonomi. Baju, sepatu, kerudung, dan berbagai aksesori baru menjadi jauh lebih penting ketimbang apa yang ada dibaliknya. Setiap tahun ini berlangsung, maka setiap tahun ramadhan berakhir hampa. Terbukti, pasca ramadhan masjid-masjid hanya diisi beberapa shaf saja saat subuh dan isya. Tilawah Al Quran dan aktifitas berderma mendapat nasib tak jauh beda.

Paragraf di atas secara implisit menunjukan bahwa bila ramadhan berlangsung tanpa penghayatan maka rentan melahirkan manusia-manusia konsumtif dan materialis. Pelipatgandaan pahala menjadi motivasi utama ibadah. Maka, tak heran ramadhan tidak berbekas di bulan-bulan berikutnya. Mustahiq bermunculan tanpa mengindahkan pertimbangan bahwa Islam mengamini tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Peningkatan gairah belanja memperlebar peluang tindak kejahatan. Di penghujung ramadhan, perhatian masyarakat terkonsentrasi pada materiil dan lupa pada hikmah agung I’tikaf dan rahasia sepuluh hari terakhir.

Sejatinya, ramadhan adalah madrasah. Ramadhan menjadi arena pendidikan rohani (tarbiyah ruhiyah), pendidikan intelektual (tarbiyyah fikriyyah), pendidikan jiwa dan mental (tarbiyah nafsiyah), pendidikan jasmani (tarbiyah jasadiyah), pendidikan ekonomi (tarbiyah maaliyah), dan pendidikan sosial (tarbiyah ijtima’iyah). Kesemua ini ada dalam ramadhan seakan membentuk satu kurikulum pendidikan khusus program satu bulan. Seorang anak didik akan bisa lulus dari madrasahnya bila berhasil melalui program pendidikannya dengan baik. Seperti itu pula seorang pelaksana puasa. Terdapat relasi elementer di antara puasa ramadhan dengan peningkatan kualitas kemanusiaan seseorang. Relasi ini akan menjadi sangat diametral bahkan kontradiktif bila rentetan pendidikan ini tidak dilakoni dengan kesungguhan.

Seperti 300 pasukan Sparta atau seperti Stratosfer, dibutuhkan kesungguhan agar perisai itu berfungsi sebagaimana mestinya. Semoga!

*) Dimuat dalam majalah La Tansa milik IKPM (Ikatan Keluarga Pondok Modern) Gontor cabang Cairo, edisi XI / Ramadhan 1429 H.

**) Mahasiswa S1 Universitas Al Azhar Cairo. Ketua Umum Pwk. Persis Mesir 2008-2009.

Roman Agustusan*

2008-11-26T14:09:00.003-08:00

Oleh : Rashid Satari**

Merdeka! Merdeka? Agustusan selalu berlalu secara eksotis. Bagi Republik Indonesia, agustusan sudah menjadi pesta tahunan. Berlembar-lembar, berkarung-karung rupiah seakan tak jadi soal demi menutupi anggaran agustusan. Meski anggaran tersebut sekedar untuk membiayai pembuatan kain bendera, reklamasi upacara, batang pinang, karung, hingga membayar panggung dangdutan. Keceriaan-keceriaan simbolis sebagai bukti bahwa bangsa ini mensyukuri kemerdekaannya.

Merdeka! Merdeka? Agustusan memang selalu eksotis. Pemerintah tak pernah lupa selalu menghimbau masyarakat untuk sejenak mengheningkan cipta pada pukul 09.30 di tanggal 17 Agustus. Dimanapun dan apapun aktifitas masyarakat saat itu. Mengheningkan cipta sebagai kesetiaan yang (lagi-lagi) simbolis tentang ketertautan hati dengan jalan Pegangsaan Timur 56 pada jam yang sama puluhan tahun yang lalu.

Simbol-simbol. Ternyata kita memang selalu butuh simbolisasi. Simbol sebagai tugu. Simbol sebagai peringatan untuk manusia-manusia yang lemah yang mudah lupa. Lupa akan jadwal, janji bahkan sumpah. Berkali-kali terjadi, kitab suci tidak lagi dihargai pasca pengikraran sumpah dan janji-janji. Sumpah pada pertiwi, sumpah atas jabatan, sumpah atas kesetiaan.

Seperti sumpah setia yang disimbolisasi pada upacara-upacara bendera. Seperti sumpah setia yang disimbolisasikan dengan lantang syahdu Indonesia Raya, Padamu Negeri, Hari Merdeka atau Garuda Pancasila. Agustusan selalu eksotis. Setahun sekali, segenap penghuni republik ini serempak mengumandangkan sumpahnya perlambang janji dan sumpah setia pada bumi pertiwi.

Tak lama kemudian, eksotisme Agustusan akan berlanjut secara dramatis. Tidak semua mengerti akan simbol-simbol. Tidak semua bisa menghayati dan mengelaborasi janji-janji. Bahkan, tidak semua bisa konsisten dengan komitmen sumpah-sumpah. Seperti spontanitas yang tersurat dalam lemparan dua botol air mineral saat penampilan band dalam rangka peringatan kemerdekaan di City Gym Nasr City kemarin lalu. Lebih mengerikan lagi, banyak juga komponen bangsa ini yang tak menghargai simbol-simbol. Manipulasi para jaksa, korupsi para penguasa, jual beli hukum dan suap-menyuap antar pengusaha dengan aparat negara terus berulang pra dan pasca peringatan kemerdekaan. Penyakit kronis yang menahun terjangkit pada para pria tambun berdasi-berpeci yang setiap tahun, yang setiap minggu mengangkat tangan hormat pada bendera di lapangan upacara.

Agustusan selalu eksotis. Agustusan selalu dramatis. Sia-sialah segepok anggaran negara. Mubazirlah keringat para pasukan paskibraka. Tak berarti mengheningkan cipta. Menjadi pilu nada-nada Indonesia Raya. Semakin sepuh dan rapuh sang Garuda. Merdeka hanya jadi fatamorgana.

63 tahun yang lalu semua elemen bangsa punya motivasi yang satu saat melantangkan kata Merdeka. Namun tidak untuk hari ini. Saat kepala negara, jajaran menteri, abdi dalem istana, dan wakil-wakil rakyat berteriak “merdeka!”, di saat yang sama para jurnalis, mahasiswa, rakyat jelata, kaum miskin kota, generasi bangsa tanpa seragam sekolah bertanya-tanya; “Merdeka?”.

*) Dimuat dalam buletin Al-Furqan milik Pwk. Persis Mesir, edisi Agustus 2008.
**) Ketua Umum Pwk. Persis Mesir 2008-2009

PERPUSTAKAAN RUMAH DAERAH*

2008-11-26T14:02:00.000-08:00

[Menggagas Paru-paru Dinamika Berbasis Pustaka]

Oleh : Rashid Satari**

Prolog

Rumah daerah adalah anugerah. Keberadaannya kini telah memenuhi separuh dari impian masisir yang sejak lama mendambakan arena privacy sebagai penunjang aktifitas studi. Adapun separuh impian lagi terletak pada bagaimana keberadaannya kini dikelola sehingga tetap berada dalam idealisme awal yaitu sebagai sarana penunjang studi.

Namun, apa yang dikhawatirkan berbagai kalangan atas dampak negatif rumah daerah sebagaimana tercantum dalam TOR Lokakarya beberapa waktu ke belakang, rupanya tidak bisa dinafikan. Rumah daerah terbukti belum benar-benar berfungsi optimal sebagai pendukung studi mahasiswa kita. Kekhawatiran yang terangkum dalam TOR itu memperoleh relefansinya ketika belum tersusunnya konsep yang jelas dan aplikatif guna optimalisasi kedelapan rumah daerah yang saat ini ada.

Tidak bisa dipungkiri memang bahwa rumah daerah juga menuntut konsekwensi ongkos perawatan yang tidak murah. Maka tak heran bila hampir dari seluruh rumah daerah yang ada difungsikan juga sebagai lahan perputaran ekonomi seperti penginapan dan jasa penyewaan aula. Sejatinya, fenomena ini semestinya tidak lantas membelokkan orientasi awal rumah daerah. Apalagi ketika efeknya juga berimbas pada aktifitas mahasiswa ketika mereka lebih terkonsentrasi pada pengelolaan rumah daerah ketimbang pemanfaatannya sebagai pendukung prestasi studi.

Kurang lebih hal ini pula yang menjadi latarbelakang menguapnya ide memfungsikan rumah daerah sebagai kelas-kelas kuliah. Seperti diketahui bersama bahwa ide ini sempat muncul langsung dari KBRI melalui Duta Besar RI untuk Mesir, Abdurrahman Muhammad Fachir. Namun, opsi ini relatif memicu munculnya riak-riak resistensi dari para pengelola rumah daerah karena tentunya pengalihfungsian ini menginvestasikan konsekwensi atau resiko-resiko lain. Salah satunya adalah bagaimana dengan resiko biaya perawatan, siapa yang akan menanggungnya? Dan berbagai pertanyaan-pertanyaan lain yang tak kalah pelik. Walaupun sebenarnya hal ini masih sangat mungkin untuk dikompromikan tanpa harus memicu kontradiksi persepsi.

Untungnya, semua pihak termasuk para mahasiswa pengelola rumah daerah pada prinsipnya sepakat dengan sebuah semangat yang mengumandangkan optimalisasi atau peningkatan efektifitas rumah daerah sebagai penunjang studi. Namun, belum ada formula mujarab yang bisa diterapkan untuk membumikan idealisme itu. Perhatian penulis kemudian mengarah pada keberadaan perpustakaan yang ada hampir di setiap rumah daerah.

Perpustakaan adalah aset yang sangat potensial bagi peningkatan kualitas keilmuan mahasiswa. Indikasinya, kehadiran PMIK (Perpustakaan Mahasiswa Indonesia di Kairo) sangat membantu pemenuhan kebutuhan mahasiswa untuk menunjang aktifitas studinya. Akan tetapi, dengan persediaan buku yang melimpah, PMIK masih belum maksimal memenuhi kebutuhan mahasiswa yang demikian besar. Ini menunjukan betapa perputakaan sangat dibutuhkan. Maka dari itu, keberadaan berbagai perpustakaan di rumah-rumah daerah tentu saja akan menjadi hal yang sangat menguntungkan bagi aktifitas studi mahasiswa kita. Namun, sudahkah hal itu terwujud?

Oleh karenanya, untuk mengurai dan memetakan paparan di atas, kita bisa menstimulasinya dengan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Bagaimanakah mengoptimalkan potensi edukatif yang dimiliki rumah daerah? Mengapa harus berawal dari perpustakaan? Sudahkah perpustakaan yang ada sementara ini, memenuhi kebutuhan masisir? Bagaimana efek yang muncul bila perpustakaan dikonsentrasikan juga di rumah-rumah daerah? Dan pertanyaan yang tak kalah penting adalah bagaimana selanjutnya pengelolaan perpustakaan rumah daerah sebagai aset potensial?

Potensi Umum Rumah Daerah

Penting untuk kita ketahui bagaimana seluk beluk rumah daerah yang ada sementara ini. Dari beberapa rumah daerah yang ada, kesemuanya mengamini bahwa keberadaaanya tidak lain adalah sebagai penunjang prestasi studi mahasiswa Indonesia di Mesir. Khususnya bagi para putera daerah terkait.

Sebagai sampel adalah apa yang tertulis dalam Rencana Umum Pengadaan fasilitas Pasangrahan Jawa Barat (KPMJB) di Mesir tahun 2007-2008 yang menyatakan bahwa rumah daerah tersebut memiliki tiga fungsi. Pertama, Fungsi Dasar yaitu sebagai pusat aktifitas organisasi mencakup aktifitas pendidikan, dakwah, sosial dan budaya. Kedua, Fungsi Sosial yaitu sebagai tempat berkumpul dan silaturahmi masyarakat Jawa Barat di Mesir khususnya dan masyarakat Indonesia secara umum. Ketiga, Fungsi Ekonomi yaitu sebagai lahan penggalian dana dan usaha untuk menutupi biaya operasional dan perawatan bangunan. Khusus terkait fungsi pertama, sebagaimana diamini pengelolanya (direktur) Pasangrahan Jawa Barat juga memiliki sebuah perpustakaan dengan koleksi buku yang cukup banyak meski keberadaannya belum terkelola secara maksimal.

Senada dengan Pasangrahan Jawa Barat, demikian juga dengan Meuligoe (rumah daerah) KMA (Keluarga Mahasiswa Aceh) di Cairo. Pengelolaan rumah daerah yang ditangani langsung oleh pengurus organisasi ini mennyetujui bahwa sarana yang mereka miliki adalah sebagai penunjang studi. Oleh karenanya, rumah daerah ini lebih difungsikan sebagai arena belajar dan peningkatan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) KMA. Sebagai contoh adalah dengan pengelolaan perpustakaan rumah daerah secara serius, penyelenggaraan acara-acara edukatif seperti bimbingan belajar bagi mahasiswa baru, try out, bedah buku, bedah tesis dan lain sebagainya. Upaya-upaya tersebut cukup membuahkan hasil yang diindikasikan dengan kelulusan hampir semua anggota KMA yang berdomisili di kawasan Mathariyyah (berjumlah mencapai 70 orang) tahun ini.

Dan, sebagai wujud keseriusan KMA menjadikan Meuligoe sebagai sentral edukasi anggota, KMA memaksimalkan fungsi edukatif dari Meuligoe ini dengan tanpa kebijakan penyewaan. KMA memprioritaskan keberadaanya sebagai sarana belajar, serta memberikan kemudahan bagi siapa saja yang berminat meminjam atau memanfaatkan aula sebagai lokasi aktifitas studi.

Seperti halnya yang terjadi di Pasangrahan Jawa Barat dan Meuligoe Aceh, demikian juga dengan Baruga Sulawesi. Baruga memiliki fungsi utama sebagai wahana pengembangan keilmuan dan prestasi akademik, serta pengembangan seni dan budaya. Untuk mengimplementasikan hal itu, KKS (Kerukunan Keluarga Sulawesi) sebagai pengelola Baruga, mengalokasikan sarana yang dimiliki ini untuk peningkatan kualitas SDM anggotanya seperti memberikan keleluasaan pemakaian kepada setiap almamater yang berada di dalam lingkup Sulawesi. Indikasi yang lain adalah adanya Fordis (Forum Studi Sulawesi) yang menjadikan Baruga sentral aktifitasnya. Aktifitas forum ini adalah diskusi materi-materi kuliah. Selain itu, sebagai implementasi dari idealisme Baruga, pengurus KKS periode saat ini (2007-2008) memberikan porsi yang sangat besar terhadap program kajian ilmiah dibandingkan program seni atau olahraga. Hal ini dilakukan mengingat bahwa dinamika Baruga sebagai penunjang studi, berbanding lurus dengan program-program yang dicanangkan dewan pengurus organisasi KKS.

Berawal dari Perpustakaan

“Perpustakaan adalah gudang ilmu, bukan gudang buku!” [Ander Gunawan:2008]. Sebuah pernyataan yang memberikan penegasan tentang peran dan fungsi perpustakaan sebenarnya.

Beberapa abad yang lampau, tepatnya di antara fatrah waktu tahun 750 hingga 1258, Dinasti Abbasiyyah yang tengah memimpin umat Islam dunia, dikaruniai para filusuf dan ilmuwan. Usut punya usut, ternyata kala itu khalifah seperti Al Mansyur (754-775) sangat peduli dengan keberadaan perpustakaan. Kepeduliannya yang tinggi ini ditunjukan dengan keterlibatan langsung dirinya dalam pengelolaan dan pengawasan perpustakaan. Aktifitas penulisan, pengoleksian dan penerjemahan berlangsung baik. Ia juga membangun gedung khusus yang kemudian menjadi cikal-bakal Baitul Hikmah yang dibangun oleh Al Ma’mun (813-833), putera Harun Al Rasyid. Baitul hikmah kemudian menjadi perpustakaan besar dengan segala aktivitas intelektualnya. Sebelum dibumihanguskan oleh pasukan Mongol (1258), koleksi buku-buku di perpustakaan Baghdad kala itu mencapai 400 hingga 500 ribu buku.

Penggalan sejarah di atas menjadi salah satu bukti adanya korelasi yang kuat antara keberadaan perpustakaan dengan kemajuan masyarakat. Tak terkecuali bagi komunitas mahasiswa seperti mahasiswa Indonesia di Mesir (masisir). Perpustakaan hadir sebagai penyedia bahan-bahan referensial bagi aktifitas-aktifitas akademis-intelektual. Oleh karenanya, perpustakaan menjadi keniscayaan bagi mahasiswa.

Sebuah motto berbunyi “perpustakaan adalah jantung ilmu pengetahuan” masih diakui banyak orang. Namun mencari relefansinya secara empirik dengan kenyataan di tengah-tengah masyarakat kita bukanlah hal yang mudah. Apalagi hal ini disambut dengan laporan UNDP tahun 2003 tentang minat baca masyarakat Indonesia yang menyebutkan bahwa dari 41 negara yang diteliti ternyata Indonesia menempati peringkat ke-39. Kenyataan ini layak membuat kita mengelus dada karena rupanya walau laporan UNDP ini telah berusia lima tahun, masyarakat masih belum banyak berubah. Minat baca masyarakat kita masih rendah.

Bila dianalisa lebih lanjut maka masalah minat baca ini tentu dipengaruhi banyak faktor mulai dari ekonomi, kurikulum pendidikan dan lain sebagainya termasuk faktor perpustakaan. Sebagai contoh, dalam sebuah blog, seorang mahasiswa mengekspresikan keprihatinannya atas nasib perpustakaan Indonesia. Ibnu Adam Aviciena, sang pemilik blog menuliskan pengalamannya di tahun 2001 semasa masuk kuliah di IAIN Serang. Rasa haus akan buku-buku saat itu selalu saja terpenggal oleh ketidaktersediaan buku di perpustakaan kampusnya itu. Akhirnya, selama empat tahun kuliah di sana, hanya beberapa kali saja ia berkunjung ke perpustakaan. Dalam pengamatannya, selama empat tahun tidak ada perkembangan buku yang berarti berlangsung di sana.

Kondisi yang kontras ia rasakan saat ia akhirnya berkesempatan mengecap dunia kampus di Universitas Leiden Belanda. Universitas ini dilengkapi dengan fasilitas perpustakaan yang tak hanya menyediakan buku-buku saja akan tetapi juga melengkapinya dengan layanan internet dan perpustakaan digital. Koleksi bukunya pun terdiri dari buku lama hingga buku baru. Lebih mengagumkan lagi ternyata itu baru perpustakaan universitas, artinya masih banyak perpustakaan-perpustakaan setingkat fakultas.

Sekali lagi, paparan di atas menegaskan kembali potensi perpustakaan sebagai parameter kemajuan masyarakat. Hal ini berlaku pula ketika dikontekstualisasikan ke dunia masisir. Seiring perkembangan kualitas maupun kuantitas masisir dari tahun ke tahun, keberadaan perpustakaan menjadi hal yang determinan. Hal ini sejatinya semakin bisa terpenuhi apalagi ketika kini hadir berbagai rumah daerah di tengah-tengah masisir. Karena bukankah latar belakang keberadaan rumah daerah ini adalah sebagai penunjang prestasi studi masisir.

Kampanye Perpustakaan Rumah Daerah

Sedikit mengulas pembukaan tulisan ini, bahwa perpustakaan adalah faktor determinan prestasi studi mahasiswa. Keberadaan Perpustakaan Mahasiswa Indonesia di Kairo (PMIK) yang dilengkapi dengan 5500 koleksi buku (3500 buku berbahasa Arab, 1500 buku berbahasa Indonesia dan 500 buku berbahasa Inggris) ternyata masih belum cukup menutupi kebutuhan masisir yang jumlahnya mencapai 5083 orang akan bahan bacaan. Terlebih lagi bila disesuaikan dengan peningkatan kuantitas masisir setiap tahunnya. Atas dasar itulah, masisir masih membutuhkan wahana-wahana tambahan serupa PMIK. Wahana tersebut bisa diupayakan melalui keberadaan rumah daerah.

Walhasil, dari hasil survey ke beberapa rumah daerah yang ada ternyata semuanya sudah memiliki fasilitas perpustakaan meski dengan kondisi yang berbeda satu sama lain dan meski dengan pengelolaan yang masih jauh dibandingkan PMIK. Namun, setidaknya hal ini sudah menjadi modal awal bagi terbangunnya sebuah ‘batu lompatan’ menuju rumah daerah yang didominasi dengan ruh aktifitas studi di dalamnya.

Adalah Baruga KKS (Kerukunan Keluaga Sulawesi). Sebuah rumah daerah yang telah memiliki satu ruangan khusus sebagai wahana pustaka lengkap dengan beberapa rak buku. Kelebihan yang dimiliki perpustakaan Baruga Sulawesi ini adalah koleksi bukunya yang dilengkapi dengan puluhan bundel majalah lama di mana di sana terekam berbagai momen sejarah baik skala nasional maupun internasional. Pengelolaan perpustakaan ini ditangani langsung oleh sebuah badan otonom yang baru didirikan tahun ini. Koleksi buku yang adapun sudah ditata dengan pola katalog. Kebijakan pinjam-meminjam buku pun sudah berjalan. Dan, kegiatan yang berkaitan langsung dengan perpustakaan pun sudah digalakan seperti program telaah literatur turats. Lebih menarik lagi, perpustakaan Baruga yang didominasi dengan kitab-kitab tutrats ini seringkali dikunjungi oleh berbagai pihak dari luar dengan maksud mencari referensi turats. Berbeda dengan PMIK, perpustakaan Baruga memberikan leleluasaan waktu peminjaman buku mengingat misi perpustakaan dalam memberikan kemudahan kepada konsumen pembaca, khususnya dari kalangan anggota.

Ada hal menarik terungkap, bahwa ternyata buku-buku berbahasa Indonesia saat ini jauh lebih dibutuhkan daripada buku-buku berbahasa Arab. Hal ini disampaikan pengelola perpustakaan KMA. Seperti diketahui bersama bahwa Cairo merupakan negeri yang kaya dengan khazanah buku. Apalagi ditambah dengan harga buku yang rata-rata relatif murah sehingga memungkinkan setiap mahasiswa memiliki koleksi pribadi buku-buku berbahasa Arab. Buku berbahasa Indonesia sangat diperlukan mengingat jumlahnya yang minim saat ini, juga karena dari sana mahasiswa kita di sini memperkaya wawasan ke-Indonesiaan-nya. KMA menjawab hal ini dengan upaya pengajuan proposal bantuan buku kepada Pemda juga pemberlakuan kebijakan one man one book terhadap mahasiswa baru asal Aceh atau anggota yang pulang liburan ke Indonesia.

Selain itu, KMA juga mengungkapkan tentang perlunya mahasiswa kita terhadap literatur yang mengungkap kondisi daerah asal. Buku-buku seperti ini kemungkinan besar tak akan ditemui di perpustakaan yang sekupnya lebih besar seperti PMIK misalnya. Buku tersebut seperti buku kodifikasi keputusan Mahkamah Syariah di Aceh, kumpulan hasil seminar di Aceh dan lain-lain. Perpustakaan ini juga menjadi sarana pendokumentasian sekaligus publikasi hasil karya anggota, seperti yang telah dilakukan terhadap kumpulan cerpen anggota KMA yang diterbitkan baru-baru ini.

Namun, tentu saja dibalik peran perpustakaan rumah daerah yang sangat potensial ini, masih banyak kendala yang dihadapi. Perpustakaan Baruga masih menghadapi kendala SDM pengelola perpustakaan. Hal ini menimbulkan kendala lain seperti kurang tertatanya sirkulasi pinjam-meminjam dan perawatan. Perpustakaan KPMJB menambahkan masih adanya kendala koleksi buku yang saat ini masih sangat minim. Perpustakaan Meuligoe KMA mengamini kendala-kendala tersebut dan menambahkan lagi masih adanya kendala sarana perawatan seperti rak/lemari buku. Sebagai tambahan, PMIK pun hingga saat ini masih menghadapi kendala kekurangan koleksi buku yang berimbas langsung pada tidak optimalnya pelayanan yang bisa diberikan pada aktifitas studi mahasiswa.

Perpustakaan-perpustakaan di atas merupakan sampel dari keseluruhan potensi perpustakaan yang dimiliki semua rumah daerah. Dari sampel yang ada tersebut kita bisa menyimpulkan beberapa poin berikut ini,
1. Perpustakaan di rumah daerah memiliki urgensi yang sangat tinggi sebagai penunjang kegiatan-kegiatan studi mahasiswa.
2. Perpustakaan seperti ini sangat berpotensi menjadi stimulus bagi terbangunnya suasana adukatif di setiap rumah daerah yang ada.
3. Masih ada beberapa kendala yang dihadapi perpustakaan di rumah daerah yang bila diklasifikasikan kendala itu terbagi pada dua aspek yaitu aspek koleksi buku dan aspek pengelolaan.

Tahapan Penggagasan dan Pemberdayaan

Setelah kita mengetahui berbagai potensi positif yang dimiliki perpustakaan dalam rangka optimalisasi fungsi rumah daerah sebagai penunjang prestasi studi mahasiswa, maka ada beberapa hal yang ingin penulis sampaikan sebagai upaya akselerasi pencapaian target tersebut.

Pertama, pentingnya pembekalan melalui pelatihan kepustakaan. Hal ini bisa dilakukan oleh PMIK atau berbagai instansi lain yang berkompeten dalam pelatihan pengelolaan perpustakaan. Kedua, perlunya pembangunan link dengan berbagai lembaga donasi buku baik di Indonesia maupun di Mesir. Untuk di Indonesia ini bisa diupayakan dengan menjalin komunikasi dengan Pemda, Ikapi dan yang lainnya. Untuk di Mesir, bisa dilakukan kepada berbagai lembaga perpustakaan seperti IIIT (International Institute of Islamic Thought) yang pada tahun 2005 pernah menyumbang Pwk. PII Mesir dengan ratusan buku berbahasa Arab dan Inggris. Ketiga, sayembara perpustakaan sebagai stimulan. Sayembara ini dimaksudkan untuk menstimulasi bangkitnya perpustakaan-perpustakaan rumah daerah. Kriteria sayembara bisa diperluas mencakup koleksi buku hingga dinamika aktifitas kepustakaan di dalamnya. Sayembara seperti ini bisa dilakukan secara reguler seperti tahunan misalnya, sehingga progresifitas perkembangan setiap perpustakaan bisa tetap terpantau.

Langkah - langkah di atas diharapkan bisa menjadi langkah awal yang efektif dari terbangunnya budaya baca-tulis, budaya pendokumentasian, budaya telaah, dan budaya kajian. Semua itu dimaksudkan sebagai pelengkap kekayaan wawasan bagi mahasiswa yang juga memperoleh khazanah intelektual dari bangku kampusnya. Selain itu, hal ini juga bisa dijadikan arena alternatif bagi mahasiswa yang merasa bahwa aktifitas di kampus tidak memenuhi rasa hausnya akan studi.

Peningkatan fungsi perpustakaan di setiap rumah daerah seperti di atas secara langsung akan berefek pada peningkatan dinamika aktifitas studi keilmuan mahasiswa. Dan, kondisi tersebut akan terbangun tanpa harus mengganggu fungsi lain dari rumah daerah sebagaimana berlangsung selama ini seperti sewa-menyewa aula dan lain sebagainya.

Epilog

Bila dianalogikan, ekspektasi penulis atas perpustakaan rumah daerah ini seperti Kebun Raya yang menjadi paru-paru Bogor. Atau seperti Bogor dan hutan-hutan tanah air lainnya yang menjadi paru-paru Indonesia. Perpustakaan rumah daerah diharapkan bisa menjadi pensuplai tenaga untuk membangun atmosfer adukasi di tengah – tengah Masisir.

Berbagai ide optimalisasi rumah daerah dalam mendukung studi mahasiswa sangat diharapkan kemunculannya. Ide pemberdayaan perpustakaan rumah daerah adalah sebuah ide sederhana yang diharapkan bisa sangat aplikatif diimplementasikan dengan mudah dan biaya yang murah. Semoga menjadi masukan yang berarti untuk kita dalam rangka membangun dinamika mahasiswa yang lebih progresif dan edukatif.

Daftar Pustaka

1. Term Of Reference (TOR) LOKAKARYA Dukungan Terhadap Peningkatan Prestasi Mahasiswa Indonesia di Mesir. Cairo : 2008.

2. Laporan Hasil Lokakarya “Dukungan Terhadap Peningkatan Prestasi Mahasiswa Indonesia di Mesir”. Cairo : 2008
3. Karya tulis Iftitah Hidayati, “Urgensi Perpustakaan Berbasis Tekhnologi Informasi Dalam Pengembangan Keilmuan Siswa”. Probolinggo :
4. Makalah Hartati S.Pd, “Perpustakaan Sebagai Sarana Penunjang Tercapainya Tujuan Pendidikan”.
5. Makalah Sulistyo Basuki, “Perpustakaan dan Asosiasi Pustakawan di Indonesia dilihat dari Segi Sejarah”. Jakarta : 2004.
6. Makalah Wahyu Murtiningsih, “Menuju Perpustakaan Ideal”. Jogyakarta.
7. Slide Arlinah i.r, “Sejarah dan Pengertian Perpustakaan”.
8. Tata Tertib Pasangrahan KPMJB (Keluarga Paguyuban Masyarakat Jawa Barat) Cairo.
9. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Perwakilan Pelajar Islam Indonesia (Pwk. PII) Mesir Periode 2004-2006. Cairo : 2006
10. Laporan Pertanggungjawaban Panitia Proyek Pengadaan Rumah Daerah Keluarga Paguyuban Masyarakat Jawa Barat (KPMJB). Cairo : 2005 – 2006.
11. Wawancara dengan Pengelola Rumah Daerah Rumah Daerah KMA
12. Wawancara dengan Pengelola Rumah Daerah Rumah Daerah KKS
13. Wawancara dengan Pengelola Rumah Daerah Rumah Daerah KPMJB
14. Wawancara dengan Pengelola / Direktur PMIK
15. http://palembang-blogger.blogspot.com/2008/05/perpustakaan-adalah-gudang-ilmu-bukan.html
16. www.siaksoft.net/index.php
17. http://pustakakita.wordpress.com/2007/01/02/sejarah-perpustakaan-baghdad/
18. http://www.pnri.go.id/feedback/qs/idx_id.asp?box=dtl&id=223&from_box=lst&hlm=64&search_ruas=&search_keyword=&search_matchword=
19. http://badanperpusda-diy.go.id/v2/cetak.php?page=berita&id=32
20. http://www.lib.ui.ac.id/readarticle.php?article_id=10
21. http://www.ubaya.ac.id/?c=CQkGVB4HWQ4JUgA6NzNjYWJlMWE=
22. http://ibnuadamaviciena.wordpress.com/2007/07/31/kami-butuh-perpustakaan-bung/
23. http://buntomijanto.wordpress.com/2007/12/04/perpustakaan-sebagai-pusat-wisata-karya-peradaban-1/

*) Peserta Lomba Karya Tulis HUT RI ke-63 KBRI Cairo

**) Mahasiswa S1 Universitas Al Azhar Cairo Jurusan Da'wah wa Tsaqafah Islamiyyah

Bukan Mahasiswa Rekreatif*

2008-11-26T13:55:00.000-08:00

~ Catatan Musim Panas Kelima ~

Oleh : Rashid Satari**

Liburan. Kata yang sangat definitif untuk masisir di tengah musim panas. Buat saya sendiri, kali ini adalah musim panas ke lima. Dan setiap tahun, aktifitas masisir hampir tak ada beda. Musim panas berarti liburan. Lebih detail lagi bisa diartikulasikan dengan pulang ke tanah kelahiran. Ada juga yang rihlah atau jalan-jalan. Ada yang memilih kursus, talaqi bahkan memilih kajian. Ada yang sibuk suksesi bahkan ‘belajar’ rebutan kursi kekuasaan. Ada yang setia dengan dagang. Dan yang tak kalah menarik baru muncul tahun ini adalah ada pula yang magang.

Panas. Masisir tentu merasakan hal itu di sekitar fatrah waktu bulan Juli hingga September. Bukan sekedar panas karena faktor geologis. Melainkan lebih karena atmosfer aktifitas masisir sendiri. Oleh karenanya ‘musim panas’ di sini bisa sangat ambivalen. Panas hingga menyebabkan mimisan. Panas hingga membuat riang atau pingsan di depan dinding pengumuman natijah ujian. Namun kesemua itu tentu tidak sepanas arena hajatan masisir yang dinamakan Pemiluwa. Ajang pergantian PPMI 01. Sebagian orang bilang sebagai sebuah pesta demokrasi tahunan. Selain itu, suksesi juga serempak di berbagai organisasi yang ada. ‘Panas’ benar terjadi di mana-mana. Apalagi ketika beragam suksesi itu selalu disulut oleh satu isue yang hampir setiap aktifis mahasiswa mengetahuinya.

Hingga musim panas ke lima, wajah masisir mungkin banyak sekali berubah. Ada yang pulang, ada yang datang. Bertambah bujang, berkurang lajang. Tapi tidak dalam hal aktifitas musim panasnya. Setiap tahun, corak musim panas mahasiswa kita kalau tidak bernuansa rekreatif maka edukatif. Atau sebaliknya. Yang mengherankan adalah terjadinya peningkatan yang tajam dalam hal aktifitas rekreatif setiap tahun. Tahun ini saja misalnya hampir setiap organisasi mengadakan acara rihlah. Dari organisasi sejenis afiliatif, kekeluargaan, marhalah, senat bahkan hingga mat’am. Salahkah? Tentu tidak, selama itu merupakan jawaban atas kebutuhan anggota-anggotanya. Apalagi semua dilakukan pasca ujian termin dua yang selalu dijadikan sandaran legislasi berbagai acara bersifat fun. Meski di pihak lain, kalau boleh mengutip celetukan beberapa kawan di pojok rumah makan, “bukankah selama ini pra ujian juga waktu liburan?!”.

Lain jalan-jalan, lain pula nasib aktifitas kajian keilmuan. Saat musim panas, kegiatan yang satu ini bisa dipastikan menjadi makhluk paling aneh bagi anda, bagi saya, bagi kita. Kajian di musim panas bagaikan secangkir jamu di tengah-tengah kumpulan gelas jangkung berisi softdrink. Kajian jadi sedemikan aneh karena ia dinilai sebagai objek yang tidak koheren dengan satu budaya lain mahasiswa yang semakin menggejala dan digandrungi yaitu budaya rekreasi. Pamflet jadwal Talaqqi yang disebar PPMI dengan mudah tenggelam begitu saja ditelan tumpukan pamflet reklame tour. Tunggu, mengapa tiba-tiba edukatif dan rekreatif seakan menjadi dua hal yang saling bertentangan?!

Mungkin fenomena di atas hanya terjadi di awal musim panas karena suasana pasca ujian yang harus dimaklumi. Lantas ada apa setelah itu? Waktu akan bergeser pada berbagai agenda suksesi di mana-mana. Macam-ragam namanya. Ada Pemiluwa, ada SPA, ada musyawarah anggota dan lainnya. Biasanya ini memakan area bulan tujuh dan delapan. Bulan sembilan masa transisi. Memasuki bulan sepuluh penuh agenda ijroat dan penyambutan mahasiswa baru. Setelah itu, masa kuliah dimulai. Tidak perlu ditanya apa aktifitas di masa kuliah karena jawabannya sudah dimaklumi bersama. Begitulah mainstream dinamika mahasiswa kita di musim panas. Tidak bisa digeneralisir memang. Sayangnya, sosiologi mengamini bahwa komunitas masyarakat didefinisikan oleh budaya mayoritas personalnya.

Namun meski demikian, generalisasi corak aktifitas musim panas harus selalu mempertimbangkan adanya unsur personal yang tak bisa diintervensi. Personalitas sangat mempengaruhi lahirnya aktifitas adukatif dan rekreatif. Terlebih untuk kalangan mahasiswa yang notebene adalah kelompok masyarakat mandiri dan berinisiatif, baik saat dia berposisi sebagai unsur organisasi maupun saat dirinya berperan sebagai pribadi.

Labih jauh lagi, dialektika efektifitas tentang aktifitas musim panas akhirnya jadi hal yang tidak perlu. Penghukuman agenda jalan-jalan sebagai agenda sia-sia tidak bisa dengan sedemikian mudah divoniskan. Pun demikian dengan aktifitas kajian keilmuan di musim panas, tidak lantas begitu saja dinobatkan sebagai aktifitas ideal bagi mahasiswa.

Semua ini, berkaitan erat dengan mindset. Sebagaimana hal serupa diterapkan Jalaluddin Rahmat ketika memetakan konsep ‘kebahagiaan’ dan ‘kesengsaraan’ dalam menyikapi bencana dan keberuntungan. Baginya, musibah adalah realita objektif dan penderitaan adalah realitas subjektif. Musibah adalah realitas di luar diri kita dan penderitaan adalah picture in our head. Lebih ekstrim lagi, musibah adalah kenyataan sedang penderitaan adalah pilihan. Begitu juga dengan keberuntungan, ia adalah objektif dan bahagia adalah subjektif. Rekreasi, jalan-jalan, kajian keilmuan adalah objektifitas, sedangkan edukatif dan rekreatif adalah subjektifitas dalam mindset manusia bertitel mahasiswa.

Rekreasi atau tour, kajian keilmuan atau pengajian adalah real yang objektif yang setiap kita bisa melihatnya secara kasat mata. Sedangkan edukatif atau rekreatif adalah mindset. Tinggal kita memilih mana yang akan kita jadikan paradigma atau cara pandang dalam beraktifitas di musim panas. Sederhananya, apapun aktitifas yang dilakukan, setiap mahasiswa dituntut bisa mengatur settingan cara pandangnya diantara dua pilihan; edukatif atau rekreatif. Bukankah selama ini banyak terjadi pengemasan nilai-nilai pendidikan dengan cangkang hiburan. Atau sebaliknya, tak jarang bagian dari kita yang turut dalam kegiatan-kegiatan sarat muatan pendidikan, namun dengan membawa motivasi sekedar ikut-ikutan atau mencari celah hiburan.

Segala aktifitas di musim panas dan bahkan musim dingin sejatinya tidak menyeret-nyeret identitas kita selaku mahasiswa ke tebing curam dimana di sana hanya ada komunitas manusia pecinta rekreasi dan hiburan. Terlebih lagi mahasiswa senantiasa identik dengan budaya hidup ilmiah.

Tak ada standar baku untuk mengukur efektifitas kegiatan mahasiswa di musim panas. Relatifitas berlaku pada titik ini. Sebagaimana tidak pernah bakunya standar kesuksesan mahasiswa di sini. Sesederhana dan sekecil apapun kegiatan, saat edukasi digunakan dalam mindset, atau saat edukasi dipasang dalam cara pandang, maka kemungkinan besar akan berimplikasi pada pencapaian kualitas kegiatan secara maksimal.

Ini sekedar catatan ringan dari musim panas kelima saya. Boleh jadi anda punya pandangan lain. Mungkin dari musim panas kedua anda. Atau barangkali ada yang punya catatan pinggir dari musim panas keduabelasnya. Semoga masisir tetap menjadi komunitas mahasiswa edukatif.

*) Dalam buletin Terobosan milik mahasiswa Indonesia di Mesir

**) Penggemar Napak Tilas di Musim Panas

Membela Hak Pendidikan

2008-11-26T13:52:00.000-08:00

[Belajar dari Kasus Penyelundupan 39 Santri ke Mesir]

Oleh : Rashid Satari*

Lagi, wajah pendidikan Islam Indonesia kembali tercoreng. Satu kasus mengatasnamakan pendidikan, yang kemudian digolongkan sebagai kasus penyelundupan manusia terjadi. Heboh! Beritanya dimuat di berbagai media tanah air seperti dalam koran Republika edisi Selasa 17 Juni dan Jumat 20 Juni 2008. 39 orang terdiri dari 22 wanita dan 17 pria usia belasan tahun diberangkatkan secara ilegal ke Mesir untuk tujuan pendidikan. Dalih kuliah tanpa test di Universitas Al Azhar dan kemudahan beasiswa menjadi iming-iming yang kemudian terbukti sebagai penipuan.

Menurut informasi dari Bagian Penerangan KBRI Cairo, bahwa pihak pemberangkat telah diperingatkan sebelumnya oleh berbagai elemen di KBRI supaya menempuh jalur sesuai aturan yang dalam hal ini aturan Departemen Agama (Depag) RI tentang mahasiswa baru (baca:maba) Universitas Al Azhar. Namun pihak pemberangkat bersikeras memberangkatkan. Terlepas dari alasan bisnis dan materi, alasan tentang hak pendidikan sempat terdengar. Bahwa pendidikan adalah hak siapa saja.

Pada prinsipnya, sekolah atau menuntut ilmu memang hak siapa saja, dimana saja, kemana saja, tak terkecuali ke Universitas Al Azhar Mesir. Namun, tentunya hak pendidikan tidak bisa dipaksakan, akan tetapi harus ditempuh sesuai ketentuan yang berlaku.

Kondisi Empirik Delapan Tahun Terakhir

Prosedur menembus universitas Al Azhar untuk maba sudah beberapa kali mengalami perubahan. Kebijakan ini selalu disesuaikan dengan keadaan dan juga (tentu saja dengan) kebutuhan.

Tahun 2000 calon maba harus sedikit berspekulasi. Datang dulu ke Mesir lalu mendaftarkan diri. Syukur-syukur bila lulus dan diterima. Bila tidak lulus atau ditolak maka konsekwensinya adalah kembali ke tanah air. Setahun berikutnya, 2001 ada kebijakan metode perwakilan (taukil). Berkas-berkas calon mahasiswa dikirimkan ke Mesir dan didaftarkan oleh mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang sudah kuliah di Al Azhar. Dan tentu saja, untuk ijazah-ijazah yang telah terakreditasi Al Azhar akan sedemikian mudah diterima. Maka calon mahasiswa tersebut bisa dengan tenang berpamitan pada sanak saudara, handai tolan untuk belajar di kampus yang telah melahirkan Sayyid Qutb, Muhammad Abduh, Rasyid Ridlo, Yusuf Qaradlawi, hingga Quraisy Syihab dan Habiburrahman El Shirazy (Kang Abik) ini.

Sedemikan mudah memasuki Al Azhar hingga tak heran bila data statistik KBRI Cairo menunjukan jumlah maba asal Indonesia yang datang tahun 2004 mencapai 1050 orang. Mereka datang dalam tenggat waktu yang berdekatan. Padahal tahun sebelumnya jumlah maba hanya 300-an. Lebih dahsyat lagi di tahun 2005, maba yang datang mencapai 1.300-an orang. Cairo pun sesak.

Bak jamur di musim hujan, beragam masalah bermunculan. Ada selisih biaya pemberangkatan yang terlampau kontras antara sesama maba. Ini berkaitan erat dengan ulah para calo / broker.

Ada juga masalah tempat tinggal. Karena mayoritas mahasiswa Indonesia berdomisili di Cairo dan terkonsentrasi di satu kawasan yang tak terlalu luas yaitu kawasan Hay Asyir di Nasr City. Maka, rumah pun menjadi masalah yang pelik. Permintaan pasar yang tinggi untuk flat sewaan menjadikan para pemilik flat memasang harga sewa yang jauh lebih mahal dibanding tahun-tahun sebelumnya. Lebih parah lagi, ada beberapa kasus maba yang terkatung-katung, tak punya kepastian tempat bermalam dan bernaung.

Masalah lain adalah beasiswa. Rata-rata mahasiswa Indonesia yang datang ke Mesir berasal dari kalangan tingkat ekonomi menengah ke bawah. Seperti kasus terbaru, sebelum berangkat ke Mesir hampir bisa dipastikan setiap maba diiming-imingi kemudahan beasiswa di Al Azhar khususnya dan di Mesir umumnya. Beasiswa di sini memang mudah. Namun, lain halnya bila kondisi pengaju beasiswa mencapai ribuan. Apalagi ternyata Universitas Al Azhar hanya memberikan beasiswa tidak lebih untuk 150 mahasiswa baru asal Indonesia setiap tahunnya. Lantas bagaimana dengan 2000-an mahasiswa lainnya dalam fatrah waktu 2004 dan 2005?

Masalah-masalah lain yang terangkum dalam dua kata "patologi sosial" terjadi di kalangan mahasiswa Indonesia kala itu. Masalah pergaulan, kohesi sosial yang kurang sehat, problem ekonomi dan lain sebagainya.

Upaya Menata Hak Pendidikan

Para stakeholders memutar otak mencari ramuan antisipatif untuk tahun-tahun berikutnya. Pencarian jalan keluar ini kemudian bermuara di kebijakan Depag yang merevitalisasi test masuk ke Al-Azhar. Secara gamblang, test ini bisa kita lihat memiliki dua target. Pertama, menekan jumlah maba. Kedua, menjaring maba berkualitas tak hanya di atas kertas. Yang bila disimpulkan, sistem test ini punya harapan bahwa maba yang datang kemudian berhasil disaring dan ditekan kuantitasnya dengan jaminan kualitas.

Mengapa kualitas? Karena sudah menjadi rahasia bersama, ternyata pada tahun-tahun sebelumnya, tak semua maba yang datang dalam keadaan siap "tempur" dengan diktat-diktat Universitas Al Azhar. Terbukti misalnya, pada tahun akademik 2006/2007, tingkat ketidaklulusan yang dialami mahasiswa Indonesia di Universitas Al Azhar pada tingkat pertama sebesar 52%.

Tentang hak pendidikan, pihak Universitas Al Azhar sendiri memang sangat membuka kesempatan bagi siapa saja yang ingin mengikuti kegiatan perkuliahan di sana. Hal ini terutama karena alasan bahwa Al Azhar adalah aset wakaf umat Islam sedunia yang mana dana pengelolaannya pun bersumber dari dukungan umat Islam dunia seperti dari negara-negara yang tergabung dalam OKI misalnya. Dan dari intensitas dialog dan hubungan yang baik, Al Azhar memaklumi kebijakan test yang diberlakukan Depag RI.

Salah satu dampak positif test ini adalah menghindari penyalahgunaan kesempatan oleh pihak-pihak tak bertanggungjawab. Kasus penipuan yang akhirnya digolongkan sebagai penyelundupan manusia atau trafficking atas 39 orang kemarin bisa dijadikan sampel kasus. Dana sebesar 17 juta rupiah perkepala yang sebenarnya cukup untuk membiayai keberangkatan dua orang, sia-sia melayang.

Kebijakan Depag tentang test masuk Universitas Al Azhar sendiri sebenarnya telah mengalami perkembangan yang signifikan. Ini ditunjukan dengan adanya penambahan kuota calon mahasiswa dalam bentuk seleksi non-beasiswa yang mulai diberlakukan sejak tahun 2006. Kebijakan sebelumnya, kuota terbatas hanya untuk 100 orang dengan nilai tertinggi dari seleksi beasiswa. Seleksi non-beasiswa memungkinkan adanya kesempatan yang lebih terbuka bagi peminat Al Azhar. Dan, sebenarnya bagi mahasiswa seperti ini masih tetap memiliki kesempatan yang lebar untuk memperoleh beasiswa setelah tiba di Mesir mengingat banyak lembaga lain di luar Al Azhar yang memberikan beasiswa. Dari sini kita bisa melihat bahwa Depag mempermudah kesempatan bagi anak bangsa untuk mengecap bangku Universitas Al Azhar.

Diperlukan penindakan secara tegas terhadap kasus-kasus penipuan dan penyelundupan yang mengatasnamakan pendidikan seperti terjadi kemarin. Selain itu, frekuensi sosialisasi prosedur yang legal pada masyarakat tentang jalan masuk universitas luar negeri khususnya Al Azhar perlu ditingkatkan. Kedua hal ini guna menghindari terulangnya kasus-kasus serupa, juga agar masyarakat kita memiliki gambaran yang jelas tentang masa depan pendidikan putra-puterinya di Al Azhar. Dan, yang tak kalah penting adalah bahwa langkah-langkah ini sebagai bentuk pembelaan kita atas hak-hak pendidikan mereka yang menjadi korban penipuan.

*) Mahasiswa Universitas Al Azhar Cairo, Jurusan Da'wah dan Tsaqafah Islamiyyah.
Ketua Umum Pelajar Islam Indonesia (PII) Mesir 2006-2008.

Objektifitas Untuk Tragedi Monas

2008-11-26T13:50:00.000-08:00

Oleh: Rashid Satari*

Wajah Islam Indonesia kembali berduka. Buntut tragedi Monas pada peringatan Hari Pancasila (01 Juni 2008) menghadirkan potret perselisihan antar sesama saudara se-iman se-Islam berkelanjutan. Bahkan perkembangan selanjutnya menunjukan potensi pertikaian horizontal yang lebih luas lagi.

Kekerasan tentu saja tidak pernah diamini semua orang. Tak hanya kekerasan fisik, namun juga kekerasan intelektual, kekerasan politik, kekerasan ekonomi, dan kekerasan dalam bentuk lainnya.

Tindakan pemukulan yang dilakukan beberapa orang anggota FPI (Front Pembela Islam) di silang Monas menuai kecaman di berbagai tempat. Bahkan dari dalam FPI sendiripun. Pembubaran diri FPI Jember bisa diindikasikan sebagai refleksi ketidaksetujuan atas kekerasan yang terjadi.

Sekali lagi, kekerasan tidak pernah diimpikan siapapun. Habib Rizieq Shihab (Ketua FPI Pusat) sendiri mengakui bahwa tindakan anggota FPI di halaman Monas adalah spontanitas (4/6), tanpa rencana atau out of control. Artinya, kejadian itu murni tidak diinginkan. Dari sini kita bisa melihat bahwa kejadian tersebut adalah reaksi emosional sebagai wujud luapan kekecewaan yang tak bisa dibendung oleh keterbatasan daya sabar manusia, atas ketidaktegasan yang terjadi. Terlebih lagi tragedi Monas merupakan kejadian yang melibatkan massa cair di lapangan, di mana dalam kondisi seperti itu berbagai kemungkinan bisa saja terjadi tanpa kendali.

Realita empirik menunjukan, pemerintah sampai saat ini belum menampakan ketegasannya atas kasus Ahmadiyah. Hal inilah yang saat ini hampir terlupakan publik. Masyarakat akhirnya hanya menilai apa yang terjadi di halaman Monas tempo hari tanpa melihat lebih jauh apa yang sebenarnya memicu tragedi itu.

Ketika juru bicara Presiden RI, Andi Malaranggeng menyatakan bahwa aparat pemerintah akan menindak tegas kasus ini sesuai hukum yang berlaku (4/6), maka hal yang juga tidak boleh ditinggalkan adalah objektifitas. Mengingat banyak hal yang telah terjadi melatarbelakangi tragedi ini.

Objektifitas tentu tidak hadir begitu saja. Secara stuktural, dalam konteks negara Indonesia objektifitas lahir dari pihak yang dipercaya bersama dan memiliki kewenangan yang legitimate, dalam hal ini aparat negara. Adapun secara kultural, objektifitas lahir dari kesepakatan mufakat yang muncul dari dialog antar ide dan pikiran yang mengedepankan kemaslahatan kolektif.

Kebijaksanaan

Sementara ini, muncul berbagai analisa atas kasus yang melibatkan FPI dan Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) ini. Ada yang menilai ini adalah buah dari intervensi Amerika yang lebih suka kelanggengan Ahmadiyah di tanah nusantara dan tidak senang dengan kehadiran kelompok Islam “garis keras” semacam FPI. Selain itu, ada juga yang menilai bahwa ini politis alias akal-akalan pihak tertentu saja dalam upaya memalingkan opini publik dari BBM menjelang 2009.

Berbagai isu seperti itu bisa tiba-tiba saja bermunculan bak jamur di musim hujan, dan ini berpotensi menambah keresahan di tengah masyarakat. Bahkan tidak menutup kemungkinan bila terlalu lama dibiarkan, akan menimbulkan kekerasan-kekerasan lanjutan. Ada aksi ada reaksi. Begitu seterusnya. Mari tengok sejenak pembubaran FPI Surabaya. Pemberitaan di layar kaca memperlihatkan bagaimana antar saudara se-Islam bersitegang. FPI Surabaya akhirnya bubar di bawah bayang-bayang tekanan dan (mungkin) ancaman.

FPI kemudian disudutkan dengan penilaian yang menyebutkan bahwa tuntutan pembubaran FPI adalah akumulasi kekesalan atas tidakan-tindakan anarkis FPI sejak tahun 2001. Sikap bijak yang seharusnya dilakukan adalah melihat hal tersebut lebih jernih, tidak hanya melihat riak-riak di permukaan. Tindakan-tindakan keras yang dilakukan FPI terhadap para penjaja minuman keras, diskotik, warung remang-remang adalah bukti ketidakberdayaan aparat hukum negara dalam menjalankan fungsi dan peran sebagaimana mestinya. Meski tetap bahwa tindakan inisiatif seperti itu tidak sepenuhnya benar dan juga tidak sepenuhnya salah dalam konteks kehidupan bernegara Indonesia.

Tuntutan pembubaran FPI bermunculan mengatasnamakan supremasi hukum. Namun, oleh karena pengatasnamaan hukumlah maka kita harus lebih objektif dan bijak dalam menilai. Banyak hal harus dijadikan pertimbangan seperti misalnya sikap Kapolres Jakarta Pusat, Heru Winarko yang menyesalkan massa AKKBB yang berdemonstrasi sampai ke Monas, padahal hanya diizinkan di Bunderan HI saja (Republika, 2 Juni 2008).

Hal lain yang perlu juga diperhatikan dengan cermat adalah apa yang terkait dengan akar masalah tragedi Monas yaitu Ahmadiyah. Ketika pemerintah bertekad menegakkan supremasi hukum atas tragedi Monas maka seharusnya kebijakan serupa juga dilakukan dalam menindak Ahmadiyah. Mengapa pemerintah sedemikan ragu mengeluarkan SKB padahal berbagai rekomendasi seperti rekomendasi MUI, Departemen Agama RI, FUI, Bakorpakem, Rabithah Alam Islamy tentang kesesatan Ahmadiyah sudah lama bermunculan.

Banyak hal yang tidak diinginkan bisa terjadi andai pemerintah tak juga bersikap tegas dan bijaksana. Ketidaktegasan adalah sikap yang tidak kooperatif dengan harmonisasi sosial. Statement tersebut terjadi ketika pemerintah, sebagai representasi masyarakat tidak mau bertindak tegas. Ini terbukti secara empirik dalam kasus Ahmadiyah yang berbuntut tragedi Monas. Kebijaksanaan pemerintah dalam menegakan hukum secara adil juga kebijaksanaan masyarakat dalam menilai menjadi kunci atas upaya pencarian solusi tragedi ini.

Langkah-Langkah Solutif

Perlu kita berhati-hati, tidak terburu-buru dalam menyelesaikan masalah sensitif seperti ini. Diantaranya adalah kewaspadaan atas kemungkinan adanya kepentingan asing bermain. Isu-isu semacam terorisme adalah santapan lezat bagi barat dan tangan-tangannya yang mendewa-dewakan sekularisme - liberalisme. Terlebih lagi kasus ini berpeluang besar kepada disintegrasi umat Islam Indonesia khususnya dan bangsa ini umumnya. Pernyataan Pers yang dikeluarkan Kedutaan Amerika Serikat beberapa hari yang lalu terkait dengan tragedi Monas setidaknya bisa menjadi indikasi.

Ada satu hal yang harus kita cermati kemudian. Bahwa umat Islam Indonesia harus mewaspadai diri dari jebakan-jebakan tindak kekerasan. Karena hal ini berpeluang menjadi faktor yang kontraproduktif bagi kepentingan da’wah dan syiar Islam. Apalagi ketika kita tidak bisa menutup mata dari realita yang membuktikan bahwa betapa tidak sedikit masyarakat yang awam, masyarakat yang lebih cenderung melihat sesuatu secara kasat mata.

Ada beberapa tawaran point yang bisa menjadi solusi cepat dari tragedi ini. Pertama, pemerintah segera mengeluarkan SKB tentang pembubaran Ahmadiyah sebagaimana telah direkomendasikan mayoritas umat Islam Indonesia. Ahmadiyah adalah akar masalah tragedi Monas.

Kedua, tidak membubarkan FPI atas tragedi Monas, karena tragedi ini dipicu berbagai faktor lain di luar kebijakan organisasi FPI.

Ketiga, pintu silaturahmi dan dialog antar kelompok perjuangan Islam baik itu yang terlibat langsung dalam tragedi Monas ataupun tidak, seperti yang diusulkan Buya Syafii Maarif (mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah) perlu diberdayakan kembali. Apalagi ketika saat ini gerakan-gerakan massa yang mengatasnamakan organisasi tertentu mulai melakukan tindakan-tindakan sendiri di beberapa daerah. Kesempatan dialog secara sehat dan perangkuman pandangan dari berbagi pihak harus segera dimediasi pemerintah guna menghindari ancaman disintegrasi bangsa.

*) Mahasiswa Al Azhar University Cairo. Ketua Umum Pelajar Islam Indonesia (PII) Perwakilan Mesir 2006-2008.

Membangun Benteng Moral Pelajar

2008-11-26T13:45:00.000-08:00

Oleh : Rashid Satari**

Dunia pendidikan Indonesia masih kelabu. Dulu siswa sering tawuran. Sekarang sering terdengar kebocoran soal-soal ujian nasional. Kasus-kasus rekaman video amoral pun sering terjadi. Padahal, mereka aset bangsa yang sangat potensial dan mahal harganya.

Pada pundak merekalah masa depan keberlangsungan republik ini diamanahkan. Oleh karena itu, pembinaan melalui jalur pendidikan menjadi sangat penting sebagai usaha persiapan mereka menjadi generasi penerus yang kompetitif di masa depan.

Namun, kasus-kasus seperti di atas tadi seakan menegasikan hal itu. Kalangan pelajar justru semakin jauh dari aktivitasnya sebagai anak didik. Pelajar lebih sibuk mempersiapkan diri menghadapi tawuran atau minimal berpikir agar selamat dari tawuran.

Mereka juga sibuk dengan perang pergaulan. Mode menjadi perhatian, lagu-lagu terbaru menjadi lebih menarik ketimbang sastra, fisika, atau matematika. Malah lebih parah lagi kini pelajar diracuni dengan pornografi dan pornoaksi yang terselip rapi di ponselnya masing-masing.

Dampak globalisasi

Permasalahan para pelajar berakar pada kran globalisasi yang semakin terbuka lebar. Arus deras informasi dan jaringan komunikasi menjadi sedemikan cepat. Bahkan, berbagai informasi kini semakin mudah dan murah dijangkau yang pada titik kritisnya informasi terakses cepat tanpa filterisasi.

Globalisasi yang memiliki dua sisi mata uang (positif dan negatif) juga menjadi penyebab infiltrasi budaya tidak terbendung. Budaya-budaya sedemikian cepat dan mudah saling bertukar tempat dan saling memengaruhi satu sama lain. Termasuk budaya hidup Barat yang liberal dan bebas merasuki budaya ketimuran yang lebih cenderung teratur dan terpelihara oleh nilai-nilai agama.

Kenyataan tersebut sebenarnya tidak terlalu menjadi masalah bila kita memiliki ketahanan yang cukup. Artinya, dalam konteks dunia pendidikan, pelajar kita memiliki fondasi yang kuat tentang agama, moral, dan budaya kita sendiri sehingga budaya-budaya baru yang kontraproduktif bahkan destruktif tidak dengan mudah memengaruhi gaya hidup para pelajar kita.

Akan tetapi, realitas berbicara lain. Para pelajar kita rupanya belum siap menghadapi itu semua. Mereka ternyata belum siap dengan konsekuensi globalisasi. Apalagi bila melihat kenyataan bahwa langkah-langkah antisipatif dalam memperkuat kekuatan mental dan rohani mereka sebagai benteng moral sedemikian rapuh. Ini bisa kita lihat dari persentase kegiatan belajar mengajar (KBM) mata pelajaran agama di sekolah-sekolah.

Seorang pakar pendidikan, Arief Rahman Hakim, berpendapat bahwa pola serta kurikulum pendidikan di Indonesia tidak memadai untuk mengarahkan moral pelajar. Misalnya saja tidak ada titik temu antara pelajaran pendidikan agama dan kenyataan di lapangan. Itu terbukti persentase KBM pelajaran agama hingga saat ini masih sangat minim. Rata-rata di setiap sekolah hanya mengalokasikan dua jam pelajaran tiap pekan untuk mata pelajaran ini.

Belum lagi kenyataan yang membuktikan bahwa pelajaran agama yang diberikan pun hanya sebatas teori yang kurang aplikatif. Pendidikan keberagamaan yang baik sejatinya berimplikasi positif pada moralitas yang kemudian tecermin dalam aktivitas sehari-hari. Inilah mengapa moralitas para pelajar kita sangat berkaitan erat dengan bagaimana pendidikan agama yang mereka ikuti di sekolah-sekolah, selain pengayoman orang tua di rumahnya masing-masing.

Suasana agamis di sekolah

Para ahli pendidikan hampir bersepakat bahwa kegiatan pendidikan bisa dikategorikan pada tiga, yaitu formal, nonformal, dan informal. Melihat hal ini, maka sebenarnya setiap pihak yang berkecimpung dalam dunia pendidikan khususnya sekolah memiliki peluang dan kesempatan yang besar dalam memaksimalkan pendidikan agama sekaligus pendidikan moral bagi para pelajar.

Kegiatan pendidikan keagamaan tentu tidak hanya bisa dilakukan di dalam kelas. Namun, juga bisa di luar kelas tanpa mengganggu alokasi waktu yang diberikan untuk mata pelajaran lain. Bila kegiatan pendidikan nonformal, semisal penelitian biologi dan fisika saja bisa, maka agama pun tidak mustahil dilakukan.

Titik tekan dari upaya optimalisasi kegiatan belajar nonformal atau luar kelas ini tentu saja dalam rangka mendidik pelajar kita dalam menghayati nilai-nilai agamanya sehingga benar-benar menjadi sesuatu hal yang aplikatif. Pemahaman pelajar tentang pelajaran agama seharusnya tidak hanya dinilai di atas kertas, tetapi juga dalam tingkah laku nyata. Ini karena agama juga layaknya mata pelajaran lain. Agama bukan sekadar teori, tapi juga praktik.

Sebagai studi komparasi, kebijakan yang dilakukan lembaga pendidikan Al Azhar di Mesir mungkin bisa menjadi contoh. Prof Dr Mohammad Thantawi, rektor Universitas Al Azhar Mesir, dalam sambutannya di acara lokakarya pendidikan yang diselenggarakan KBRI Cairo menyampaikan bahwa Al Azhar sebagai lembaga pendidikan yang komprehensif mulai dari jenjang raudhatul athfal (TK) hingga jenjang universitas sangat menekankan penguatan basis dasar keagamaan (Islam).

Sebagai contoh adalah hafalan Alquran sudah dibiasakan sejak jenjang TK mulai dari surat-surat pendek. Begitu seterusnya hingga jenjang-jenjang selanjutnya. Tidak mengherankan bila lulusan-lulusan Tsanawiyyah AL Azhar sudah menggondol hafalan Alquran sebanyak 30 juz. Di luar itu, sekolah-sekolah ini tetap memberikan porsi mata pelajaran lain yang cukup bagi anak-anak didiknya.

Hal di atas hanyalah sebuah sampel yang menunjukkan bahwa sekolah bisa memaksimalkan fungsinya dalam pendidikan agama untuk anak-anak didiknya. Apalagi, seperti kita ketahui bersama, aktivitas pendidikan tidak terbatas secara kurikuler.

Sekolah adalah sentral kegiatan generasi pelajar kita. Optimalisasi pendidikan keagamaan yang berlangsung pada keduanya menginvestasikan nilai-nilai kebajikan dalam moralitas para pelajar kita. Dari moralitas yang didasari pemahaman keagamaan yang baiklah diharapkan muncul sosok-sosok muda berseragam sekolah yang berperilaku mulia dan memberikan manfaat bagi lingkungan sekitarnya.

Ikhtisar:
- Pelajaran agama di sekolah-sekolah sangat minim, hanya dua jam setiap pekan.
- Perlu kebijakan yang bisa memperkuat akhlak para pelajar.
- Orang tua dan pihak sekolah harus mampu menjalin hubungan yang sinergis dan harmonis.

*) Dalam rubrik Opini HU Republika edisi Jumat, 23 Mei 2008
**) Mahasiswa S1 Jurusan Dakwah dan Wawasan Keislaman Universitas Al Azhar Cairo

Jejak Shalat*

2008-11-26T13:42:00.000-08:00

Oleh : Rashid Satari

Shalat yang dilakukan dengan baik akan meninggalkan bekas yang baik pula. Allah SWT berfirman, ”Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Quran dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. Al Ankabut[29]:45).

Ayat Al Quran di atas menunjukan bahwa pelaksanaan ibadah shalat memiliki efek positif pada tingkah laku pelaksananya. Secara langsung, seseorang yang melaksanakan shalat dengan baik akan senantiasa terkontrol dan terjaga perilakunya serta terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai kebajikan yang diajarkan Islam.

Nabi Muhammd SAW berpesan dalam salah satu haditsnya yang lain tentang urgensi shalat dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda, “Shalat adalah tiang agama, barang siapa yang mengerjakannya berarti ia menegakkan agama, dan barang siapa meninggalkannya berarti ia meruntuhkan agama” (HR. Baihaqi). Sebagaimana sebuah bangunan, Islam pun akan mudah goyah dan runtuh bila berdiri tanpa tiang yaitu ibadah shalat.

Islam akan tegak ketika nilai-nilai ajarannya terimplementasikan dalam kehidupan nyata. Ke-Islaman seseorang akan kuat berdiri ketika Islam tidak hanya diyakini melainkan juga dipraktekkan. Hal tersebut terjadi karena ibadah shalat mendorong pelaksananya untuk senantiasa ingat pada Allah SWT. Dalam sebuah ayat Allah SWT berfirman, ”Sesungguhnya Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan (yang hak) selain Aku, maka sembahlah Aku dan dirikanlah shalat untuk mengingat Aku” (QS. Thaahaa[20]:14).

Lebih lanjut, betapa penting pengaruh shalat dalam kehidupan manusia sebagaimana penjelasan Rasulullah SAW, ”Amal yang pertama kali akan dihisab untuk seseorang hamba nanti pada hari kiamat ialah shalat, maka apabila shalatnya baik (lengkap), maka baiklah seluruh amalnya yang lain, dan jika shalatnya itu rusak (kurang lengkap) maka rusaklah segala amalan yang lain” (HR. Thabrani).

Di sinilah terdapat hikmah agung yaitu ketika shalat wajib disyariatkan lima kali dalam satu hari. Ketika seseorang melaksanakan shalat dengan baik maka kehidupannya sepanjang hari akan selalu berada dalam koridor Islam. Wallahu a’lambishawab.

*) Pada rubrik Hikmah HU Republika edisi Selasa 24 Juni 2008

Nomaden PII Mesir; Musafir Padang Pasir*

2008-11-26T13:37:00.000-08:00

[sebuah potret tentang semangat dan loyalitas kader]

Oleh : Rashid Satari

Salam juang!

November 2003, saat saya pertama kali menginjakan kaki di negeri Mesir, yang pertama terbesit di benak saya bukanlah diktat kuliah, bukan menara kembar Al Azhar, bukan pula keinginan untuk melihat Nil dan Piramida. Saya langsung berhasrat mencari tahu di mana sekretariat Pelajar Islam Indonesia (PII) perwakilan Mesir. Ternyata keinginan saya ini tak bertepuk sebelah tangan. Dengan mudah saya bisa menemukannya karena ternyata saat itu ketua umum Pwk. PII Mesir adalah Udo Yamin Efendi Majdi, mahasiswa asal Lampung Barat, kakak kelas saya sendiri sewaktu di pesantren dulu (pesantren Persis 76 Tarogong Garut).

Kala itu, sekretariat PII Mesir berlokasi di kawasan Rabea Al ‘Adaweya. Berdekatan dengan Wisma Nusantara, sebuah gedung pemberian Prof. Ing. BJ Habibie untuk mahasiswa indonesia di sini. Kawasan Rabea Al’Adaweya ini bisa dibilang termasuk kawasan yang cukup elit di Nasr City, Cairo.

Nuansa pergerakan khas PII kental terasa saat saya memasuki sekretariatnya. Betapa tidak, walau tempatnya di sebuah apartemen yang besar tinggi menjulang. Namun rupanya sekretariat berada di lantai bawah (basement) berdampingan dengan tempat parkir para penghuni gedung apartemen ini. Sebuah flat sewaan yang sederhana dengan tiga kamar tidur, satu dapur, satu ruang tengah/ruang utama berukuran 5x5 meter, serta satu kamar mandi. Bagian rumah yang disebut terakhir meninggalkan kesan yang selalu membuat saya tersenyum mengingatnya. Kamar mandi sekretariat mirip toilet pesawat Qatar Airways yang saya tumpangi menuju Mesir. Sempit dan kecil. Tak heran, kami menyebutnya “toilet kapal”. Selain itu, posisinya juga unik, kira-kira satu meter lebih tinggi dibanding ruangan lain. Beberapa kali sekretariat kebanjiran karena air yang meluber dari ember saat kran air kurang kencang ditutup. Lucu, meski berada di negeri sahara, kami masih saja merasakan banjir.

Sekretariat kami memang sederhana. Kecil, sempit di pojok basement apartemen. Namun rupanya di sinilah segala inspirasi terlahir. PII Mesir menjadi inspirator sekaligus lokomotif dinamika mahasiswa Indonesia di Mesir (selanjutnya dibaca Masisir). PII Mesir berhasil merangkul berbagai elemen Masisir, dari PPMI (organisasi induk) hingga berbagai perwakilan ormas di Mesir (PCI Muhamadiyyah, PCI NU, Pwk. Persis). Buah karyanya adalah Dialog Kader Bangsa pada 21 Juli 2003 di auditorium gedung Shaleh Kamil Universitas Al Azhar Cairo yang menghadirkan Prof. Dr. Bachtiar Aly, MA., Prof. Dr. Din Syamsuddin, Drs. Haedar Bagir, M.Si., dan KH Shiddiq Amien, MBA. Selain itu, dalam rangka kaderisasi, kami mengadakan Leadership Training for Student (Leadtras) I selama 4 hari 4 malam pada semester ke-empat masa kepengurusan 2002-2004.

Karena flat sewaan, ada waktunya kami harus hijrah/pindah. Tahun 2004, lokasi ini dengan berat hati harus kami tinggalkan meski lokasi sekretariat baru belum kami temukan. Sebagai alternatif, akhirnya kami menyewa sebuah kamar di tempat tinggal salah seorang kader PII. Lokasinya di Mutsalas Station, sebuah daerah pinggiran Nasr City-Cairo. Karena lahan sekretariat terbatas, inventaris organisasi tercecer, dititipkan di beberapa rumah kawan. Kurang lebih setengah tahun kami jalani kondisi ini. PII Mesir berjalan tertatih. Aktifitas agak terganggu karena kendala teknis menyangkut sarana – prasarana. Komputer di lokasi ini, stempel di lokasi yang lain, dokumen-dokumen terbungkus kardus dan lain sebagainya.

Bukan kader PII kalau kemudian diam. 2005, kami tergerak untuk terus mencari sekretariat yang lebih kondusif. Bermodalkan dana bantuan salah seorang keluarga besar dan dana patungan para kader dari beasiswa bulanannya, kami menemukan lokasi baru. Tidak jauh dari Mutsalas, kami berpindah lagi ke Gate One station, atau dikenal dengan Bawabat Ula. Kepengurusan kala itu di bawah komando Aulia Ulhaq (kader asal Aceh). Sebuah acara bertajuk “Silaturahmi dan Dialog Kader” mendorong kebersamaan dan semangat pergerakan mengkristal kembali. Leadership Training for Student (Leadtras) II berhasil kami selenggarakan. Kerjasama dengan pihak Sekolah Indonesia Cairo (SIC) terjalin kembali. Ini ditunjukan dengan terselenggaranya Pesantren Kilat Ramadhan (PKR) untuk siswa-siswi Indonesia di sekolah tersebut.

Benar kata orang, Mesir itu keturunan dua sosok kontras, Firaun dan Musa. Kalau tidak baik sekali maka jahat sekali, begitu keumuman watak orang Mesir. Belum genap 10 bulan, mendadak pemilik flat mengusir kami hanya karena kami memindahkan kasur dan lemari dari kamar tidur ke ruang tengah. Saya masih ingat, suasana PII Mesir saat itu tengah berduka karena keluarga terdekat (ayah, ibu, adik) Aulia Ulhaq turut syahid menjadi korban bencana tsunami di Aceh. Juga saat itu, waktu berada di saat-saat ujian semester universitas Al Azhar. Untuk sementara, kami berpencar kembali di beberapa lokasi.

Datang dua berita gembira. Pertama, Udo Yamin Efendi (Ketua Umum 2002-2004) mempersunting seorang mahasiswi, Ami Rahmawati (kader PII asal Garut Jawa Barat). Kedua, pada malam yang sama, kami menemukan flat baru. Sebuah flat yang jauh lebih baik dan representatif dibanding dengan flat-flat sebelumnya. Berlokasi di Gate Two station (Babawat Tsaniyyah). Karena malam itu juga transaksi akad penyewaan harus dilakukan, pontang-panting saya dan Aulia mencari dana. Nekat, kami meminjam “amplop” yang masih hangat dalam kotak pelaminan di samping kursi pengantin Udo Yamin-Ami Rahmawati. Saat itu, walimah nikah masih terus belangsung. Khusus poin ini, ungkapan terima kasih dan doa khusus kami sampaikan untuk keduanya.

Sebuah flat di lantai dua gedung apartemen yang dijaga seorang bawwab (penjaga dan pemelihara gedung). Dua kamar tidur, satu kamar mandi, satu dapur dan satu ruang tamu yang cukup luas sehingga kami mengkondisikannya sebagai aula tempat pertemuan. Kondisi rumah memang sangat baik dan bersih. Banyak kawan-kawan mahasiswa bilang, PII dapat “durian runtuh”. Padahal di balik itu, setiap bulan kami dihantui tagihan sewa rumah yang tidak murah. Tagihan bulanan yang tidak bergantung pada suplay dana dari pusat (PB di Jakarta) seperti keumuman sekretariat ormas yang ada di sini. Flat yang bagus berbanding lurus dengan harganya. Tak heran, dapur sekretariat tidak terjadwal rapi kapan “berasap”.

Laju organisasi kembali tertata. Leadership Basic Training (LBT) untuk pertama kalinya diselenggarakan di Cairo. Acara-acara rutinan baik itu mingguan maupun bulanan kembali berjalan. Ada kursus, ta’lim juga kajian berbahasa asing (english). Tak hanya itu, PII Mesir juga berhasil memberikan kontribusi positif untuk civitas akademika Masisir dengan gebrakan barunya mengadakan English Debate Contest I yang menyedot perhatian serta partisipasi masyarakat Indonesia di Mesir mulai dari siswa/i, mahasiswa/i maupun elemen masyarakat lainnya.

Perjalanan belum selesai. Satu tahun kemudian, pertengahan 2006, pemilik flat menaikan harga sewa hingga di atas kemampuan kami selaku mahasiswa yang bergantung pada beasiswa. Berbagai usaha sampingan (menjadi server warnet, pegawai atau koki rumah makan Indonesia hingga kreativitas membuat makanan ringan) para personel sekretariat pun tak cukup menutupi biaya sewa tersebut. Kami mencoba bertahan meski akhirnya harus “kalah” mempertahankan identitas sebagai mahasiswa. Kami pindah.

Oktober 2006, sekretariat bergeser sedikit agak ke dalam dari sekretariat sebelumnya. Lebih kecil. Seukuran dengan sekretariat tahun 2005. Harganya mahasiswa-i (manusiawi). Tidak terlalu besar namun bersih, sederhana dan bersahaja. Dua kamar tidur, satu kamar mandi dan satu dapur. Ruang tamu hampir seluas kamar tidur. Pemilik flat terbilang lebih baik dan toleran terhadap kami sebagai mahasiswa, khususnya dalam hal pembayaran sewa bulanan. Tak jarang kami nyicil bahkan nunggak.

Kegiatan organisasi jauh lebih tertata lagi di sini. Maski kecil dan sederhana, namun sekretariat kali ini benar-benar fungsional sebagai information centre dan pusat kegiatan. Aktifitas rutin relatif berjalan lebih lancar. Ada kajian pendidikan dan kebudayaan, kajian PII-Wati, dialog bahasa asing dengan nama Language Community yang semakin memperlebar sayapnya mencakup English, Arabic dan Mandarin. Meski Leadership Advanced Training (LAT) batal, namun Leadership Intermediate Training (LIT) pertama berhasil dilaksanakan pada 15 - 20 Maret 2008. Penerbitan buletin Musafir lebih teratur. Pengelolaan website www.pii-mesir.org lebih terkontrol, demikian juga pengelolaan mailing list PII_MESIR@yahoogroups.com. Sekretariat terakhir ini bertahan hingga kini.

Suatu saat, tepatnya pada 07 hingga 14 Juli 2005 kami dikunjungi kanda Delianur (Ketua Umum PB PII 2004-2006). Suatu kebangaan tersendiri bagi kami. Beliau banyak berbagi cerita. Ada satu kabar yang membuat kami sedikit menyesalkannya. Yaitu bahwa kader PII luar negeri di beberapa negara mulai berkurang bahkan sudah mulai menghilang. Malaysia salah satunya. Kenyataan seperti inilah yang tidak ingin kami alami di Mesir. Kader PII adalah kader yang siap berbakti di mana saja dan kapan saja. Kami mengartikulasikan kalimat itu di Mesir dengan implementasi sistem kaderisasi. Maka tak heran, kader PII Mesir terus semangat melanjutkan roda kaderisasi meski dalam beberapa kasus, semangat para kader ini kurang memperoleh perhatian dari PB PII di Jakarta. Batalnya LAT 2007 adalah indikasinya.

Pun seperti yang dingkapkan kanda Rijal Alhuda (sekretaris III fungsi Ekonomi KBRI Cairo, putera Abdul Qadir Jaelani), “PII Mesir lebih terbuka, tidak eksklusif”. PII Mesir senantiasa berupaya melakukan pembinaan kader PII secara internal sambil tetap membuka diri dalam hubungan inter-relationship dengan kawan-kawan di luar PII. Terutama dalam rangka kontribusi PII sebagai organisasi pembawa misi pendidikan dan kebudayaan.

Pada titik inilah, persepsi kita (kader PII di mana saja berada) harus sama. Bahwa PII di luar negeri adalah aset penting dalam revitalisasi peran PII terutama di kancah dinamika pelajar Islam sedunia. Bila cara pandang seperti ini ada, maka kita tak akan lagi membiarkan begitu saja PII di luar negeri tenggelam dalam masalah dan kesibukannya sendiri untuk kemudian hilang dan mati. PII di manapun berada adalah organisasi yang terintegrasi dan bersinergi.

Setulus hati ingin kami haturkan terima kasih pada Keluarga Besar PII Mesir yang tak pernah pudar mencurahkan perhatian dan kasih sayangnya. Kanda Bachtiar Aly, Noorcholis Mukti, Rijal Alhuda, Taesir Al Azhar dan Udo Yamin Efendi Majdi. Pun kepada segenap kader PII di Indonesia (PB, PW) yang selama ini aktif saling bersilaturahmi dan bertukar pikiran meski via website atau mailing list.

Tak lupa kepada segenap kader PII Mesir yang senantiasa saling memberikan sumbangsih tenaga dan pikiran. Dorongan rasa memiliki [sense of belonging] dan kebersamaan merupakan investasi jangka panjang yang tak ternilai harganya. Akan ada satu masa di mana kader-kader PII Mesir kembali ke kampung halaman masing-masing, masa di mana kebersamaan tak mudah lagi. Tapi PII Mesir berjanji, ketika masa itu tiba kami dan kita semua akan tetap dan terus bekerjasama. Wallahu a’lam bishawab.

Nasr City - Cairo, 23 Maret 2008
Suatu pagi di gerbang musim panas,
pondok kader Sekretariat PII Mesir
.::salam joeang::.

*) Sumbangan Naskah Buku “Warna-Warni PII” kado Muktamar 28 PII Potianak Kalimantan Barat 2008

**) Mahasiswa S1 Al Azhar University Cairo Fakultas Islamic Theology, jurusan Da’wah wa Tsaqafah Islamiyyah. Ketua Umum Perwakilan (Pwk) PII Mesir periode 2006-2008

Amanah Kepemimpinan

2008-11-26T13:35:00.000-08:00

Oleh : Rashid Satari

Beberapa daerah di Indonesia saat ini tengah melangsungkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), sebagai proses peralihan kepemimpinan. Kepemimpinan atau kesempatan memimpin merupakan rahmat Allah Swt. Dalam salah satu ayat-Nya Allah berfirman, "Katakanlah, wahai Allah yang memiliki kerajaan, Engkau berikan kerajaan (kekuasaan) kepada siapa yang engkau kehendaki. Engkau cabut kerajaan (kekuasaan) dari siapa yang engkau kehendaki, engkau muliakan siapa yang engkau kehendaki dan engkau hinakan siapa yang engkau kehendaki, di tangan Mu semua kebajikan. Sesungguhnya engkau berkuasa atas segala sesuatu" (QS. Ali Imran [2]:26).

Kepemimpian adalah amanah. Oleh karena itu, apapun bentuk dan skalanya, kepemimpinan akan dimintai pertanggungjawaban. Baik itu presiden, gubernur, jenderal, raja, kepala RT bahkan kepemimpinan personal. Dalam sebuah hadits dari Ibnu Umar RA disampaikan bahwa Nabi SAW pernah bersabda, "Perhatikan! Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu dipertanggungjawabkan atas apa yang kamu pimpin, maka seorang peguasa yang memimipin manusia, dipertanggungjawabkan atas rakyat yang dipimpinnya" (HR. Muslim).

Mengenai kepemimpinan, sahabat Umar bin Khattab RA. telah memberikan contoh teladan yang indah. Dalam satu riwayat diceritakan bahwa Umar RA tak canggung turun ke bawah untuk melihat langsung kesejahteraan rakyatnya. Bahkan, Umar ra pun tak canggung untuk memikul sekarung gandum dengan pundaknya sendiri sebagai bentuk khidmat pada rakyat yang dipimpinnya. Demikianlah prototype pemimpin bertanggungjawab atas amanah yang diemban.

Tak jarang pemimpin yang dibenci rakyatnya sendiri karena tidak mengemban amanah dengan baik. Pemimpin seperti ini tentu saja dibenci juga oleh Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda, "barang siapa ditakdirkan Allah untuk menjadi pemimpin rakyat dan dia mati, dan saat itu ia menipu rakyatnya, maka Allah mengharamkan atasnya sorga" (HR Muslim).

Lebih berbahaya lagi, pemimpin seperti itu juga bisa menjadi ancaman bagi stabilitas masyarakat dan negerinya. Seperti yang difirmankan Allah SWT, "jika kami menghendaki akan membinasakan suatu negeri, maka Kami perintahkan orang-orang besar (pemimpin) supaya mentaati Allah, tetapi mereka melakukan kedurhakaan di negeri itu, maka patutlah mereka disiksa, lalu kami robohkan negeri itu seroboh-robohnya" (QS. Al-Isra[17]:16).

Maka, pemimpin yang amanah adalah pemimpin yang mampu membina diri dan membina masyarakatnya dalam mengamalkan nilai-nilai Ilahiyyah. Seperti yang diriwayatkan Abi Hurairah bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda "jika seorang pemimpin menyuruh bertaqwa pada Allah adalah baginya pahala dan jika dia menyuruh yang lainnya, maka balasannya demikian pula." (HR Muslim).

Metamorfosa Kekeluargaan

2008-11-26T13:32:00.001-08:00

[Dari Creative Minority Menuju Creative Majority]

Rashid Satari*

Secara defenitif, kalau PPMI dipetakan sesuai dengan AD ART-nya maka akan kita temui PPMI sebagai organisasi yang terdiri dari dua klasifikasi organisasi di dalamnya. Organisasi yang terklasifikasikan ke dalam Lembaga Tinggi [MPA, BPA, DPP, DPD] dan Lembaga Otonom [Kekeluargaan, Wihdah, Senat]. Adapun Organisasi Khusus [OK] seperti almamater, LSM, dan afiliatif bagaikan “rumah-rumah” yang bertetanggaan dengan rumah PPMI. Rumah-rumah OK ini "numpang" lahan/tanah di area PPMI, dikelilingi pagar yang juga milik PPMI.

Secara tak sengaja saya membuka lembaran-lembaran Laporan Kerja Semester [LKS] DPP PPMI 2007-2008. Ketika menyusuri paragraf demi paragraf, mata saya terjeda pada poin laporan pelaksanaan Try Out Mahasiswa Baru yang dilaksanakan pada 15 Desember 2007 di Wisma Nusantara. Try Out ini terseleggara atas kerjasama tiga organisasi, DPP PPMI, Wihdah, Asy-Syatibi dan Wihdah.

Laporan tersebut menyampaikan bahwa jumlah peserta hanya 82 orang saja dari keseluruhan Mahasiswa Baru. Jumlah ini terbagi pada 47 orang dari Ushuluddin, 30 orang Syariah Islamiyyah dan 5 orang Bahasa Arab. Secara akumulatif dari 82 peserta, lulus 47 orang [1 Mumtaz, 10 Jayyid Jiddan, 21 Jayyid, 15 Maqbul, 13 Dhaif, 22 Dhaif Jiddan]. Adapun peserta yang tidak lulus berjumlah 35 orang.

Berapa jumlah Mahasiswa Baru tahun akademik 2007/2008? Menurut P3MB [Panitia Pelaksana Pendaftaran Mahasiswa Baru], jumlah mahasiswa baru tahun kedatangan 2007 mencapai 469 orang dengan rincian 83 orang berbeasiswa Al Azhar, 263 orang biaya mandiri, 120 orang non-muqayyad [kedatangan tahun kemarin, muqayyad tahun ini] dan 3 orang tedaftar di luar Universitas Al Azhar.

Mari melihat lebih jauh, ternyata di luar daftar mahasiswa baru yang dimiliki P3MB, juga terdapat angka ketidaklulusan mahasiswa tingkat I tahun lalu [akademik 2006/2007] sebesar 52% (TOR Lokakarya Dukungan Terhadap Peningkatan Prestasi Mahasiswa Indonesia di Mesir). Singkat cerita, bila Try Out dimaksudkan sebagai upaya pembinaan mahasiswa baru [S1 tingkat I], maka angka di atas menunjukan ternyata betapa masih banyak lagi mahasiswa yang memerlukan pembinaan namun tidak terbina. Hal ini belum disusul dengan pertanyaan, apakah pembinaan hanya dibutuhkan mahasiswa baru atau mahasiswa tingkat satu?!

Penggalan pengalaman di atas menjadi indikasi bahwa penanganan kegiatan yang mencakup pembinaan Masisir secara teknis seperti Try-Out menjadi kesulitan tersendiri bila dilaksanakan oleh DPP PPMI atau kepanitiaannya. Sederhananya, ada kendala daya rangkul atau kemampunan pengaksesan dialami DPP bila harus turun ke tataran Grassroot. Bagaimana menangani hal ini?

Mari kita kembali pada PPMI secara defenitif. Dalam tubuh PPMI terdapat jenis organisasi yang sangat potensial yaitu organisasi kekeluargaan. Saya katakan potensial karena organisasi ini memiliki keistimewaan karakter yang tidak dimiliki organisasi lain. Pertama, untuk konteks Masisir, kekeluargaan adalah basis massa dan sosio-kultur mahasiswa terbesar dan mengakar. Kedua, dari segi sarana-prasarana kekeluargaan menjadi organisasi mahasiswa yang paling berpotensi mandiri dan bonafit. Ketiga, kekeluargaan memiliki peluang jangka panjang karena punya hubungan langsung dan erat dengan Pemda [Pemerintah Daerah] dan masyarakatnya masing-masing di tanah air.

Ketiga poin tersebut bisa kita sinkronisasikan dengan dokumentasi Academic Award PPMI terakhir. Dari 16 organisasi kekeluargaan yang menjadi peserta acara ini, kesemuanya memiliki data yang detail tentang prestasi anggotanya. Hal ini tidak terjadi di organisasi lain seperti Senat misalnya. Padahal kita tahu, seharusnya senat-lah yang lebih berkompeten dalam hal ini sebagai organisasi yang membidangi permasalahan study. Dari 5 organisasi senat hanya 3 saja yang memiliki pendataan. Itupun senat yang memiliki persentase anggota relatif sedikit dari komunitas Masisir. Dua senat yaitu Ushuluddin dan Syariah Islamiyyah tercatat kosong tidak memiliki pendataan. Padahal, menjadi rahasia bersama bahwa mayoritas mahasiswa kita study di kedua fakultas ini.

Melihat kenyataan di atas, maka tak berlebihan kiranya bila dikatakan organisasi kekeluargaan adalah organisasi paling potensial untuk konteks PPMI, dalam perspektif AD ART-nya. Terutama dalam peran dan fungsinya sebagai kepanjangan tangan dari organisasi induk PPMI dalam melakukan pembinaan anggota mahasiswa.

Seperti DPP PPMI yang bisa menerbitkan jurnal Himmah, kekeluargaan pun punya potensi besar menjadi kantung-kantung aktifitas intelektual. Gamajatim [organisasi kekeluargaan Jawa Timur] menerbitkan Islam Adaptif, Fosgama [Forum Study Keluarga Madura] punya Jurnal Bindhara. Kekeluargaan pun berpotensi besar sebagai komunitas sosial yang “think globally act locally”. KKS [Kerukunan Keluarga Sulawesi] punya CEMC [Celebes English Meeting Club]. KPTS (Keluarga Pelajar Tapanuli dan Sekitarnya] dua kali seminggu mengadakan dialog ilmiah berbahasa Arab. Dan, saya yakin masih banyak aktifitas positif lain di setiap kekeluargaan. Sayangnya kesemua ini tidak terangkat dan terwacanakan secara publik, sehingga aktitifas seperti ini tidak menjadi warna dinamika kita. Coba kita lihat ketika sidang-sidang PPMI atau kompetisi olahraga dipropagandakan secara besar-besaran melalui pamflet, pengumuman-pengumuman. Secara langsung ini menjadi warna kita. Jadilah masisir yang selalu lebih identik dengan sidang-sidang dan olahraga. Tidak dengan intelektual.

Berkaca pada pemaparan di atas, melalui penataan Kekeluargaan kita bisa menyelesaikan permasalahan yang tengah mengemuka saat ini secara cepat, mudah dan “murah”. Terutama berkaitan dengan peningkatan kualitas prestasi intelektual-akademis mahasiswa dan isu primordialisme-sektarianisme. Pengelolaan yang baik, sinergisasi dan propaganda aktifitas intelektual menjadi tawaran yang menjanjikan. Bisa saja Try Out dilakukan serempak di setiap kekeluargaan di bawah koordinasi DPP PPMI. Atau, bukan mustahil “subsidi silang” antar kekeluargaan dalam aktifitas kajian sehingga kajian intelektual benar-benar merata menjadi milik dan wacana bersama Masisir.

Problem kita semisal peningkatan prestasi, isu primordialisme, sektarianisme adalah masalah kita sendiri yang sebenarnya bisa kita benahi secara mandiri. Bila selama ini kekeluargaan cenderung menjadi creative minority yang bergerak anggun dalam lingkupnya masing-masing [parsial], maka berkaca pada untaian kata-kata di atas, kekeluargaan bisa menjalin lingkar aktifitas menuju Masisir sebagai creative majority. Semoga! Wallahua’lambishawab.

*) Ketua Umum Pwk. PII Mesir 2006-2008

Pendidikan, Bukan Pengajaran*

2008-11-26T13:19:00.000-08:00

[Potret Dinamika Pesantren di Tengah Pusaran Globalisasi]

Oleh : Rashid Satari**

Pesantren adalah identitas bangsa Indonesia. Kalimat pembuka tadi tidaklah berlebihan. Mengutip Dawam Raharjo, “pesantren adalah sejarah Indonesia”. Kemenangan NU dalam Pemilu 1955 sebagai partai politik terbesar ke-4 menunjukan pengaruh pesantren dalam dinamika Indonesia sebagai sebuah negara-bangsa.

Dalam perkembangannya, pesantren terus mengalami proses adaptasi. Meski secara defenitif pesantren dimaknai sebagai wadah pendidikan dan penyiaran agama Islam, namun secara empirik pesantren tak berhenti berimprovisasi dengan konteks zaman yang terus berubah. Indikasinya adalah catatan historis yang membuktikan bahwa pesantren menjadi sebuah sub-kultur (meminjam istilah Abdurrahman Wahid) dan kelompok sosial yang melakukan resistensi pada kolonialisme dan imperialisme beberapa dekade ke belakang. Pada perkembangan selanjut pun pesantren menjadi kelompok sosial yang melakukan resistensi terhadap penjajahan model baru yang berkedok globalisasi. Sebuah tuntutan zaman yang akhirnya memicu berbagai ketimpangan sosial di berbagai belahan negara dunia ketiga, tak terkecuali Indonesia.

Lantas, sudahkah pesantren menjadi “pagar betis” yang kokoh atas potensi negatif modernisasi dan globalisasi? Bagaimanakah seharusnya kiprah pesantren menjawab segala problematika kontemporer yang merongrong moralitas masyarakat Indonesia? Pertanyaan-pertanyaan ini akan kita coba bedah pada pembahasan selanjutnya.

A. Mendefinisikan Pesantren

Dalam prolog di atas, tersirat pengertian dasar dari pesantren yaitu sebagai lembaga atau tempat pendidikan dan penyiaran agama Islam. Bila ita menerawang lebih jauh ke belakang, maka kita akan temui pesantren sebagai lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Bahkan, penelitian yang dilakukan oleh I.J. Brugman dan K. Meys mengungkapkan pada kita bahwa pesantren lebih tua dari Indonesia, maupun dari Islam di Indonesia.

Menurut Uhar Suhasaputra, terdapat berbagai versi tentang sejarah munculnya pesantren di nusantara. Akan tetapi poin terpenting dari kontroversi proses kemunculannya adalah bahwa pesantren tidak bisa dinafikan sebagai pemegang peran penting dalam perkembangan Islam di Indonesia. Manuskrip-manuskrip Jawa Klasik seperti Serat Cabolek dan Serat Centini mengungkapkan bahwa sejak permulaan abad ke-16, di Indonesia telah banyak dijumpai lembaga-lembaga yang mengkaji berbagai kitab Islam klasik dalam bidang fiqih, aqidah, tasawuf dan menjadi pusat-pusat penyiaran Islam [Uhar Suhasaputra, 2007]. Martin Van Bruinessen [1995:17] menambahkan bahwa tradisi pengajaran agama Islam seperti ini muncul di Jawa dan luar Jawa.

Sayangnya, lembaga-lembaga semacam ini - yang kemudian dikenal dengan nama “pesantren” - pada tiga sampai empat dasawarsa pertama dari berdirinya republik ini, tidak memperoleh porsi perhatian yang semestinya terutama dari pihak pemerintah Indonesia. Pesantren tereliminasi dari perhatian sistem pendidikan nasional. Baru pada awal dan pertengahan dasawarsa 70-an, pesantren mulai dilirik dan hangat diperbincangkan.

Karakteristik Pesantren

Dr. Soetomo, seorang cendekiawan pendidikan memaparkan bahwa ada beberapa aspek yang membuat pesantren sedemikian menarik. Pertama, sistem pondok. Keberadaan, fungsi dan peran pondok secara langsung menjadi bagian dari sistem yang melakukan pembinaan, tuntutan dan pengawasan langsung terhadap anak didik. Kedua, keakraban hubungan kyai-santri (guru-murid) sehingga ada transformasi ilmu dan nilai-nilai secara intensif. Ketiga, pesantren mampu mencetak orang-orang yang bisa memasuki semua lapangan pekerjaan yang bersifat merdeka. Keempat, adanya cara dan pola hidup sederhana tapi bahagia. Kelima, murah biaya penyelenggaraannya untuk menyebarkan kecerdasan bangsa. Beliau menambahkan bahwa pesantren berfungsi juga sebagai wadah integrasi kultural antara santri – kiayi dan antara santri dengan masyarakat sekitar.

Secara umum, pesantren di Indonesia memang memiliki keseragaman ciri. Menurut Zamakhsyari Dhofier [1982:44-45] pesantren memiliki lima ciri utama. Pertama, pondok atau asrama yang berfungsi sebagai tempat tinggal bersama sekaligus tempat belajar para santri di bawah bimbingan kyai. Kedua, masjid. Kedudukan masjid sebagai sentral / pusat pendidikan ini merupakan manifestasi universal dari sistem pendidikan Islam sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah, sahabat dan orang-orang sesudahnya.Ketiga, Pengajian kitab-kitab kuning [klasik] Islam. Tujuan utama dari pengajian kitab-kitab kuning adalah untuk mendidik calon-calon ulama. Keempat, Santri. Kelima, The kyai is the most essential element of a pesantren, because he, assisted by some ustadzs, leads and teaches Islam to the santris. In many cases, he is even the founder of the pesantren [Raihani, 2001:27].

Klasifikasi Pesantren

Ujang (bukan nama sebenarnya) adalah seorang santri berprestasi pada satu pesantren tsanawiyyah - hampir - modern di kota Garut, Jawa Barat. Hampir setiap tahun dia menduduki posisi perinkat I (satu) di kelasnya bahkan di sekolahnya. Spesifikasi prestasinya berfokus pada pelajaran-pelajaran agama seperti Nahwu Shorf. Lulus dengan predikat istimewa, ia memperdalam study ke sebuah pesantren salaf masih di kota yang sama. Empat tahun berlalu, masa studinya pun rampung. Sayang sekali, karena zaman menghendaki legalisasi prestasi, Ujang akhirnya terjebak di pusaran kehidupan metropolitan, menjadi buruh.

Rizal Mumazzik [Kontributor Jaringan Islam Kultural – JIK – alumni PP. Mabdaul Maarif, Jember] dalam tulisannya menyampaikan, ketika pesantren modern banyak berdiri, pesantren salaf masih lebih dominan. Dari 5.226 pesantren salaf di Jawa Timur, Depag baru bisa mengakses 22 pesantren dengan program kesetaraan. Lebih jauh lagi, tercatat 33.250 santri di Jawa Timur belum tersentuh pendidikan formal [Kompas Jatim edisi November 2005].

Dua paragraf di atas menjadi pengantar singkat pada klasifikasi pesantren, Salaf dan Modern. Pun sekaligus mengantarkan kita pada opini penting bahwa pesantren memerlukan modernisasi. Sesuai konteks, kualitas keilmuan perlu didukung dengan “kemasan” yang koheren dengan tuntutan kekinian.

B. Tantangan Pesantren

Dalam konteks era globalisasi di mana segala nilai bisa dengan leluasa keluar masuk framework masyarakat kita, pesantren terbebani tanggung jawab yang tak sederhana. Apa pasal? Globalisasi dan westrenisasi telah dan akan terus menerus menyisakan virus peradaban yang menjadi ‘bom waktu’ dalam tubuh umat Islam. Sebelum tahun 2000, ciuman adalah hal yang sangat tabu. Namun di 2008, adegan ciuman menjadi menu wajib dalam lifestyle masyarakat urban. Ini hanya satu sample kecil saja.

Lebih luas lagi, globalisasi pun tanpa kita sadari lebih awal, telah melegitimasi infiltrasi budaya. Westernisasi berlangsung di dalamnya. Salah satu indikasi adalah muncul fenomena negatif masyarakat dalam mempersepsi hidup yaitu orientasi hidup materialis. Aktifitas kehidupan dilakukan dengan satu tujuan yaitu pendapatan materi sebanyak-banyaknya. Lulusan-lulusan sekolah bahkan pesantren sekalipun tidak lagi memiliki orientasi bagaimana berkontribusi optimal terhadap peningkatan kualitas dan taraf hidup bangsanya. Akan tetapi hanya berorientasi kepada bagaimana mereka memperoleh pekerjaan yang layak sehingga cukup untuk menjamin kehidupan dan keturunannya. Tidak lebih. Perspesi ‘modal-kembali modal’ menjadi ada. Sungguh sebuah ironi.

Saat ini, pesantren juga dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah. Kondisi zaman menyeret pesantren pada sebuah pilihan; beradaptasi atau tidak dengan formalitas kelembagaan dunia pendidikan konvensional negara. Ketika pilihan idealis ditempuh seperti dengan pengafiliasian kurikulum kepada sistem kurikulum negara/umum maka di sana terdapat konsekwensi logis yang harus diterima. Seperti konsekwensi penyeragaman standar ujian dan kelulusan yang mana hal ini akan berimplikasi langsung terhadap kegiatan belajar-mengajar (KBM) di pesantren. Maka tak heran bila dalam banyak kasus kita temui terjadinya gesekan antara porsi mata pelajaran agama dengan mata pelajaran umum. Hal terakhir inilah yang berpotensi besar mengancam jati diri dan orisinalitas pesantren sebagai sebuah lembaga pendidikan Islam.

Sementara di lain pihak, pesantren sangatlah diharapkan peran dan fungsinya sebagai pagar betis moralitas masyarakat. Harian Kompas edisi 24 Maret 2002 dan edisi 9 April 2002 membuktikan bahwa dekadensi moral dalam wajah perkelahian pelajar telah terjadi di segala penjuru nusantara. Bahkan, ada kasus yang membuktikan bahwa kalangan santri pun tak luput dari gejala remaja seperti ini. Lebih dari itu, pesantren pun dinilai belum mampu menjadi lokomotif pembersihan blue colar crime dan white colar crime.

Paparan di atas mengantarkan kita sebuah kesimpulan bahwa masyarakat terus bergesekan dengan arus perubahan zaman. Kenyataan ini bisa berimplikasi positif dan berimplikasi negatif dalam waktu yang bersamaan. Pada titik inilah pesantren dituntut untuk tetap bisa konsisten dengan misi utamanya sebagai penyampai risalah Islam sekaligus membumikannya.

C. Konsistensi Pesantren

Para pemerhati dunia pendidikan mengklasifikasikan pesantren kepada dua, yaitu Salaf dan Modern. Dalam konteks perubahan masyarakat saat ini, saya ingin menyoroti pesantren modern secara khusus. Ketika idealisme kebijakan improvisasi Pesantren dengan sistem konvensional negara dilakukan maka ada konsekwensi logis yang harus ditempuh. Diantaranya adalah tuntutan penyesuaian muatan dan porsi jam pelajaran dalam aktifitas belajar mengajar. Hal ini akan berimplikasi langsung terhadap kebijakan ujian tahunan serta kelanjutan karir akademis santri pasca nyatri. Bila kenyataan ini tidak disiasati dengan baik maka akan menimbulkan efek negatif bagi pesantren secara fungsional. Beberapa alternatif langkah yang bisa dilakukan dalam melakukan pembenahan internal diantaranya;

Pertama, Revitalisasi peran masjid dan pondok/asrama. Masjid dimaksudkan sebagai sentral segala aktifitas santri selama study. Adapun pondok atau asrama selain sebagai penginapan santri juga berpotensi menjadi wahana peningkatan kualitas keilmuan. Apalagi bila kita lihat ternyata persentase aktifitas harian santri lebih besar terkonsentrasi pada kegiatan luar kelas (ekstrakurikuler). Maka, optimalisasi pembinaan informal bisa dijadikan alternatif yang baik untuk melengkapi keterbatasan kegiatan belajar - mengajar di kelas (kurikuler). Revitalisasi pondok dan masjid ini ditawarkan mengingat adanya beberapa kasus yang menunjukan gejala penurunan fungsi kedua tempat tersebut.

Terkait poin pertama ini, dalam “Faedahnya Sistem Pondok” [Yogyakarta : Taman Siswa, 1962] Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara pernah memberikan testimony bahwa sistem pondok selain murah biaya operasionalnya, juga interaksi edukatif antara guru dan murid terjadi selama 24 jam terus menerus.

Kedua, Pola kepemimpinan kolektif dalam pesantren. Berangkat dari pentingnya kesinambungan pesantren, tawaran kepemimpinan kolektif dipandang perlu. Karena – seperti yang diungkap Abdurrahman Wahid – kepemimpinan yang ada seringkali tak mampu mengimbangi kemajuan dan perkembangan pesantren yang dikelolanya. Banyak pesantren yang berkembang pesat fungsi, peran dan aktifitasnya. Pesantren tidak lagi berkonsentrasi pada aktifitas pengajaran klasik tapi meluas pada peran kemasyarakatan, aktifitas ekonomi dan pendidikan formal.

Ketiga, Prinsip keseimbangan dalam penerapan kurikulum. Harus diakui bahwa tak jarang pesantren yang memiliki orientasi pada skill atau bidang kajian tertentu. Namun ketika kebijakan adaptasi dengan kurikulum konvensional negara diterapkan maka keseimbangan harus dijaga. Prinsip keseimbangan misalnya bisa diterapkan dengan pemberlakuan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang mulai diterapkan tahun 2004.

Sistem yang diberlakukan sebelumnya yaitu kurikulum 1994, menerapkan caturwulan (cawu) sebagai periodisasi kegiatan belajar-mengajar (KBM). Kurikulum ini juga menghendaki pola hubungan memberi – menerima antara guru pada murid, serta KBM terkonsentrasi pada isi materi. Berbeda dengan kurikulum 2004 (KBK) yang menerapkan sistem semester dan mengedepankan pola siswa sebagai subjek dalam KBM. Dalam KBK, setiap aktifitas siswa ada nilainya. Siswa aktif mengembangkan keterampilan untuk menerapkan IPTEK tanpa meninggalkan kerjasama dan solidaritas, meski mereka sebenarnya berkompetisi. Kurikulum 2004 (KBK) ini kemudian disempurnakan dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang mulai diberlakukan pada tahun 2006/2007.

Keempat, Spesialisasi keilmuan santri. Dalam makalahnya, M.M. Billah (Staf peneliti Litbang. Depag.) menyampaikan bahwa perubahan yang terjadi di dalam masyarakat menimbulkan berbagai efek diantaranya tampak dari semakin berkembanganya diferensiasi dan spesialisasi dalam masyarakat. Keahlian atau skill semakin menjadi tuntutan. Oleh karenanya pesantren dituntut cepat tanggap merespon kenyataan ini. Spesialisasi keilmuan santri bisa diberlakukan sesuai dengan kecenderungan setiap pesantren. Spesialisasi seperti ini dimaksudkan juga sebagai jalan untuk menghindari lahirnya generasi atau lulusan pesantren yang gamang.

Dalam menghadapi arus jeram dunia baru yang bersembunyi di balik topeng globalisasi, pesantren dituntut untuk konsisten mencatak kader umat yang kompetitif. Oleh karenanya, kegiatan di dalam pesantren sejatinya mencakup tiga potensi santri yaitu kognitif, afektif dan prikomotor. Pengajaran saja tidak cukup untuk memenuhi itu semua. Perlu aktifitas pendidikan dalam pesantren di mana sinergi aktifitas dibangun berpadu secara holistik dan integral.

Wallahua’lambishawab.

*) Dipresentasikan dalam Dialog Umum HAKPW, dalam rangka Ulang Tahun Pondok Pesantren Wali Songo ke-47, Cairo - 04 April 2008

**) Mahasiswa program Licence Universitas Al Azhar Cairo, Jurusan Da'wah wa Tsaqafah Islamiyyah.

Daftar Pustaka

1. M. Dawam Rahardjo dkk., Pergulatan Dunia Pesantren, Membangun dari Bawah, Cet. I, Jakarta:P3M, 1985
2. Hasballah M. Saad, Perkelahian Pelajar, Potret Siswa SMU di DKI Jakarta, Cet. I, Yogyakarta:Galang Press, 2003
3. Uhar Suhasaputra (web)
4. http://id.wikipedia.org/wiki/Kurikulum_Berbasis_Kompetensi
5. Swara Ditpertais Cybermedia
6. www.persistarogong.com
7. www.kompas.com
8. www.republika.com

Desentralisasi PPMI*

2008-11-26T12:42:00.000-08:00

- Sinergi Organisasi Menuju Peningkatan Kualitas Akademik Mahasiswa -

Oleh : Rashid Satari**

"Wadah berhimpunnya pelajar dan mahasiswa Indonesia di Mesir untuk mencapai cita-cita pembinaan pribadi, pendalaman ilmu dan pengembangan potensi, peningkatan iman dan amal shalih, serta penyaluran partisipasi dan pengabdian sosial." [AD-PPMI Bab I Pasal 7 Ayat 1 tentang Fungsi PPMI].

Penggalan undang-undang PPMI di atas secara tersirat menunjukan bahwa PPMI merupakan sebuah organisasi integral. Soerjono Soekanto – sosiolog – mengatakan, "organisasi merupakan artikulasi dari bagian-bagian yang merupakan kesatuan fungsional". Integritas PPMI ini kemudian dipertegas dalam AD [Anggaran Dasar] bab III tentang susunan organisasi, dan pada ART [Anggaran Rumah Tangga] Bab I sampai bab VIII. PPMI adalah sebuah organisasi yang berdiri dengan sokongan besar berbagai organisasi lain di bawah naungannya.

Sebagaimana ditegaskan dalam AD-ART, PPMI sebagai perkumpulan pelajar dan mahasiswa memiliki garapan khusus yang utama yaitu pengelolaan dan pembinaan mahasiswa sebagai insan akademik. Segala aktifitas kegiatan harus berorientasi ke arah peningkatan kualitas akademik mahasiswa.

Akan tetapi pada prakteknya idealisme tersebut belum juga terimplementasikan dengan baik. PPMI yang integral belum tampak dalam tataran praktis di lapangan. Seringkali tidak ada sinkronisasi program PPMI [DPP] dengan organisasi-organisasi di bawahnya. Konsekwensinya, sedikit banyak hal ini berpengaruh pada dinamika akademis mahasiswa. Sebagai study kasus, tahun 2005 misalnya, sebuah organisasi Marhalah Mardhati (angkatan kedatangan 2003) menyelenggarakan acara Malam Karya Anak Bangsa (MKAB) yang melibatkan berbagai ikatan pelajar-mahasiswa se-Asia Tenggara di Cairo. Acara yang patut diapresiasi. Namun pertanyaannya adalah mengapa organisatornya bukan PPMI (DPP), organisasi yang lebih representatif?! Seperti Wihdah 2006-2008 yang sukses meramu Asian Culture. Sementara di pihak lain, DPP PPMI tak jarang mengadakan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya lebih representatif diadakan oleh organisasi - organisasi di bawahnya.

Lantas, ada apa sebenarnya di tubuh PPMI? Bagaimana fenomena seperti tersebut di atas bisa terjadi? Juga yang tak kalah penting adalah bagaimana dampak dari fenomena di atas terhadap mahasiswa dan masa depannya? Apa dan bagaimana membenahinya?

A. DINAMIKA PPMI

Sebelum melangkah lebih jauh, pertama-tama mari kita simak terlebih dahulu apa itu PPMI juga apa itu SGS [Student Government System].

A.1 Sekilas PPMI

Dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga [AD-ART] PPMI dinyatakan bahwa PPMI merupakan sebuah organisasi yang menaungi seluruh siswa dan mahasiswa Indonesia yang belajar di Mesir. Sebagai organisasi induk, PPMI menaungi berbagai organisasi lain di bawahnya. Baik itu organisasi-organisasi yang berkaitan langsung secara stuktural ataupun berkaitan secara tidak langsung.

Tentang hal terakhir tadi, Term of Reference [TOR] Lokakarya Dukungan Terhadap Peningkatan Prestasi Mahasiswa Indonesia di Mesir menyampaikan bahwa di Mesir terdapat berbagai organisasi pelajar Indonesia dengan PPMI sebagai Induknya. Sementara pelajar putri dinaungi oleh sebuah organisasi otonom PPMI bernama Wihdah. Di samping itu ada 16 organisasi kekeluargaan berdasarkan wilayah geografis di Indonesia. Juga terdapat berbagai organisasi lain seperti organisasi berdasarkan bidang study [senat mahasiswa], almamater, kelompok kaijan, pers, LSM, perwakilan parpol, ormas dan lain sebagainya.

Bila disimpulkan, dari AD-ART ini kita bisa ketahui bersama bahwa sebenarnya PPMI secara defenitif di dalamnya terklasifikasikan kepada dua. Pertama, Lembaga Tinggi [MPA, BPA, DPP, BPD, DPD] dan kedua, Lembaga Otonom [Wihdah, Kesenatan dan Kekeluargaan].

Adapun OK [Organisasi Khusus] seperti organisasi Afiliatif [ormas dan orpol], organisasi independen, dan organisasi almamater lebih sebagai organisasi mitra bagi PPMI yang mana diantara keduanya tidak memiliki garis hubungan keorganisasian atau kelembagaan secara langsung.

PPMI pusat berkedudukan di Cairo sekaligus menaungi langsung mayoritas mahasiswa Indonesia di Mesir. Jumlah mahasiswa Indonesia yang tinggal di kota Cairo memang jauh lebih banyak dibandingkan kota-kota lain. Adapun untuk menaungi para mahasiswa Indonesia yang kuliah di luar Cairo, seperti di Zagazig, Thantha, Manshura, ada cabang PPMI yang dikenal dengan nama DPD [Dewan Pengurus Daerah] PPMI.

Menurut Cecep Taufiqurrahman, S.Ag [ketua MPA-PPMI 2004-2005] dalam makalahnya Anatomi Organisasi di Lingkungan Masisir, PPMI menjadi organisasi induk karena hanya PPMI-lah yang diakui keabsahannya oleh pemerintah Republik Arab Mesir.

B.2. Sekilas SGS (Student Government System)

Pasca Musyawarah Besar [Mubes] PPMI tahun 2003, PPMI mengambil sistem pemerintahan mahasiswa atau yang dikenal dengan SGS [Student Government System] sebagai pola pergerakannya. Dari sinilah PPMI mulai dilengkapi dengan berbagai unsur pendukung seperti kehadiran lembaga tinggi yang terdiri dari lembaga yudikatif, legislatif dan eksekutif. Hal ini mengadopsi sistem pemerintahan mahasiswa yang banyak diterapkan di kampus-kampus tanah air juga mengadopsi trias politica yang ada dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

Dalam Modul Orientasi Mahasiswa Baru 2004, Cecep Taufiqurrahman, S.Ag menyampaikan bahwa untuk konteks PPMI, fungsi legislatif dan yudikatif dipegang langsung oleh sebuah lembaga bernama BPA [Badan Perwakilan Anggota] PPMI. Beberapa fungsinya adalah menyelesaikan berbagai problem konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya serta mengawasi kekuasaan lembaga eksekutif. Selain itu, lembaga ini juga bertugas mengatur dan menyelesaikan persoalan hukum.

Adapun lembaga eksekutif merupakan lembaga tinggi yang bertugas sebagai pelaksana seluruh kebijakan lembaga legislatif. Oleh karena itu, seluruh program yang dibuatnya harus mengacu pada kebijakan perundang-undangan yang disahkan oleh lembaga legislatif. Lembaga eksekutif ini direpresentasikan dengan Dewan Pengurus Pusat [DPP] PPMI.

Masih dalam sumber yang sama, ketiga lembaga ini adalah lembaga tinggi sehingga tidak boleh saling menjatuhkan satu sama lain.

Di atas ketiga lembaga tinggi ini terdapat lembaga tertinggi yang direpresentasikan dengan MPA [Majelis Permusyawaratan Anggota] PPMI. Lembaga ini adalah wadah berkumpulnya seluruh perwakilan seluruh elemen organisasi yang berada di dalam PPMI. Wewenang MPA PPMI ini diantaranya adalah menyelenggarakan sidang umum, mengamandemen AD-ART PPMI, mengimpeach presiden PPMI jika terbukti melanggar AD-ART atau GBHO PPMI dan mengangkat presiden yang baru.

Dalam kacamata sejarah, masisir membutuhkan SGS ini untuk menata dinamika mahasiswa. Tidak bisa dipungkiri bahwa jumlah mahasiswa yang banyak membutuhkan wadah-wadah yang banyak pula. Karena wadah-wadah [organisasi] inilah yang selanjutnya menjadi penampung segala kreatifitas, inovasi, ide, bahkan keluh dan kesah. Dari sini kita bisa memaklumi bersama ketika akhirnya bermunculan beragam organisasi secara heterogen. SGS diharapkan mampu menjadi formula yang baik dalam menjaga efektifitas dan sinergitas dari dinamika organisasi-organisasi yang ada.

B. KONDISI EMPIRIK CIVITAS AKADEMIKA DAN PERMASALAHANNYA

Dunia mahasiswa adalah dunia akademik. Apa itu akademik? Kamus Ilmiah Populer (Surabaya, 1994) susunan Pius A Partanto dan M Dahlan Al Barry menyebutkan bahwa akademik adalah "keilmuan; tentang pengajaran di perguruan tinggi; bersifat ilmu pengetahuan; berteori; tidak praktis". Demikian juga dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta, 1976), adalah "mengenai akademi; bersifat ilmu pengetahuan". Sumber-sumber ini menunjukan bahwa dunia mahasiswa tidak melulu berkutat di kampus. Bagi mahasiswa, aktifitas keilmuan [akademik] bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.

Tidak bisa dipungkiri bahwa mahasiswa merupakan kalangan muda yang memiliki potensi besar dalam memainkan peran sebagai Agent of Change. Sebagai kalangan muda, mahasiswa selalu memiliki kecenderungan untuk selalu bergerak, berubah, berinovasi dan berimprovisasi. Itulah mengapa mahasiswa selalu membutuhkan wahana-wahana pemberdayaan dan eksplorasi diri dalam rangka meningkatkan kualitas hidupnya.

Dalam konteks masisir, kecenderungan itu bisa kita lihat dalam geliat dinamika berorganisasi. Ada banyak organisasi di bawah naungan payung PPMI. Kenyataan ini menjadi indikasi positif. Karena terdapat beragam dimensi penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pemuda mahasiswa. Di samping kualitas keimanan dan ketaqwaannya, juga terdapat kualitas kesadaran, kematangan emosional, ketahanan mental serta solidaritas sosial. Organisasi sebagai kelompok belajar sosial bersama amat penting dilakukan oleh pemuda mahasiswa. Yaitu ketika sesama mahasiswa saling bekerja sama, memberi, menerima dan bertukar pikiran dalam sebuah teamwork sehingga terjadi transformasi belajar bahkan apa yang disebut "lesson learned" , kalau mungkin "insight" yang membuat para mahasiswa menjadi lebih arif (Darmanto Jatman, 2004). Akhirnya, kita bisa memahami betapa besar arti berorganisasi bagi mahasiswa.

Adapun aktifitas akademik di tengah Masisir bisa dikategorikan kepada dua, yaitu aktifitas di kampus dan di luar kampus. Aktifitas di kampus umumnya berbentuk pertemuan kelas [muhadlarah]. Adapun aktifitas luar kampus beragam bentuknya. Ada talaqi, kajian, bimbingan belajar, bimbingan muqarrar, seminar, try-out dan lain sebagainya. Dalam aktifitas luar kampus inilah organisasi sangat berperan besar.

B.1. Mahasiswa dan Kampus

Sudah menjadi rahasia umum bahwa mahasiswa Indonesia tidak memperoleh porsi kegiatan akademik yang besar di kampusnya [Universitas Al Azhar]. Apalagi hal ini didukung dengan ketiadaan sistem absensi baku yang diterapkan pihak universitas. Kalaupun ada, lebih bersifat musiman seperti ketika mendekati masa ujian semester. Itupun hanya diberlakukan oleh beberapa dosen saja. Kenyataan ini mendorong mahasiswa kita untuk tidak disiplin mendatangi kegiatan belajar-mengajar di kampusnya.

Kondisi ini tidak hanya terjadi di Cairo, melainkan juga terjadi di daerah / kota-kota lain seperti Zagazig, Thantha dan Manshura. Sehingga tak aneh bila banyak mahasiswa daerah yang berdomisili di Cairo dan hanya kembali ke tempat kuliahnya ketika musim ujian semester tiba. Oleh karena itu, kenyataan yang menunjukan prestasi akademik mahasiswa di daerah lebih baik ketimbang mahasiswa Cairo itu bukanlah karena dukungan kegiatan di kampus. Akantetapi lebih karena lingkungan yang lebih kondusif bagi mahasiswa di sana untuk hanya memusatkan konsentrasi kepada diktat kuliah.

Sebagaimana kita tahu, kondisi lingkungan di daerah berbeda dengan Cairo. Mahasiswa kita di daerah tidak terlalu dipusingkan dengan lalu lintas organisasi kemahasiswaan yang rumit. Selain itu, interaksi dengan masyarakat pribumi relatif lebih baik, tindak kejahatan minim, harga sewa flat [saqah] relatif lebih murah, banyaknya celah suplay bantuan seperti bantuan sembako. Selain itu, lokasi tempat tinggal mahasiswa umumnya berdekatan dengan kampus bahkan dengan kediaman para pengajar [dosen, duktur]. Kondisi yang sulit ditemukan di Cairo.

B.2. Mahasiswa dan Organisasi

Tidak bisa dipungkiri bahwa mahasiswa memerlukan wahana yang bisa memfasilitasi segala potensi mudanya yang penuh dengan semangat inovasi dan kreasi. Ketika wahana yang dimaksud tidak ditemui di lingkungan kampus sebagaimana lazimnya terjadi di universitas-universtas di tanah air [BEM, Senat dll] maka mereka secara kreatif membangun sendiri atau bergabung dengan organisasi-organisasi kemahasiswaan yang ada. Mengingat beragamnya organisasi yang ada, maka tidak aneh bila banyak kita temui mahasiswa yang aktif di beberapa organisasi dalam waktu yang sama. Kondisi ini terjadi khususnya pada mahasiswa Indonesia yang berdomisili di Cairo.

Sebagai gambaran, seorang mahasiswa rata-rata memiliki latar belakang identitas [backround identity] yang tidak satu. Minimal ia aktif di tiga organisasi yaitu sesuai dengan almamaternya, ormasnya dan kekeluargaannya. Kemungkinan besar ini akan ditambah dengan keaktifan dia di organisasi senat, pers, dan PPMI [kepanitiaan atau kepengurusan]. Keaktifan seperti ini sebenarnya positif. Namun, akan menjadi sebaliknya ketika aktifitas mondar-mandir di berbagai kepanitiaan lebih banyak menyita waktu dan konsentrasi ketimbang dimanfaatkan dengan kegiatan edukatif yang memenuhi kelengkapan wawasan intelektual akademik seperti kajian ilmiah, daurah bahasa asing [arab/inggris], bedah diktat kuliah [Muqarrar] dan wawasan keilmuan lainnya.

Sementara itu, di sisi lain ternyata perbandingan jumlah mahasiswa yang aktif di kegiatan organisasi ini hampir seimbang persentasenya dengan mereka yang lebih memilih tidak ikut menyibukkan diri. Bisa kita lihat, dari keseluruhan jumlah mahasiswa, berapa persen yang aktif dalam kegiatan-kegiatan organisasi? Bahkan, persentase mahasiswa yang lebih memilih tidak aktif cenderung lebih besar jumlahnya. Mahasiswa aktif tersebut umumnya mereka yang statusnya masih tahun kedua atau ketiga di sini. Sehingga tak heran, banyak mahasiswa seperti ini yang dalam waktu bersamaan aktif di beberapa organisasi.

Persoalan tidak berhenti di sana. Aktifitas keorganisasian di tengah Masisir memiliki limit waktu tertentu dalam agenda tahunan mahasiswa. Rata-rata enam bulan dalam satu tahun [dua bulan musim dingin, empat bulan musim panas]. Aktifitas keorganisasian ini umumnya berlangsung di sela-sela liburan semester pasca ujian [imtihan]. Namun rupanya tidak hanya cukup di sana. Aktifitas keorganisasian terus bergerak ketika masa-masa kuliah telah berlangsung.

Persoalan akan semakin rumit ketika kondisi seperti di atas diperparah dengan ketiadaan sinkronisasi atau sinergitas antara satu kegiatan dengan kegiatan lain. Setiap kegiatan bergerak sendiri dengan arahnya masing-masing. Pada titik yang paling ekstrim, tanpa disadari terjadi kompetisi kegiatan secara kultural. Parameter kesuksesan acara menjadi tidak sehat. Kemeriahan, hingar-bingar, auditorium Shaleh Kamil dan Kuliyyah Tibb menjadi standarisasi kesuksesan acara.
Bila kita menoleh ke belakang, betapa banyak kegiatan yang diselenggarakan secara massif, besar, menghabiskan banyak dana, namun kemudian menguap begitu saja. Hanya berakhir di pembagian sertifikat penghargaan. Sebagai sampel adalah Pelatihan Trustco (2005) dan Pelatihan Manajemen Zakat bersama Didin Hafidzudzin dan Syafii Antunio (2005). Ketiadaan tindak lanjut [follow-up] pasca acara tersebut menjadikannya tidak efektif.

Semuanya terus berlangsung ketika pada waktu yang sama banyak kasus membuktikan bahwa kemampuan dasar [basic skill] seperti bahasa Arab sebagai penunjang kuliah mahasiswa di Mesir masih minim. Buletin Informatika ICMI orsat Cairo edisi 131 Maret 2008 mengangkat isu ini.

Apa yang diperoleh mahasiswa setelah itu semua? Mahasiswa akan kembali ke wilayah privacy yaitu ke hadapan diktat-diktat [muqarrar]nya menjelang masa ujian tiba. Untuk kemudian menanti hasil ujian [natijah] dengan penuh kecemasan.

D. ALTERNATIF SOLUSI

PPMI dengan bentuknya yang sekarang adalah anugerah yang harus disyukuri. PPMI merupakan buah perjalanan panjang yang disemai dengan akumulasi ide, pikiran, keringat mahasiswa kita dari tahun-tahun ke belakang hingga hari ini. Sembari menghargai pengorbanan para pendahulu mahasiswa tersebut, ada beberapa tawaran solusi yang ingin saya sampaikan di sini.

C.1 Membangun kesepahaman paradigmatik tentang dinamika yang sehat
Ada sebuah cara pandang yang harus dibangun bersama di antara sesama organisasi bahkan di antara Masisir secara keseluruhan. Parameter sukses tidaknya kepenguruan sebuah organisasi hendaknya tidak diukur pada banyak-sedikitnya kegiatan atau meriah-tidaknya acara yang digelar. Tapi parameternya adalah efektifitas dan efisiensi kegiatan organisasi sebagai penunjang prestasi akademik anggota-anggotanya. Harus ditegaskan bahwa saat ini kita merupakan bagian atau anggota dari sebuah komunitas intelektual [mahasiswa]. Peran dan aktifitas kita harus dikontekstualisasikan sesuai identitas dengan penuh totalitas.

C.2. Revitalisasi Keanggotaan PPMI
Berdasarkan pengalaman, seringkali mahasiswa merasa tidak memiliki kepentingan dengan PPMI. Dampaknya, tidak ada rasa memiliki [sense of belonging]. Hal ini terjadi terutama karena mahasiswa ketika pertama kali sampai di Mesir lebih dahulu mengenal organisasi di bawah PPMI. Hal ini sebenarnya bisa dihindari.

Ketika mahasiswa baru tiba di Mesir, pihak P3MB bisa bekerjasama dengan setiap pihak yang berkepentingan [mediator, broker, almamater, kekeluargaan dlsb] untuk mengimplementasikan kewajiban pembuatan Kartu PPMI. Ini menjadi langkah awal pembangunan citra PPMI di mata mahasiswa baru. Setiap individu mahasiswa baru akan merasakan kesan pertama secara langsung bahwa dirinya adalah anggota dan bagian dari PPMI.

Meminjam konsep Anis Matta dalam bukunya Model Manusia Muslim; Pesona Abad ke-21, tentang tangga-tangga kualifikasi manusia muslim, "Afiliasi, Partisipasi dan Kontribusi" . Afiliasi adalah mahasiswa baru memahami dengan baik PPMI. Mereka mengerti betul urgensi keanggotaannya di PPMI. Dari sini pemahaman ke-PPMI-an ini akan melahirkan komitmen diri sebagai anggota.

Setelah afiliasi, tahap selanjutnya adalah Partisipasi. Pada tahap ini, mahasiswa baru mulai terlibat dalam aktifitas sosial. Mereka sadar sebagai bagian dari komunitas akademik PPMI [Masisir] dan secara proaktif melibatkan diri dalam dinamikanya. Setidaknya akan lahir 4 [empat] hal dari tahap partisipasi ini. Pertama, rasa keterlibatan sebagai bagian [Sense in-group] dari PPMI. Kedua, memiliki sejumlah pengetahuan sosial yang dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat. Ketiga, mengetahui dan menguasai peta dan medan lingkungan Masisir baik itu dalam hubungannya antar sesama mahasiswa ataupun hubungannya dengan lingkungan/masyarakat negara setempat.

Tahap terakhir adalah Kontribusi. Kontribusi adalah bahwa mahasiswa harus memilih salah satu organisasi yang diyakini cocok dengan potensi diri [internal] dan peluang [external] dia. Sebagai manusia, kemampuan mahasiswa terbatas. Mahasiswa tidak mungkin bisa melakukan segalanya. Oleh karena itu, dalam kontribusi, mahasiswa haruslah tahu titik kekuatan dan kelemahannya. Untuk kemudian beramal dan berkarya sebaik-baiknya pada organisasi yang dipilih.

C. 3 Desentralisasi PPMI

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, PPMI adalah organisasi induk yang membawahi dan menaungi berbagai organisasi lain di dalamnya. Oleh karena itu, PPMI merupakan organisasi yang memiliki posisi strategis. Maka, wilayah kerjanya pun hendaknya lebih terkonsentrasi pada wilayah strategis saja tanpa turun langsung ke wilayah praktis dan teknis. Ketika PPMI menangani langsung tataran teknis-praktis, ini akan menjadi kesulitan tersendiri, apalagi bila mengingat besarnya volume anggota PPMI.

Mari kita soroti kenyataan yang terjadi di lapangan. Dalam Laporan Kerja Semester [LKS] DPP PPMI 2007-2008 ada yang menarik untuk dikaji, yaitu pada laporan Bidang Keilmuan yang berada di bawah Menteri Koordinasi [Menko] I. Tentang program Try-Out. Dalam laporan itu disampaikan, bahwa dari try-out yang dilaksanakan pada 15 Desember 2007 ini terdapat 82 orang saja dari jumlah keseluruhan Mahasiswa Baru. Jumlah ini terbagi pada 47 orang Ushuluddin, 30 orang Syariah Islamiyyah dan 5 orang Bahasa Arab. Secara akumulatif dari 82 peserta, lulus 47 orang [1 Mumtaz, 10 Jayyid Jiddan, 21 Jayyid, 15 Maqbul, 13 Dhaif, 22 Dhaif Jiddan]. Adapun peserta yang tidak lulus berjumlah 35 orang.

Di pihak lain, menurut P3MB [Panitia Pelaksana Pendaftaran Mahasiswa Baru] 2007-2008 jumlah mahasiswa baru tahun kedatangan 2007 mencapai jumlah 469 orang dengan rincian 83 orang berbeasiswa Al Azhar, 263 orang biaya mandiri, 120 orang non-muqayyad [kedatangan tahun kemarin, muqayyad tahun ini] dan 3 orang tedaftar di luar Universitas Al Azhar. Ini belum ditambah dengan kenyataan pahit yang menunjukan angka ketidaklulusan mahasiswa tingkat I tahun akademik 2006/2007 sebesar 52% (TOR Lokakarya Dukungan Terhadap Peningkatan Prestasi Mahasiswa Indonesia di Mesir).

Dari gambaran di atas ada beberapa pertanyaan yang muncul. Pertama, bila try-out ini dimaksudkan sebagai pembinaan bagi mahasiswa baru, maka bagaimana dengan pembinaan mahasiswa baru yang tidak sempat ikut try-out? Kedua, bagaimana pola tindak lanjut [follow-up] program ini mengingat tidak sedikitnya jumlah peserta yang sangat membutuhkan pembinaan? Ketiga, apakah hanya mahasiswa baru yang membutuhkan try-out, mengingat tingkat kegagalan [rasib] yang tinggi di tahun-tahun terakhir?

Pertanyaan-pertanyaan di atas adalah persoalan yang membutuhan jawaban secara praktis di lapangan, tidak hanya di atas kertas. Dan jawaban ini akan menjadi sangat sulit direalisasikan bila tanggung jawab hanya tertumpu pada kepanitiaan try-out DPP PPMI saja atau Bidang Keilmuan-nya. Lain halnya ketika penanggulangan dilakukan pula oleh keterlibatan langsung pihak yang lebih memiliki akses langsung kepada mahasiswa di grass root yaitu organisasi kekeluargaan. Adalah hal yang tidak mustahil bila upaya positif seperti try-out dilakukan oleh setiap organisasi kekeluargaan dengan soal-soal dan metode evaluasi / penilaian yang menginduk di bawah pengelolaan DPP PPMI. Langkah ini lebih memungkinkan perangkulan peserta lebih besar, penghematan biaya karena lokasi bisa di sekretariat masing-masing, dan follow-up yang lebih mudah karena kemampuan kekeluargaan yang lebih besar dan leluasa dalam mengakses anggotanya.

Seperti itu juga dengan kegiatan Ormaba [Orientasi Mahasiswa Baru]. Pada tahun 2006-2007, mahasiswa baru yang terdaftar di P3MB sebesar 647 orang. Adapun mereka yang mengikuti kegiatan Ormaba PPMI hari pertama sebesar 435 orang [307 putera dan 128 puteri] dan hari kedua sebesar 326 orang [203 putera dan 123 puteri] (LKS I DPP PPMI 2006-2007). Data ini menunjukan 200-an orang mahasiswa baru tidak mengikuti Ormaba. Ada hal menarik terjadi satu tahun berikutnya. Dalam LKS DPP PPMI 2007-2008 tertulis jumlah peserta Ormaba dengan rincian angka yang sama persis dengan tahun sebelumnya. Kejanggalan yang terjadi pada angka jumlah peserta Ormaba di LKS 2007-2008 menimbulkan dua asumsi. Pertama, adanya kesalahan teknis di luar kesengajaan dalam penulisannya. Kedua, ada kesulitan pendataan yang dialami panitia penyelenggara.

Hal seperti di atas sebenarnya bisa diminimalisir bila penyelenggara [DPP PPMI] mencoba terobosan baru dalam pelaksanaan Ormaba. Langkah ini bisa ditempuh dengan jalan desentralisasi Ormaba. Maksudnya, teknis Ormaba dilaksanakan di setiap kekeluargaan yang ada dengan penyeragaman materi dan silabus yang menginduk pada DPP PPMI.

Langkah tersebut berinvestasi positif. Selain penghematan biaya, setiap mahasiswa baru berpeluang besar bisa mengikuti Ormaba. DPP PPMI tak perlu lagi keluar dana untuk penyewaan aula Shaleh Kamil misalkan. Juga, pihak kekeluargaan bisa menyisipkan materi-materi muatan lokalnya dalam Ormaba. Karena yang terjadi selama ini, setiap kekeluargaan mengadakan pula Ormaba secara mandiri.

Penyelenggaraan Try Out dan Ormaba hanyalah sampel kecil. Kebijakan serupa bisa juga diterapkan dalam berbagai hal positif lainnya. Seperti kegiatan bimbingan belajar, bimbingan muqarrar atau kajian-kajian ilmiah. Hingga saat ini kita tidak tahu, pun tidak bisa mengontrol apakah perkembangan kegiatan berwawasan intelektual-keilmuan di kantung-kantung massa mahasiswa [organisasi kekeluargaan] ini merata atau tidak. Bagaimana intensitasnya, bagaimana problematikanya. Bila DPP PPMI bisa menerbitkan Jurnal Himmah, Gamajatim [organisasi kekeluargaan Jawa Timur] menerbitkan Islam Adaptif, Fosgama [Forum Study Keluarga Madura] punya Jurnal Bindhara. Maka, organisasi kekeluargaan lainpun punya kesempatan dan potensi yang sama. DPP PPMI selaku organisasi induk hanya perlu menginventarisir untuk kemudian duduk bersama melakukan subsidi silang baik dalam hal materiil maupun moriil [sharring kendala, kebutuhan dan pengalaman dalam pengelolaan].

C.4 Optimalisasi Peran dan Fungsi Kekeluargaan
Desentralisasi PPMI yang disinggung di atas berkaitan langsung dengan keberadaan organisasi kekeluargaan. Bila kita cermati, diantara LO yang dimiliki PPMI, kekeluargaan adalah organisasi yang paling menarik untuk dicermati. Mengapa? Pertama, untuk konteks Masisir, kekeluargaan sebagai basis massa-mahasiswa terbesar dan mengakar. Kedua, kekeluargaan sebagai organisasi kultural mahasiswa yang paling berpotensi mandiri dan bonafit. Ketiga, kekeluargaan memiliki peluang jangka panjang karena punya hubungan langsung dan erat dengan Pemda [Pemerintah Daerah] dan masyarakatnya masing-masing di tanah air. Keempat, masih terdapat ketimpangan relasi diantara kekeluargaan dengan PPMI [DPP].

Tiga poin pertama lebih sebagai kelebihan organisasi kekeluargaan dibanding organisasi lain. Adapun poin keempat adalah realita kontraproduktif yang selama ini terjadi. Mari kita cermati. Dalam Anggaran Rumah Tangga [ART] PPMI disebutkan bahwa kepengurusan kekeluargaan [LO] dilantik dan atau dikukuhkan oleh presiden PPMI. Juga, LO memberikan hasil laporan pertanggungjawaban di akhir kepengurusan kepada DPP PPMI [bab V pasal 39 tentang hak dan kewajiban LO]. Berlangsungkah hal tersebut selama ini? Yang terjadi adalah bahwa umumnya pengurus baru kekeluargaan dilantik oleh MPA-nya sendiri. Begitupun dengan LPJ, berakhir dalam lemari arsip masing-masing. Ini hanyalah sebagai sampel indikasi sederhana.

Dalam dokumentasi PPMI Academic Award 2007 terungkap bahwa dari sekian organisasi yang merupakan bagian PPMI, organisasi kekeluargaan adalah organisasi yang lebih memiliki akses kepada anggotanya dibanding organisasi lain.
Data jumlah anggota dan persentase kelulusan-ketidaklulusan yang dimiliki kekeluargan nampak lebih terkoordinir dan terkontrol daripada organisasi lain. Dari 16 organisasi kekeluargaan yang ada, semua memiliki pendataan yang baik. Lain halnya dengan apa yang terjadi di organisasi kesenatan. Dari 5 organisasi senat, hanya tiga senat [Syariah Qanun, Dirasat dan Bahasa Arab] yang tampak memiliki pendataan.

Senat Ushuluddin dan Syariah Islamiyyah tidak tercantum di sana, padahal bukankah kita tahu bersama bahwa mayoritas mahasiswa kita di sini kuliah di dua fakultas tersebut. Dalam Buku Induk III DPP PPMI [data per 16 Juli 2006] terungkap bahwa jumlah mahasiswa yang menjadi anggota SEMA-FSI [Senat Mahasiswa Fakutas Syariah Islamiyyah] sejumlah 1258 orang. Jumlah lebih besar lagi tedapat di senat Ushuluddin yang mencapai angka 1723 orang anggota. Artinya, bila dilihat dari sudut pandang ke-senat-an, dokumentasi PPMI Academic Award tersebut menunjukan adanya kesulitan dalam pengelolaan mayoritas mahasiswa kita. Kenyataan berkata sebaliknya ketika hal ini disorot dari kacamata organisasi kekeluargaan.

Beranjak dari sana, mari sejenak kita sowan ke KKS [Kerukunan Keluarga Sulawesi]. Meski KKS adalah organisasi kekeluargaan [kedaerahan] tapi di sana ada CEMC [Celebes English Meeting Club]. Sebuah perkumpulan pengkaji bahasa asing [English] yang memiliki agenda tahunan berupa English Camp, juga kegiatan mingguan berbahasa Inggris sebagai follow-upnya. Ini menjadi bukti bahwa organisasi kekeluargaan manapun bisa menjadi komunitas yang "Think Globally Act Locally". Meski namanya "organisasi kekeluargaan", bukan berarti nama ini mengalienasinya dari aktifitas-aktifitas lain seperti aktifitas study akademik misalkan.

Pulang dari KKS, mari mampir sebentar ke KPMJB [Keluarga Paguyuban Masyarakat Jawa Barat]. Saat ini, di KPMJB tengah mewacana pemberdayaan lembaga Kabupaten secara kultural. Adanya pengkoordiniran anggota berdasarkan asal kota mulai berjalan. Di sana sudah ada Fosmagati [Cirebon dan sekitarnya] dan Sawarga [Garut dan sekitarnya] yang sudah memiliki koordinasi internal dalam pembinaan SDM anggota dilengkapi seorang Bupati sebagai koordinator dan mailing-list sebagai media kontrol. Adapun untuk kota-kota lain tengah dalam proses penataan. Lembaga kabupaten ini langsung berada di bawah kontrol dan koordinasi Gubernur KPMJB. Hal ini mempermudah pembinaan anggota hingga tingkat paling bawah.

Ada juga yang menarik di KPTS [Keluarga Pelajar Tapanuli dan Sekitarnya]. Baru-baru ini [09 Maret 2007] KPTS mengadakan acara internal berupa Daurah Bahasa Arab yang bersifat "dari, oleh, dan untuk mahasiswa". Pada acara ini ada moderator, pemakalah sekaligus presentator juga peserta. Acara dari awal hingga akhir disetting dengan bahasa Arab secara penuh.

Tentunya organisasi kekeluargaan lain memiliki acara yang mungkin sejenis atau lebih canggih lagi. Ini semua mengindikasikan bahwa organisasi kekeluargaan berpotensi besar menjadi gerbong pembangunan mental pembelajar secara massif di tengah-tengah Masisir. Tidak bisa dipungkiri bahwa pada akhirnya prestasi akademik kembali pada faktor personal [privacy project], sedangkan organisasi [Amal Jama'i] lebih sebagai perantara [wahsilah] saja. Fungsi "perantara" inilah yang berpotensi diperankan secara maksimal oleh organisasi kekeluargaan.

Ketika kegiatan akademik menjadi tema dan orientasi sentral segala aktifitas organisasi di tubuh PPMI dan di lingkungan Masisir secara serempak, maka dengan sendirinya akan terbangun budaya skala prioritas dalam beraktifitas. Mana yang primer mana yang sekunder. Mana yang penting diangkat ke ranah publik dan mana yang cukup menjadi konsumsi skala lokal.

Bagaikan jalan pintas [by-pass], pembenahan kualitas keilmuan berbasiskan organisasi kekeluargan akan lebih cepat, mudah dan murah dilakukan. Selain itu, pembenahan berbasiskan organisasi kekeluargaan juga akan sekaligus mengikis fenomena semakin mengkristalnya primordialisme dan sektarianisme di tengah Masisir sebagai civitas akademika.

Sebelum menutup tulisan ini, ada beberapa kesimpulan yang ingin saya sampaikan. Diantaranya adalah;
- Desentralisasi PPMI akan menjadi faktor determinan bagi akselerasi peningkatan kualitas intelektual-akademik mahasiswa.
- Organisasi PPMI adalah sebuah kesatuan yang integral.
- Untuk konteks Masisir, kekeluargaan merupakan organisasi paling potensial. Peran dan fungsinya sebagai basis massa terbesar juga sebagai basis sosial dan intelektual-akademik bisa dioptimalkan. Meski berlatarbelakang kedaerahan, organisasi kekeluargaan tetap bisa berperan sebagai komunitas akademik berwawasan global.
- Parameter kesuksesan sebuah organisasi terletak pada efektifitas dan efisiensi kegiatan yang diselenggarakan.
- Kegiatan intelektual-akademik dan kegiatan sosial bukan dua hal yang berseberangan. Perubahan dan perbaikan sosial berkaitan dengan perkembangan intelektual individunya.

Terakhir, perubahan, dalam hal apapun, cenderung berat dilakukan. Akan tetapi bila perubahan tersebut berangkat dari kesepahaman paradigmatik yang objektif tentang masa depan yang lebih baik, tentu tidak mustahil. Dalam dinamika berorganisasi, kembang-kempisnya, terang-redupnya adalah bagian dari fase pembelajaran bagi mahasiswa. Fenomena kehidupan yang lumrah dan manusiawi. Upaya menuju format dinamika PPMI yang tepat guna harus terus dilakoni. Sebagai kesempatan kita belajar dan beramal membangun maslahah dalam rangka ibadah. Wallahu a'lam bishawab.

*) Nominator Lomba Menulis Essai PPMI - KBRI Cairo 2008

**) Mahasiswa S1 Universitas Al Azhar Cairo Jurusan Da'wah wa Tsaqafah Islamiyyah

Daftar Pustaka :

1. Ahmad Aqil Ya'cub dkk, Islam Adaptif, Cet. I, Cairo:Gamajatim, 2005
2. Album Kenangan Marhalah Mardhati (Angkatan Kedatangan 2003), Cet. I, Cairo:Keluarga Besar Mardhati, 2007
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) PPMI
4. Buku Induk III DPP PPMI 2005-2006
5. Dialog Jumat Harian Umum (HU) Republika edisi Jumat 08 Februari 2008
6. Dokumentasi Laporan Takrimun Najihin dan PPMI Academic Award. Cairo:DPP PPMI, 2007
7. H.M. Anis Matta, Model Manusia Muslim; Pesona Abad ke-21, Cet. I, Bandung:Syaamil Citra Media, 2002
8. Komaruddin Hidayat dkk, Mempertimbangkan Masa Depan Indonesia (Dari Dialog Dengan Pemuda), Cet. I, Jakarta:Pusat Pemberdayaan Sumber Daya Pemuda (PPSDP), 2003
9. Laporan Kerja Semester (LKS) DPP PPMI 2007-2008
10. Laporan Kerja Semester I (LKS) DPP PPMI 2006-2007
11. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) DPP PPMI 2006-2007
12. Meniti Tangga-tangga Prestasi. ICMI orsat Cairo. 2006
13. Modul Orientasi Mahasiswa Baru Angkatan 2004, Cet. I, Cairo:DPP PPMI, 2004
14. Pius A Partanto, Kamus Ilmiah Populer, Surabaya:Arkola, 1994
15. Ridwan Arsyad dkk, Pemberdayaan Pemuda; dalam dialog dan wacana, Cet. I, Jakarta:Pusat Pengembangan Sumber Daya Pemuda (PPSDP), 2004
16. Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Cet. XXIII, Jakarta:Rajawali Pers, 1997,
17. Term of Reference (TOR) Lokakarya Dukungan Terhadap Peningkatan Prestasi Mahasiswa Indonesia di Mesir. Cairo, 2008
18. W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cet. V, Jakarta:Balai Pustaka, 1976

Menyongsong Desentralisasi KPMJB

2008-11-26T12:37:00.000-08:00

[Sebuah Pra-Wacana]

Oleh: Rashid Satari*

Ada yang menarik berlangsung di Pasangrahan Jawa Barat pada Rabu malam lalu (05 Maret 2008). Acara Penutupan Siliwangi Cup ke-8 diiringi bincang ringan antar Bupati KPMJB. Sisipan acara berupa bincang ringan Bupati KPMJB ini sempat menggelitik benak saya untuk kemudian merenung agak panjang jauh ke depan. Ini tentang masa depan pengelolaan organisasi KPMJB pasca perkembangannya yang saat ini sudah sedemikian besar.

Ada keterkaitan yang erat antara Student Government System (SGS) PPMI yang dideklarasikan lima tahun silam (2003) ketika Musyawarah Besar (Mubes) PPMI, dengan sistem pengelolaan organisasi kekeluargaan. Secara sederhana, menurut para founding father-nya SGS dimaksudkan untuk menata dinamika mahasiswa kita di sini (Masisir) yang sudah terklasifikasikan ke dalam berbagai organisasi. Organisasi kekeluargaan adalah salah satunya.

Menjadi rahasia kita bersama bahwa organisasi kekeluargaan merupakan wadah perkumpulan mahasiswa/i Indonesia di Mesir yang paling representatif. Tidak seperti organisasi Senat, Alamamater, bahkan Afiliatif sekalipun, organisasi kekeluargaan adalah basis massa dan sosio kultur terbesar. Dilengkapi dengan ikatan emosional yang kuat dengan pemerintah daerah masing-masing di tanah air, juga ditambah dengan kekayaan inventaris berupa rumah daerah di sini. Oleh karenanya, organisasi kekeluargaan bisa dikatakan sebagai organisasi paling potensial. Terutama dalam kaitannya dengan potensi pemberdayaan SDM (Sumber Daya Mahasiswa).

Semakin besar sebuah organisasi, semakin besar pula tenaga dan perhatian yang diperlukan untuk mengelolanya. Secara kuantitas, jumlah anggota KPMJB hingga hari ini mencapai angka kurang lebih 600 orang (Bikodastika KPMJB 2007 - 2008). Terdiri dari berbagai latarbelakang. Ada pelajar (siswa, mahasiswa/i) pun ada juga pegawai dan tenaga ahli. Ada yang berdomisili di Cairo ada yang di muhafadzah. Ada yang tinggal di Nasr City, di Dokki, di Tagamu', di Qatameyya, di asrama dan lain sebagainya.

Melihat kondisi ini, maka sentraliasi pengelolaan di tangan Dewan Pengurus (DP) sebagaimana yang selama ini berlangsung, menginvestasikan kekurangefektifan. Mari kita lirik kembali momen Siliwangi Cup kemarin sebagai sampel. Pengelolaan anggota (masyarakat) dalam Siliwangi Cup akan menjadi persoalan yang sulit apabila mobilisasi massa (penonton, pemain, supporter sampai masalah konsumsi) hanya ditangani oleh kepanitiaan saja. Lain halnya ketika hal tersebut dikelola oleh para koordinator perdaerah, yang kita namakan Bupati. Arus komunikasi dan informasi menjadi berlangsung sedemikian mudah dan efektif. Perhatian terhadap masyarakat hingga tataran grass root pun relatif lebih merata. Meski ternyata, Bupati yang kita maksudkan di sini masih berlangsung secara kultural, nonformal bahkan inkonstitusional.

Pengalaman empirik tersebut membuktikan bahwa KPMJB sudah membutuhkan penanganan organisatoris secara lebih, baik itu pada skala administratif maupun praktis. Jalan ke arah sana setidaknya bisa dilakukan dengan dua hal.

Pertama, pembakuan lembaga kabupaten di dalam tubuh KPMJB secara kosntitusional. Pembakuan ini tentu saja harus melalui pengesahan yang diatur Undang-undang, dalam hal ini AD-ART atau aturan lainnya sehingga peran fungsional Bupati (lembaga Kabupaten) ini merata di setiap daerah dalam KPMJB. Apa yang telah berjalan di antara Baraya dari Cirebon dengan Forum Silaturahmi Gunung Djati (Fosmagati)-nya, bisa menjadi prototype bagi yang lain. Lebih jauh, lembaga Kabupaten yang bisa saja dilengkapi kemudian dengan staf sederhana, memiliki garis koordinasi bahkan hubungan instruksional dari Gubernur KPMJB secara langsung.

Mengulas sedikit, Fosmagati hampir bisa dibilang sebagai proyek percontohan paling baik bagi masyarakat KPMJB. Betapa tidak, di sana sudah terdapat mailing-list juga kegiatan rutinan yang berorientasikan peningkatan kualitas anggotanya. Hal serupa juga mulai terlihat di Sawarga (Sauyunan Warga Garut) yang sudah memiliki mailing-list sendiri dan baru memiliki kegiatan silaturahmi rutinan yang intensitasnya masih sederhana. Dampak positif dari kondisi seperti ini adalah lebih kuatnya akses kemampuan KPMJB dalam merangkul dan membina anggota masyarakatnya hingga level grassroot.

Pertanyaan yang mungkin akan muncul adalah bagaimana dengan daerah-daerah yang selama ini "dikoalisikan"(?!) Kita bisa berkaca pada sejarah Priatim (Priangan Timur) dengan Garut dalam tubuh KPMJB. Sebelum terpisah seperti sekarang, beberapa dekade ke belakang Garut merupakan bagian dari Priatim. Setelah memiliki kuota anggota yang cukup, Garut akhirnya "berdiri sendiri". Sambil menunggu kondisi untuk mampu berdiri sendiri, membentuk lembaga kabupaten bukanlah perkara mustahil. Hal ini setidaknya bisa menjadi alternatif jalan bagi beberapa daerah lain dalam tubuh KPMJB yang hingga saat ini masih dalam lingkaran "koalisi".

Kedua, pemberlakuan Pemilihan Umum (Pemilu) Daerah dalam proses Pemilihan Gubernur KPMJB (Pilkada). Kehadiran lembaga Kabupaten bisa kita pandang sebagai langkah awal (semi) desentralisasi pengelolaan anggota KPMJB. Ketika Kabupaten sebagai sebuah lembaga telah berdiri, maka perlu diberikan porsi dan kesempatan bereksplorasi sehingga eksistensi dan vitalitasnya tetap terjaga. Pilkada melalui Pemilu Daerah setidaknya bisa mensiasati itu. Karena dalam prakteknya, Pemilu Daerah memungkinkan utusan terbaik dari setiap lembaga Kabupaten untuk menjadi bakal calon Gubernur. Pengutusan ini bisa dilakukan secara langsung atapun koalisi antar lembaga Kabupaten. Cara ini menjadi salah satu trik untuk menjaga efektifitas fungsi lembaga Kabupaten yang sebenarnya menyimpan potensi besar.

Terakhir, poin terpenting dalam coretan ini adalah bahwa rupanya KPMJB sudah sedemikan besar. Perlu pengelolaan yang lebih intens, serius, transparan dan terencana berdasarkan asas kekeluargaan demi tercapainya Sumber Daya Manusia (SDM) Jawa Barat yang unggul dan kompetitif di masa depan. Coretan ini hanyalah pra-wacana atau dalam istilah sederhananya sebagai 'tawaran'. Namun, tidak setiap tawaran harus ditolak kan?! (:P) Just Intermedzo!

Wallahu' a'lam bishawab.

*) Mahasiswa S1 Universitas Al Azhar Cairo Jurusan Da'wah wa Tsaqafah Islamiyyah. Anggota KPMJB Cairo

Wajah Islam Toleran

2008-11-26T11:56:00.000-08:00

Rashid Satari*

Islam hadir di bumi sebagai rahmat Allah untuk seluruh alam. Allah Swt melimpahkan keindahan Islam untuk seluruh manusia melalui perantara para pemeluknya. Hal ini terekam indah dalam Al Quran, "Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari kejahatan" (QS Ali Imran [2]:110).

Kehadiran Islam dengan segala kesempurnaannya tidak hanya diperuntukan bagi pemeluknya, melainkan juga bagi mereka yang beragama non Islam. Islam adalah agama toleran yang mengajak tanpa memaksa. Namun pada kenyataannya sekarang, Islam justru terstigmatisasi sebagai agama yang keras, kaku dan tidak toleran. Bahkan Islam menjadi kambing hitam atas tindakan-tindakan teror di beberapa belahan dunia dalam beberapa kurun waktu terakhir.

Ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan semua itu terjadi. Menurut Dr. Muhammad 'Abdul Qadir Al-Khatib, disharmonisasi yang terjadi antara Islam dengan non-Islam bisa jadi disebabkan oleh beberapa hal berikut ini. Pertama, kekurangpahaman non Islam terhadap Islam juga kekurangpahaman umat Islam terhadap ajaran agamanya sendiri. Kedua, fanatisme agama non Islam yang berlebihan dan provokasi diantara Islam – non Islam. Ketiga, karena murni kebencian dan penyerangan non Islam.

Catatan Empiris Toleransi Islam

Dr. Muhammad 'Abdul Qadir Al-Khatib, dosen Sejarah dan Peradaban Islam Universitas Al-Azhar Cairo, dalam karyanya "Dirasat fi Tarikh Al-Hadlarah Al-Islamiyyah", menyampaikan bahwa toleransi dalam Islam berlaku secara komprehensif menyangkut segala aspek kehidupan manusia. Pendapat tersebut sesuai dengan apa yang terjadi di Yastrib (Madinah) pasca hijrah. Nabi Muhammad Saw menerapkan toleransi Islam yang mencakup semua sendi-sendi kehidupan baik itu kehidupan beragama, politik, sosial maupun ekonomi.

Sebagai contoh, Al-Ghazali memberikan gambaran toleransi Islam dalam apsek politik-pemerintahan. Menurutnya, dalam "Ta'ashub wa Tasamuh Baina al-Masihah wal Islam", bahwa pada masa awal perkembangannya, Islam telah menarik simpati para pemeluk agama lain. Bahkan selanjutnya Islam pun memberikan perlindungan dan hak-hak yang sama bagi Ahlu Adz-Dzimmah (non-muslim yang berdomisili di kawasan pemerintahan muslim). Al-Ghazali memberikan banyak catatan empirik tentang hal itu, diantaranya adalah kenyataan sejarah bahwa Ahlu Adz-Dzimmah pun diberikan hak yang sama dalam pemerintahan. Contohnya, Abu Al-A'la Shaid bin Tsabit, seorang Nashrani yang diberikan jabatan sebagai menteri pada pemerintahan Abbasiyah di tahun 329 H.

Bukti lain, dalam potongan Perjanjian Aelia (Yarussalem) yang dikutip oleh Ath-Thabari menyebutkan, "Bismillahirrahmaanirrahiim. Inilah perdamaian yang diberikan oleh hamba Allah Umar, Kepala Negara Islam, kepada rakyat Iliya'. Dia menjamin atas keamanan diri mereka, harta bendanya, gereja-gerejanya, salib-salibnya, yang sakit maupun yang sehat dan semua aliran agamanya. Tidak boleh mengganggu gereja mereka baik membongkarnya, mengurangi, maupun menghilangkannya sama sekali. Juga tidak boleh memaksa mereka meninggalkan agamanya dan tidak boleh mengganggunya.." (Adian Husaini dan Nuim Hidayat, 2002).

Tak ketinggalan dalam aspek sosial dan ekonomi. Menurut seorang sejarawan Arab, Dr. 'Imaduddin Khalil, toleransi Islam itu bersifat umum mencakup aspek agama, sosial, politik bahkan ekonomi. Islam memberikan kesempatan yang sama bagi para pemeluk agama lain untuk melakukan aktifitas sosial dan perekonomian. Seperti apa yang terjadi pada fatrah tahun 41-60 Hijriyah ketika Mu'awiyyah membuka lebar-lebar kesempatan bekerja di lingkungan istana khalifah bagi masyarakat yang beragama Nasrani.

Toleransi Islam telah mengundang simpati banyak orang. Inilah kemudian yang menjadi faktor determinan bagi akselerasi perkembangan Islam selanjutnya. Seorang penulis barat, Sir Thomas Arnold dalam bukunya "Ad-Da'wah ila Al-Islam" berkali-kali memaparkan bahwa Islam telah diterima oleh banyak orang secara sukarela tanpa paksaan apalagi dengan jalan kekerasan, sebagaimana terjadi ketika Islam masuk ke Syam dan Palestina pada pertengahan abad ke-7 Masehi. Ia menambahkan bahwa Islam yang damai dan toleran ini selanjutnya telah memberikan kemerdekaan beragama dan bekerja bagi pemeluk agama lain.

Toleransi Islam inilah yang membuatnya istimewa dibanding ajaran-ajaran agama-agama lainnya. Masih menurut Arnold, ketika Katholik menyebar di kawasan Eropa atau ketika Yahudi memasuki kawasan Arab, keduanya terjadi melalui penjajahan dan intoleransi. Bahkan toleransi juga tidak terjadi di antara mereka secara internal. Sebagaimana persengketaan sengit antar sekte Nasrani yang telah lama terjadi sejak kekaisaran Konstantinopel, seperti persengketaan antara sekte Mulkaniyyah dan Manufisiyyah pada abad ke 6 dan 7 Masehi.

Catatan paling tragis tentang tindakan non-muslim yang jauh dari sikap toleransi adalah perang Salib. Seorang peneliti sejarah Arab, Gustafo Lubon dalam bukunya "Arab Civilization" memberikan catatan tegas bahwa tindakan tentara Salib merupakan kejahatan perang yang paling buruk sepanjang sejarah di mana tindakan mereka yang membunuh siapapun tanpa membedakan antara tentara, tawanan perang, orang tua, anak-anak bahkan wanita.

Toleransi Sebagai Potensi

Catatan sejarah di atas telah membuktikan bahwa Islam tersebar karena kedamaian ajarannya serta sikap-sikap toleran dan persuasif yang dipraktekkan para pejuangnya. Sejarah juga telah membuktikan bahwa ajaran Islam yang damai telah menjadi alat dakwah yang efektif, menimbulkan simpati sehingga banyak orang memeluknya. Hal inilah yang perlu dihidupkan kembali saat ini. Selain untuk memasyarakatan dan memberikan pemahaman yang benar tentang nilai-nilai ke-Islaman pada masyarakat luas, juga demi artikulasi nilai-nilai kebajikan secara pratktis dalam keseharian umat manusia.

Untuk menempuh hal itu, setidaknya penyikapan atas tiga hal yang disampaikan Dr. Muhammad 'Abdul Qadir Al-Khatib di awal tadi bisa menjadi solusi. Pertama, perlu sosialisasi ajaran Islam secara lengkap dan objektif. Sosialisasi ini bisa dilakukan melalui jalur pendidikan ataupun jalur lain seperti syiar dakwah. Sosialisasi ini juga tidak hanya dilakukan di lingkungan umat Islam saja, melainkan juga kepada masyarakat yang lebih luas lagi.

Kedua, membangun kesadaran bersama bahwa fanatisme buta bisa menjadi bumerang yang berbahaya bagi siapapun. Oleh karenanya upaya dialog diantara keberbedaan harus senantiasa dibangun sebagaimana yang telah dilakukan Rasulullah Saw di Madinah dahulu.

Ketiga, ketika terjadi penyerangan fisik maupun non-fisik terhadap Islam yang dilakukan oleh musuh, maka respon penyerangan balik adalah menjadi solusi terakhir bila upaya-upaya damai menemui jalan buntu. Perlu diingat bahwa penyerangan balik yang dimaksud di sini adalah sebagai peringatan bagi mereka yang memusuhi Islam, juga peringatan bagi muslimin sendiri. Allah Swt berfirman "Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang beriman" (QS.Adz Dzariyat [51]:55). Oleh karena itu, dalam kaca mata Islam, pembelaan diri seperti ini bukan berangkat dari nafsu dan amarah kebencian terhadap musuh, melainkan peringatan bagi semua orang bahwa Islam adalah agama yang toleran. Wallahu'alam bishawab.

*) Mahasiswa S1 Universitas Al Azhar Cairo Jurusan Da'wah wa Tsaqafah Islamiyyah

Tiga Dasawarsa KPMJB

2008-11-26T11:27:00.000-08:00

- Dari Peta Potensi Menuju Aksi -*

Oleh : Rashid Satari**

Keluarga Paguyuban Masyarakat Jawa Barat (KPMJB) berdiri pada tanggal 10 November 1977. Dengan demikian, organisasi ini telah memasuki usia dasawarsa ketiga. Lalu, dalam usia yang lebih dari seperempat abad ini, potensi apa yang perlu kita renungkan sebagai pijakan dalam menata aksi KPMJB ke depan?

Tulisan ini hadir, untuk menjawab pertanyaan di atas. Banyak hal yang perlu kita tafakuri dari perjalanan KPMJB hingga bisa eksis sampai hari ini. Bila kita petakan, setidaknya ada lima aspek potensi yang perlu kita refleksikan dan selanjutnya kita jadikan modal dasar dalam merencanakan aksi KPMJB menyongsong masa depan.

Pertama, potensi kesatuan internal. Ferdinand Tonnies dalam Reading of Sociology (1960) mengemukakan bahwa salah satu bentuk ikatan atau kelompok sosial adalah Paguyuban (Gemeinscaft). Menurutnya, "Paguyuban adalah bentuk kehidupan bersama di mana anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah serta kekal. Dasar hubungan tersebut adalah rasa cinta dan rasa kesatuan batin yang memang dikodratkan. Kehidupan tersebut juga bersifat nyata dan organis" (Soerjono Soekanto, 1990). Teori ini mengamini eratnya keterikatan antar anggota KPMJB. Teori ini juga memiliki relavansinya secara empiris di tubuh KPMJB, di mana keterikatan antar sesama anggotanya relatif bersih dari unsur-unsur kepentingan, pamrih, dan politis. Sebagai contoh adalah munculnya "Gempungan" (Gerakan Masyarakat Peduli Pasangrahan) awal 2007 lalu, sebagai wujud kepedulian anggota KPMJB dalam menyelesaikan masalah Pasangrahan.

Kedua, potensi pergerakan. Kenyataan empiris membuktikan bahwa person-person KPMJB cukup memiliki peran dalam ranah pergerakan mahasiswa Indonesia di Mesir. Ini mengindikasikan bahwa anggota KPMJB memiliki talenta kepemimpinan serta kepekaan sosial yang tinggi. Kita tengok misalnya, sejak tahun 90-an, personal KPMJB semisal Zainurrafiq telah banyak terlibat secara aktif dalam kancah pergerakan mahasiswa Indonesia di Mesir. Atau seperti naiknya Murtadho sebagai Ketua PPMI (2001), dan Luthfi Lukman Hakim aktif di MPA PPMI (2002) terutama dalam menyelesaikan masalah Temus.

Saat ini, bisa kita lihat bagaimana kiprah anggota KPMJB di tataran elitis pada hampir setiap organisasi yang yang ada, baik itu di organisasi afiliatif maupun independen. Cecep Taufiqurrahman terbilang berhasil memimpin MPA PPMI (2004-2005) dan kini, pria asal Garut ini menjadi orang nomor satu di PCI-Muhammadiyyah Mesir (2006-2008). WIHDAH PPMI pada dua periode berturut-turut dipimpin oleh mojang KPMJB, Ai Sulastri dari Cianjur (2005-2006) dan Latifah Heriawati asal Subang (2006-2007). Risyan M. Taufik dari Bandung memimpin Pwk. PP Persis Mesir (2006-2008). Teguh Hudaya dari Sukabumi, menahkodai FLP Mesir 2006-2007. Terakhir, Rashid Satari dari Garut dipercaya menjadi top leader di Pwk. PII Mesir 2006-2008. Ini semua adalah sampel kecil dari kenyataan yang masih lebih besar lagi yang terjadi di lapangan.

Ketiga, potensi seni. Saya yakin, kita semua tahu akan Gamelan dan Lingkung Seni Gentra Pasundan (L SGP)-nya. Tim Gamelan Sunda yang tergabung dalam LSGP ini telah sekian lama malang melintang dalam dunia seni. Tidak tanggung-tanggung, kiprahnya sudah melewati batas-batas propinsi bahkan teritorial negara. LSGP diterima oleh konsumen Mesir dan internasional. Pertengahan 2004, tim ini diundang dalam pesta seni rakyat internasional di kota Ismailiyya yang diikuti oleh lebih dari 30 negara. Mei 2005, LSGP juga dipercaya untuk meramaikan pameran kebudayaan pada acara People Days di 'Ain Syams University Cairo. Masih di tahun yang sama, Juni 2005 LSGP diundang dalam Hari Anak Internasional yang dihadiri oleh ibu negara Mesir, Suzana Mubarak selaku penyelengara, serta diplomat-diplomat teras lintas negara. Fakta-fakta tersebut menunjukan KPMJB memiliki kelebihan dan nilai jual dalam bidang yang seringkali menjadi media alternatif publikasi dan syiar, yaitu media seni.

Keempat, potensi sarana-prasarana internal. Tahun 2006 menjadi muara akumulasi perjuangan anggota KPMJB untuk memiliki rumah sendiri di Mesir. Kurang lebih satu miliar rupiah mengalir ke kas PPRD (Panitia Pengadaan Rumah Daerah) KPMJB dari pemerintah daerah Jawa Barat. Kehadiran aset organisasi berupa sekretariat permanen, yang kini kita namai "Pasangrahan Jawa Barat", menunjukan bahwa sudah saatnya KPMJB mandiri serta mampu berkiprah dengan segala bentuk kegiatannya secara lebih leluasa lagi. Baik itu dalam memperkuat ikatan ke dalam ataupun dalam publishing organisasi secara eksternal.

Kelima, potensi intelektual. Tidak sedikit dari personal KPMJB yang memiliki kualitas di atas rata-rata dalam segi intelektualitasnya. Ini bisa dilihat dari beberapa anggota KMPJB yang berhasil menggondol predikat memuaskan, Jayyid Jiddan bahkan Mumtâz dari hasil ujian akademisnya. Belum lagi ditambah dengan beberapa person KPMJB yang kualitas intelektualnya memperoleh pengakuan dari masyarakat Indonesia di Mesir dan Yunani seperti Aep Saefullah Darusmanwiati, S.Ag. misalnya.

Namun, harus kita akui bahwa aspek akademis-intelektual masih belum memperoleh porsi yang besar untuk kita jadikan prioritas kebijakan organisasi oleh KPMJB. Aspek ini masih menjadi garapan anggota secara individual, tidak secara kolektif. Indikasinya adalah persentase ke-najah-an anggota yang minim dalam beberapa tahun terakhir. Indeks prestasi anggota tahun 2006 mencatat, dari 454 jumlah anggota, 137 orang naik tingkat (najah), 123 orang gagal (rasib dan tasfiyyah) dan 194 orang tidak diketahui (Bikodastika KPMJB).

Pemetaan kelima potensi di atas semestinya bisa dimanfaatkan oleh KPMJB dalam upaya optimalisasi aksi. Beberapa aspek yang sementara ini menjadi keunggulan KPMJB sejatinya bisa dijadikan sebagai washilah atau instrumen dalam peningkatan peran organisasi, baik dalam spektrum keterikatan kultural-emosional dengan negeri asalnya, maupun posisinya sebagai bagian dari lalu lintas internasional.

Dengan peta potensi di atas, KPMJB bisa melakukan akselerasi pembangunan diri baik secara internal maupun eksternal. Ke dalam, dengan adanya Pasangrahan dan eratnya integrasi anggota serta segala potensi yang dimiliki saat ini, KPMJB semakin berpeluang besar untuk meningkatkan pembangunan kualitas SDM-nya. Hal ini bisa diwujudkan dalam bentuk bimbingan Muqarrar atau kajian Turats yang sistemik misalnya. Adapun ke luar, KPMJB semakin berpeluang besar untuk meningkatkan akselerasi pembangunan relationship dengan negara setempat (Mesir) ataupun dengan organisasi kedaerahan lainnya. Hal terakhir ini bisa diwujudkan dalam bentuk kerjasama dan pertukaran budaya misalnya.

Bila Yogyakarta bisa terpatrikan namanya sebagai nama tugu di Ismailiyya pasca kerjasama budaya di antara kedua kota tersebut. Maka tidak mustahil, jika KPMJB bisa mengoptimalkan aksi dengan modal peta potensi di atas, nama Mahattah Bawabât Tsalitsah akan berganti menjadi Mahattah Jawa Gharbiyyah, minimalnya. Wallahu a'lam bishawab.

*) Juara I Lomba Karya Ilmiah 2007 KPMJB Cairo.

**) Mahasiswa S1 Al-Azhar University Cairo, Jurusan Da'wah wa Tsaqafah Islamiyyah, Asli Garut.

The Return of Culture Heroes*

2008-11-26T11:20:00.000-08:00

Oleh : Rashid Satari**

Ini bukan kelanjutan kisah dari film "The Return of Condor Heroes". Ini bukan pula kisah kecantikan bibi Lung dan kehebatan Yoko, keponakannya. Tapi ini adalah kisah kehebatan mahasiswa Indonesia yang tengah bertarung dengan pernik kehidupan di negeri 'Anbiya.

Dunia wirausaha menjadi bagian tak terpisahkan dari dinamika mahasiswa kita, di sini. Dalam kurun waktu dua tahun terakhir, muncul fenomena wirausahawan dari kalangan mahasiswa. Bentuknya bisa berbagai macam. Sewa menyewa kendaraan mobil yang kemudian disusul dengan kemunculan penyewaan kendaraan bermotor, vacum cleaner, digital camera, laundry, transfer uang, jual beli kartu/pulsa telefon, makanan khas Indonesia (tahu, tempe dkk), serta bergeliatnya bisnis rumah makan/restoran. Semua menjadi sisi lain dari potret pergerakan mahasiswa Indonesia di Mesir.

Sejenak, saya ingin mengajak anda jalan-jalan sore ke kawasan Swessry B. Dalam satu bulan terakhir, kawasan ini semakin dibanjiri oleh restoran Indonesia. Sepanjang yang saya lihat, kini tak kurang dari delapan restoran terdapat di sana. Mulai dari restoran yang disajikan secara terbuka hingga yang tertutup. Dan semua restoran ini sama, rata-rata dikelola oleh tangan-tangan kreatif mahasiswa.

Dalam kurun waktu yang sama, di sini kita semua terpukau dengan launching album perdana sebuah grup nashed Indonesia. Tak tanggung-tanggung, album ini diluncurkan di tengah komunitas masyarakat timur-tengah, bahkan konon kabarnya mulai diterima pula di telinga masyarakat Eropa. Lagi-lagi, gebrakan ini melibatkan langsung tangan-tangan dingin mahasiswa kita.

Wirausaha atau kerja sambilan adalah hal biasa dalam dinamika kehidupan mahasiswa di Indonesia. Tapi, bagi mahasiswa Indonesia di Mesir (Masisir), fenomena tersebut bisa menjadi hal yang luar biasa.

Kecenderungan sebagian masisir kepada wirausaha seperti ini sebenarnya menjadi peluang dan potensi besar. Bayangkan, dengan kreativitas ini, mahasiswa kita berpeluang untuk menjadi agen promotor budaya Indonesia kepada khalayak Mesir khususnya dan masyarakat Timur Tengah juga dunia internasional secara umum. Indikasinya adalah jawaban atas pertanyaan "siapa saja konsumen restoran-restoran Indonesia di sini?" atau jawaban atas pertanyaan "siapa saja listener dari album perdana grup nashed kita di atas?".

Kairo terkatagori sebagai bagian dari lalu lintas masyarakat global. Ini berarti, pada tahap selanjutnya setiap wirausahawan mahasiswa kita berpeluang untuk banyak berinteraksi langsung dengan masyarakat global.

Melalui aktivitas berwirausaha, mahasiswa berpotensi memperkenalkan budaya Indonesia. Secara langsung, ini menjadi keuntungan besar bagi bangsa kita sebagai negara berkembang yang tengah membangun citra di hadapan dunia internasional. Hanya saja, potensi ini (mungkin) belum kita sadari dan sikapi sepenuhnya. Padahal, bukankah gelar "ahsannâs" yang disematkan masyarakat Mesir terhadap orang-orang Indonesia merupakan buah dari pengenalan budaya yang gradual dan tidak singkat.

Proses akulturasi dalam sejarah kebudayaan manusia telah terjadi sejak masa-masa silam. Biasanya, suatu masyarakat hidup bertetangga dengan masyarakat lain dan diantara mereka terjadi hubungan-hubungan, mungkin dalam lapangan perdagangan, pemerintahan dan lain sebagainya. (Soerjono Soekanto)

Akulturasi seringkali terjadi bila suatu kelompok manusia dengan kebudayaannya dihadapkan pada unsur-unsur suatu kebudayaan asing yang berbeda sedemikian rupa, sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu dengan lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaannya, tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaannya sendiri.

Semestinya, fenomena mahasiswa di atas disikapi secara cerdas oleh pemerintah Indonesia. Misalnya, pemerintah bisa menjadikan restoran-restoran kita sebagai kantung-kantung kecil yang menjadi basis Indonesian Culture di sini, dengan cara mensuplay beragam produk Indonesia ke sana. Atau, pemerintah bisa menghargai (baca : mengandalkan) kreativitas grup nashed tersebut di atas untuk membawa pesan ke-Indonesia-an kepada masyarakat internasional, misalnya.

Pengenalan budaya kita bisa dilakukan tidak melulu hanya dengan acara-acara formal-multilateral / bilateral an sich berupa pertunjukan pentas budaya atau simbolis pertukaran kebudayaan. Akan tetapi, sebagaimana kajian empiris membuktikan, bahwa akulturasi budaya terjadi lebih dikarenakan faktor tingginya intensitas kontak kultural dan tidak disadari. Mari kita sedikit mendelik ke belakang. Budaya Indonesia banyak dipengaruhi asimilasi berbagai budaya pendatang. Mulai dari budaya masyarakat Gujarat-Hindu, Arab-Islam, kemudian Eropa yang datang kemudian. Dan proses pertukaran budaya tersebut terjadi melalui interaksi panjang pada hal-hal kecil dalam kehidupan keseharian kala itu.

Catatan empiris pun menunjukan bahwa akulturasi budaya seringkali terjadi secara asimilatif. Bermula dari pertemuan antar budaya masyarakat kemudian berlanjut pada saling berkesesuaian ataupun bergesekan. Menurut catatan sosiologis, proses asimilasi ini tidak pernah terjadi kecuali melewati sikap saling toleran dan simpati diantara kebudayaan yang saling bertemu.

Salah satu sampel itu adalah bagaimana interaksi antara masyarakat Indonesia pribumi dengan masyarakat Tionghoa yang mengalami kesulitan berintegrasi. Ini disebabkan karena hubungan diantara keduanya diawali dengan sikap saling tidak toleran. Sejarah awalnya adalah ketika politik Hindia Belanda memilah masyarakat Indonesia kepada tiga golongan, yaitu golongan Eropa, Timur Asing, dan Bumiputera (Indonesia). Dasar hukum diskriminasi tersebut tercantum dalam pasal 163 Indische Staatsregeling (IS). Hak-hak orang Tionghoa (Timur Asing) lebih diuntungkan ketimbang golongan Bumiputera.

Di dalam memperkenalkan unsur kebudayaan yang relatif baru, senantiasa harus ditonjolkan manfaat atau kegunaan riil yang ternyata lebih besar dibandingkan dengan unsur kebudayaan lama (Koentjaraningrat). Dalam hal terakhir ini, menjamurnya restoran Indonesia dan terbitnya album perdana dari sebuah grup nashed kita membuktikan bahwa kreativitas mahasiswa Indonesia mulai diterima oleh masyarakat setempat.

Kehadiran restoran Indonesia dan grup nashed kita bisa menjadi media karnaval budaya Indonesia. Mahasiswa kita ternyata mampu merangkum dan menghidangkan keindahan budaya Indonesia dalam citarasa masakan, keramahan pelayanan, kesopanan berinteraksi, ataupun kemerduan lantunan suara, kepada masyarakat yang lebih luas.

Keindahan Indonesia telah dipublikasikan oleh tangan mahasiswa. Oleh karenanya, pantaslah bila pada suatu saat nanti pemerintah dan masyarakat Indonesia berdecak salut lalu sambil meneteskan air mata, dengan bangga mereka berkata "terima kasih mahasiswa!"

* Dimuat dalam buletin Informatika milik ICMI Orsat Cairo

** Ketua Umum PII Mesir 2006-2008

Membumikan Dzikir*

2008-11-25T15:26:00.001-08:00

- dari obrolan sore bersama Slamet Sholeh -

Oleh : Rashid Satari**

Tulisan ini adalah salah satu rekaman kenangan saya tentang profil seorang diplomat Indonesia di KBRI Cairo, Slamet Sholeh. Bagi kalangan mahasiswa yang tengah menempuh study di Cairo, sosok beliau adalah personifikasi pejabat Indonesia yang senantiasa mesra dengan aktifitas refleksi kehidupan. Setiap pengalamannya selalu dicatat – baik oleh dirinya sendiri maupun orang lain - menjadi refleksi yang sarat hikmah. Untaian paragraf di bawah ini adalah salah satunya.

* * *

Suatu sore, dalam perbincangan ringan bersama Pak Slamet Soleh. Beliau sempat berbagi pengalamannya selama berada di tanah air tempo hari. "Kala itu saya dalam perjalanan dengan kereta menuju Malang". Beliau menuturkan bahwa dirinya sempat membeli beberapa bungkus wingko untuk cemilan di dalam perjalanan.

Wingko terbungkus rapi. Dengan dus manis yang tersegel balutan plastik. Karena maksudnya memang untuk cemilan, maka beliau pun membukanya. Deretan wingko nampak manis berjejer begitu tutup dus terbuka. Namun tak disangka ternyata seperempat dari tumpukan wingko dalam dus tersebut adalah lapisan kertas belaka. Jumlah wingko tidak seperti yang tertulis dalam kemasannya.

Beralih ke ceritanya yang lain. Suatu hari, beliau diajak seorang kawannya bermain golf di kawasan Kedaton. Tempat golf ini memang menjadi langganannya ketika berada di Jakarta. Dalam kesekian kali kunjungannya ke tempat ini, beliau menyaksikan perubahan. Dulu, ketika bermain golf di tempat ini, kita akan disambut dan didampingi dengan baik oleh petugas-petugas lapangan yang rata-rata adalah pria. Ketika terakhir kali beliau mengunjungi tempat ini kembali, petugas-petugas lapangan tersebut berganti dengan perempuan. Setelah ditelusuri mengapa jadi seperti ini, pemilik lapanan golf berkata "karena untuk mempertahankan dan meningkatkan daya tarik kepada pengunjung".

Kisah Wingko memberikan petunjuk pada kita tentang dekadensi moral dan patologi sosial masyarakat kita. Kisah ini memaksa mata kita untuk terbuka dan melihat bahwa ternyata bohong dan tipu menipu sudah menjadi bagian yang biasa dalam kehidupan masyarakat kita. Tak tanggung-tanggung, fenomena ini terjadi di level pusat hingga daerah. Sehingga terbuktilah syair Iwan Fals yang berbunyi "maling teriak maling". Rakyat di grassroot terus menggugat para maling di pemerintahan sembari saling melakukan penipuan terhadap sesamanya.

Adapun kisah Kedaton, mengindikasikan betapa banyak gejolak sosial yang terjadi karena dimarjinalkannya kaum pria. Dunia usaha seperti industri pabrik, supermarket, dan tempat lainnya lebih memilih kaum hawa sebagai tenaga pekerjanya. Sementara tuntutan masyarakat selalu menuntut bagaimana pria bertanggung jawab. Tak heran, munculah berbagai tindak kriminal dari keadaan seperti ini.

Musibah moral tengah terjadi. Kalimat ini menjadi kesimpulan dari beberapa pengalaman di atas.

Mari beralih ke pembicaraan lain. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, republik kita memiliki gelar baru; "Republik Bencana". Gelombang tsunami yang menelan ratusan ribu jiwa manusia, menjadi salam pembuka dari runtuyan bencana alam selanjutnya. Beberapa gempa bumi besar dan ratusan kali gempa kecil, banjir, longsor, banjir lumpur, kecelakaan pesawat, terbakarnya kapal laut, dan bencana-bencana lainnya datang silih berganti.

Sebuah anekdot sarat hikmah dilontarkan Anis Matta. "Orang Indonesia terus - menerus dikejar bencana, bahkan hingga beranda surga sekalipun". Ungkapan ini dilontarkannya sebagai refleksi atas insiden yang menimpa jemaah haji Indonesia di Arafah-Mina tempo hari.

Saya sempat bertanya-tanya, "masihkah bencana-bencana alam ini menjadi ujian ataukah sudah terkatagori sebagai adzab bagi kita?" Pertanyaan spontanitas ini muncul ketika melihat fenomena masyarakat yang seakan tak menghiraukan bencana-bencana tersebut. Bencana yang terjadi seakan hanya menjadi angin lalu. Tidak disambut dengan sikap introspeksi diri. Penghayatan atas bencana alam hanya berujung dengan isthighasah-isthigasah massif, istigfar masal dan sejenisnya. Selepas itu, masyarakat kembali kepada kesehariannya yang kadung terkontaminasi dengan kemaksiatan kecil yang telah dianggap biasa.

Contoh kecil, tentu kita masih ingat dengan Yahya Zaini. Seorang "da'i" di kalangan parlemen yang telah mencoreng muka keagungan Islam. Bayangkan, masyarakat kita belum bisa mencibir perbuatan bejatnya sebelum menyaksikan langsung rekaman kejadiannya. Malah ada ungkapan apologetik yang menggelitik, "ya.. kita harus melihat dulu bagaimana kejadiannya, baru bisa memvonisnya". Tanpa maksud mengeneralisir, fenomena yang kini terjadi adalah masyarakat kita menyikapi kemaksiatan kecil sebagai hal yang biasa.

Bencana tak henti-hentinya menimpa kita. Mulai dari bencana alam hingga bencana moral. Sepertinya, diantara keduanya memiliki keterkaitan satu sama lain. Bahkan saya yakin hubungan diantara keduanya adalah simbiosa kausalita. Di mana salah satunya menjadi pendorong kemunculan satu yang lainnya.

Setidaknya ada dua hal yang bisa dilakukan untuk menyikapi kenyataan di atas. Pertama, mengembalikan (menyadari sepenuhnya) bencana yang terjadi kepada Allah Swt. sebagai pemilik segala kejadian di bumi (Alhadid [57]: 22). Kedua, mengembalikan semua bencana yang terjadi kepada diri kita sendiri selaku manusia sebagai penaggungjawab atas segala kejadian di muka bumi (Al-Rum [30]: 41).

Dua langkah di atas tak cukup hanya menjadi lips servise belaka. Tidak cukup hanya dengan permohonan ampun kepada-Nya (istigfar). Namun kita pun dituntut untuk mencari tahu secara cermat tentang sabab-musabab bencana yang selama ini terjadi (i'tibar).

Sudah saatnya kita menerjemahkan lantunan dzikir dengan gerak tangan, dengan langkah kaki, dengan ucapan lisan, dengan itikad hati, dengan tingkah laku keseharian yang mencerminkan lafadz Subhânallah, Alhamdulillâh, Allâhuakbar, Lâ ilâha illallâh. Sudah saatnya kita menjalankan fungsi nurani agar bisa peduli, peka dan sensitif dengan hal-hal kecil. Sudah bukan saatnya lagi kita menuding keburukan orang-orang besar bangsa kita sebagai biang kerok bencana yang terjadi. Kini adalah saatnya menambali bolong-bolong, mematri bopeng-bopeng yang ada di muka kita sendiri. Karena sangat mungkin bencana-bencana itu timbul sebagai akumulasi dosa-dosa di balik wingko. Sangat mungkin bencana-bencana itu timbul sebagai akumulasi dosa-dosa yang tidak terasa. Wallahu'allam bishawab.

***
Artikel saya di atas sebenarnya telah dimuat dalam buletin Al Furqan milik organisasi Pwk. Persis Mesir di Cairo. Namun, tulisan reflektif tersebut bagi saya selalu relevan untuk disunting dan dibaca ulang. Dan, untuk kesempatan kali ini, tulisan ini saya persembahkan sebagai kenang-kenangan khusus untuk Slamet Sholeh yang pada 02 November 2008 – bila tak ada aral melintang – akan pulang ke tanah air mengakhiri tugasnya sebagai Atdikbud (Atase Pendidikan dan Kebudayaan) KBRI Cairo.

Cairo bagi saya adalah sekolah. Dan, mungkin tanpa beliau sadari, sosok Slamet Sholeh bagi saya adalah salah satu gurunya.

Terakhir, sebagai mahasiswanya saya haturkan terima kasih pada beliau. Semoga interaksi selama ini menjadi manfaat. Tak ada gading yang tak retak, mohon maaf atas segala khilaf. Saya yakin kepulangan ke tanah air bukanlah akhir, melainkan babak baru. Oleh karenanya, selamat berbakti, Bapak. Semoga petunjuk dan lindungan Allah SWT selalu bersama Bapak. Amin!

*) Salah satu tulisan dalam buku antologi BUAH TUTUR 'Kado Cinta Untuk Drs. Slamet Sholeh, M.Ed" (Cairo:2008)

**) Saat tulisan ini dibuat, penulis masih berstatus mahasiswa program Lisence (S1) tingkat akhir di Universitas Al Azhar Cairo, Fakultas Ushuluddin, Jurusan Da’wah wa Tsaqafah Islamiyyah. Cukup banyak berinteraksi dengan Bapak Slamet Sholeh khususnya ketika penulis masih aktif di perkumpulan seni gamelan Sunda LSGP (Lingkung Seni Gentra Pasundan) KPMJB Cairo (2004-2006). Juga, saat penulis masih aktif di organisasi Pwk. PII Mesir (2006-2008). Email : "neo_kabayan@yahoo.com" atau "email.rashidsatari@Gmail.com".

Membangun Sugesti Positif*

2008-11-24T15:55:00.000-08:00

Oleh : Rashid Satari

Merdeka berarti bebas. Merdeka berarti lepas. Merdeka berarti puas karena terlepas dari segala belenggu yang membuat langkah jadi terbatas. Merdeka berarti baru. Merdeka berarti langkah maju. Merdeka berarti pintu gerbang untuk mengawali langkah membangun tanpa ragu.

Setelah 62 tahun kemerdekaan, Indonesia menghadapi penjajah-penjajah baru. Imperialis-imperialis baru. Kolonialis-kolonialis baru. Materialis-materialis baru. Musuh-musuh tersebut jauh lebih canggih lagi. Ia lebih susah dideteksi. Ia menyerang melalui saluran-saluran birokrasi. Ia merusak, merasuk melalui sistem negara. Parahnya lagi, ia tidak hanya datang dari luar saja, tapi juga dari dalam. Ia muncul dari anak negeri sendiri.

Akhirnya, Indonesia terperosok ke dalam jurang yang dalam. Jurang kemiskinan, jurang kebodohan, dan jurang ketertinggalan. Indonesia digerogoti secara gradual oleh virus mematikan bernama korupsi, kolusi dan nepotisme. Sehingga Indonesia lumpuh bahkan nampak seperti hampir mati.

Hingga tahun 2006, angka kemiskinan masyarakat Indonesia masih terpuruk. Jumlah penduduk miskin yang hidup di bawah garis kemiskinan di Indonesia pada bulan Maret 2006 sebesar 39,05 juta (17,75%). Pada Februari 2005 berjumlah 35,10 juta (15,97%). Ini menunjukan peningkatan sebesar 3,95 juta jiwa. Adapun Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang kita ketahui melalui kaca mata Pendidikan masih berada di peringkat 122 dari 175. Prestasi Indonesia masih berada di bawah Vietnam.

Lantas apakah yang masih bisa diharapkan dari sebuah negeri yang kata orang adalah negeri makmur dengan limpahan emas peraknya ini. Masihkan ada secercah harapan untuk bisa kembali berbenah sehingga anak negeri Indonesia ini bisa kembali percaya diri suntuk sekedar menyenandungkan sebuah lirik “..orang bilang tanah kita tanah surga.. tongkat kayu dan batu jadi tanaman..”.

Yang kita perlukan adalah sikap percaya diri. Kita memerlukan suatu sikap mental masyarakat yang tahan banting menghadapi krisis seberat apapun. Kita butuh sikap mental seperti ini dalam arti kesiapan mental agar tetap berupaya survive dalam himpitan dunia, untuk kemudian menggenggamnya.

Indonesia masih menyimpan sekian banyak kekayaan. Mulai dari kekayaan alam hayati hingga kekayaan potensi Sumber Daya Manusia (SDM). Indonesia masih memiliki persediaan amunisi yang cukup untuk bangkit mengejar ketertinggalannya. Bangkit dari himpitan kemiskinan, lilitan kebodohan dan keluar dari jurang ketertinggalan.

Sikap mental sebagai pejuang dan sebagai pemenang yang pernah dimiliki oleh bangsa ini pada dekade perjuangan kemerdekaan, harus terus dipupuk dan ditumbuhsuburkan. Mari bangun sugesti positif bahwa kita adalah sebuah bangsa yang sebenarnya bisa sejajar dengan bangsa-bangsa besar dunia. Karena bukankah kita memiliki darah itu? Tidak cukupkah kebesaran Majapahit, Samudera Pasai dan Padjadjaran misalnya, sebagai bukti?! Sekali lagi, kita sebenarnya bisa. Hanya tinggal kemauan dan daya upaya. Bila selama ini kita seringkali menghadapi karang terjal setiap mencoba untuk bangkit, maka sesungguhnya gagal itu biasa.. terus berusaha, itu baru..ruar biasa!

*) Editorial Bulettin Musafir PII Mesir edisi Agustus 2007

Berprestasi di "Masisir University"*

2008-11-24T15:44:00.001-08:00

Oleh : Rashid Satari**

Saya teringat pertanyaan seorang kawan, Asep Lukman, mahasiswa S1 Sekolah Tinggi Hukum Garut (STHG) yang juga aktifis LSM Jardes (Jaringan Desa) Garut. "Kapan lulus dari Al-Azhar, Kang? Eh.. maksud saya, kapan lulus dari Mesir?". Pertanyaan itu saya jawab dengan senyuman.

Baru saja kita lewati tanggal 28 Oktober. Tanggal di mana delapan dasawarsa lalu pemuda pelajar Indonesia melakukan manuver gerakan yang menjadi lokomotif utama dan inspirasi lahirnya proklamasi delapan tahun kemudian. Bukti historis itu menunjukan bahwa peran pemuda pelajar yang kerap dinamakan "mahasiswa" ini sangat besar dalam dinamika kehidupan sosial kebangsaan. Sehingga tak aneh bila berbagai jargon banyak disematkan pada mahasiswa, seperti Agent of Changes, Problem Solver, Moral Force dan lain sebagainya. Sehingga tidak heran pula ketika banyak sejarawan bahkan sastrawan semisal Pramoedya Ananta Toer berkelakar bahwa sejarah Indonesia, bahkan sejarah dunia adalah sejarah para kaum muda (mahasiswa). Kajian empirik seperti tadi menunjukan bahwa mahasiswa merupakan pegiat aktifitas intelektual dan juga aktifitas sosial, yang pada dasarnya kedua hal tersebut berkaitan erat.

Masisir, sebagaimana kita ketahui bersama adalah komunitas mahasiswa. Aktifitas intelektual yang digeluti Masisir sejatinya menjadi investasi jangka panjang bagi pembangunan masyarakat Indonesia kelak. Pada perjalanannya, mahasiswa Indonesia di Mesir senantiasa memerlukan perkumpulan tertentu, besar maupun kecil, formal maupun non-formal, untuk mengasah potensi intelektualnya. Oleh karena itu, fenomena multi-organisasi yang ada di tengah Masisir merupakan anugerah. Sebagaimana halnya kehadiran Jong Java, Jong Sumatera, Jong Celebes dan lain sebagainya yang menjadi penopang penting Sumpah Pemuda 1928.

Dalam orasi di hadapan para peserta KIPI (Konferensi Internasional Pelajar Indonesia) Se-Dunia, Sydney 2007, Prof. Dr. Emil Salim melontarkan stimulan bahwa dalam dunia global yang sangat kompetitif ini, lulusan S1 dan S2 tidak lagi cukup untuk memenuhi kualifikasi intelektual Indonesia (Terobosan edisi 319). Artinya, sudah bukan masanya lagi mahasiswa sibuk dengan dialektika prestasi akademis itu penting atau tidak, ijazah itu penting atau tidak. Melainkan sekarang adalah saatnya mahasiswa memakai pola pandang bagaimana mengimplementasikan perannya sebagai wujud tanggungjawab sosial terhadap masa depan pembangunan masyarakat Indonesia.

Dalam berbagai ajang kompetisi internasional, prestasi akademis mahasiswa Indonesia cukup membanggakan. Ini bisa kita lihat dari berbagai sampel ajang kompetisi internasional yang dijuarai oleh mahasiswa Indonesia. Beberapa diantaranya adalah tahun 2003, mahasiswa Indonesia merebut juara III dari 41 negara peserta pada olimpiade matematika di Universitas Teknologi Isfahan Iran. Kemudian Maret 2007, Hanna Azkiya mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Indonesia meraih Best Oralist (Oralis peringkat I) pada Kompetisi Peradilan Semu bergengsi Internasional Philip C. Jessup Moot Court di Washington DC, mengalahkan 200 peserta lain dari 95 universitas dunia. Juga masih banyak prestasi yang ditorehkan mahasiswa kita seperti kompetisi internasional dalam desain mobil tenaga surya, fisika, lomba program komputer, hingga debat bahasa Inggris tingkat dunia (Fasli Jalal, 2004). Namun ternyata, berbagai kemenangan itu belum mampu menjawab segala persoalan sosial bangsa kita seperti kemiskinan, pengangguran, krisis jati diri, narkoba dan lain sebagainya.

Padahal mahasiswa tidak bisa dilepaskan dari aktifitas intelektual dan sosial. Oleh karenanya, mahasiswa tidak bisa mengkhususkan atau mengeliminir diri dari salah satunya. Sebelum memasuki realitas kehidupan di lapangan, mahasiswa harus melalui fase rangkaian proses pembelajaran terlebih dahulu.

Kembali ke konteks Masisir. Keberadaan beragam corak organisasi seperti senat, ormas, kelompok kajian, almamater, organisasi kedaerahan, sanggar seni bahkan perkumpulan-perkumpulan tanpa bentuk sekalipun menjadikannya unik dan berbeda dengan mahasiswa Indonesia di negara lain. Keberagaman tersebut tidak seharusnya dipandang sebagai bentuk diferensiasi atau klasifikasi kaku atas mahasiswa kita di sini. Paradigma seperti itu harus dirubah menjadi sebuah cara pandang bahwa apapun organisasinya, minumnya (orientasinya) adalah nilai-nilai intelektualitas.

Sekolah kita saat ini bukan sekedar kampus abu-abu bernama Al-Azhar saja. Namun, sekolah kita adalah Masisir itu sendiri, tempat kita belajar hidup bersosial, berdampingan, saling memberi dan menerima vitamin-vitamin intelektual. Ketika komponen masisir bermasalah, seperti konflik masisir kemarin, maka menutup mata atau pura-pura tidak tahu adalah keliru. Harus kita sadari bahwa konflik seperti itupun merupakan bagian dari fase pembelajaran kita. Tidak cukup pulang dengan berbekalkan lembar ijazah saja. Hanya dengan berperan sesuai namanya lah, kita, mahasiswa, bisa meraih prestasi di sekolah yang bernama "Masisir" ini. Wallahu'alam bishawab.

*) Juara II Lomba Kolom Buletin Terobosan Mahasiswa Indonesia di Mesir, 2007

Masisir dan Fenomena Kelalaian Sistemik

2008-11-24T15:27:00.000-08:00

- Sebuah Otokritik -

Oleh : Rashid Satari*

Di suatu petang, saya sempat bertanya pada seorang kawan tentang bagaimana kabar Masisir akhir-akhir ini. Jawabannya adalah "Yah.. masisir masih gitu-gitu aja". Jawaban ini boleh jadi sedikit mengerutkan kening siapapun yang mendengarnya. Penggalan kalimat dari jawaban tersebut mungkin tidak begitu menarik. Namun akan lain ceritanya bila ternyata kalimat itu menemukan relevansinya pada realitas keseharian kita (Masisir) saat ini. Jawaban itu menyiratkan bahwa sebagai sebuah kelompok masyarakat, Masisir masih belum banyak berubah.

Pasca ujian termin pertama kemarin, dinamika Masisir telah dihangatkan kembali dengan dua buah acara besar yaitu bedah buku Ayat-Ayat Cinta yang fenomenal dan sebuah konser musik Islami. Terbilang besar karena kedua acara ini diselenggarakan di auditorium Fakultas Kedokteran Universitas Al-Azhar Cairo, sebuah lokasi yang untuk sementara dan sampai saat ini masih menjadi standar tolak ukur atau barometer besar kecilnya suatu acara yang diselengarakan Masisir.

Kedua acara yang berbeda tersebut tenyata memiliki banyak sisi kesamaan. Sama-sama besar, sama-sama mengebrak, sama-sama menyita perhatian publik masisir, dan satu lagi, sama-sama diselenggarakan dalam timing waktu yang - sangat disayangkan - tidak disiplin. Pembukaan acara dilakukan pada waktu yang jauh melenceng dari rencana yang telah disosialisasikan kepada publik jauh-jauh hari sebelumnya. Kedua acara tersebut sama-sama semakin mengkristalkan opini selama ini bahwa masisir tidak pernah bisa melepaskan diri dari kebiasaan mengulur waktu atau lebih kita kenal dengan "jam karet". Satu kebiasaan yang kita sepakati bersama sebagai sebuah kebiasaan keliru, khususnya bagi komunitas masyarakat terpelajar seperti Masisir.

Kedua acara di atas hanyalah sampel kecil dari sekian banyak acara yang mengalami penguluran waktu. Alasan keterlambatan pembukaan acara seperti ini disinyalir dipengaruhi oleh dua faktor. Faktor pertama, datang dari khalayak publik yang selalu saja menjadikan alasan-alasan kecil – manusiawi – yang sebenarnya selalu bisa disiasati - seperti sulitnya kendaraan dan lain sebagainya sebagai kendala. Faktor kedua datang dari pihak penyelenggara / pengundang yang merasa khawatir acara menjadi tidak sempurna karena keterlambatan khalayak publik yang menjadi undangan. Kekhawatiran inilah yang mendorong kebijakan penguluran waktu, karena bagi pihak pengundang, kehadiran khalayak publik merupakan bukti sukses atau tidaknya suatu acara. Pendek kata keterlambatan ini terjadi karena unsur kesengajaan.

Penghargaan atas waktu menjadi identitas bagi sebuah bangsa maju. Atau minimalnya, ia menjadi identitas atau karakteristik dari sebuah bangsa yang ingin maju, seperti Jepang misalnya. Sehingga penghargaan atas waktu-lah yang secara langsung membedakan antara bangsa yang dinamis menuju kemajuan, dengan bangsa yang statis bahkan berjalan ke arah keterpurukan.

Masisir adalah sebuah komunitas masyarakat yang unik. Sebagai sebuah komunitas masyarakat, Masisir memiliki berbagai macam pola perilaku atau yang dalam ilmu Sosiologi dikenal dengan istilah Patterns of Behavior. Pola-pola perilaku inilah yang kemudian dalam skala mikro menjadi habit / kebiasaan personal dan dalam skala makro menjadi sebuah budaya. Adapun bila kita telusuri lebih lanjut, maka pola-pola perilaku Masisir akan banyak ditemui dalam pernak-pernik aktivitas keseharian mulai dari kegiatan akademis perkuliahan, kajian-kajian intelektual, surfing internet, jalan-jalan, bahkan sampai kebiasan tidur pagi sekalipun.

Begitu pula dalam penghargaan atas waktu. Ini pun termasuk sebagai bagian dari pola perilaku sebuah masyarakat. Tengok misalnya Jepang, masyarakatnya secara kultural telah memiliki cara pandang yang sama terhadap urgensi waktu. Sehingga mereka tidak membiarkan sedikitpun dari waktu yang mereka miliki berlalu dengan percuma. Kurang lebih enam puluh dua tahun pasca tragedi Hirosima dan Nagasaki, Jepang kini menjadi bangsa raksasa dari Asia. Sekali lagi, ini membuktian bahwa untuk masyarakat atau bangsa yang ingin maju, penghargaan atas waktu menjadi hal yang niscaya.

Kembali pada dua sampel acara Masisir yang telah disinggung di atas. Kebijakan untuk melakukan penguluran waktu yang terjadi padanya boleh jadi bermaksud baik. Namun perlu diingat, ketika langkah itu diambil, maka ketika itu pula kita mengamini kekeliruan yang tengah terjadi di tengah masyarakat kita yaitu kebiasaan "jam karet". Bahkan lebih jauh dari itu, penguluran waktu tersebut berarti memediasi kekeliruan yang seharusnya diperbaiki. Sehingga lambat laun, setiap anggota masyarakat memiliki pandangan yang sama terhadap kekeliruan ini, masyarakat memandang kekeliruan ini sebagai hal yang biasa. Dan lebih parah lagi, kekeliruan ini selanjutnya menjadi budaya yang tersistematiskan secara rapi dalam setiap penyelenggaraan acara. Bila telah sampai pada taraf ini, berarti tanpa disadari kita tengah merancang skenario "bunuh diri" untuk masa depan bangsa kita sendiri, sehingga "menjadi bangsa yang maju" tetap hanya menjadi utopia kita bersama.

Adalah naif bila kehadiran khalayak publik dijadikan alasan penguluran waktu. Walaupun penguluran ini dimaksudkan sebagai toleransi bagi mereka yang datang terlambat, lantas bagaimanakah penghargaan atau toleransi bagi mereka yang berupaya disiplin dengan datang di awal waktu (?).

Perlu perubahan paradigmatik untuk memperbaiki kekeliruan ini. Bentuknya bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama, memutar logika berpikir kita tentang siapa yang harus lebih dihargai, undangan yang datang terlambatkah atau undangan yang datang di awal waktu. Kedua, memulai acara tepat / sesuai dengan waktu yang telah disosalisasikan kepada khalayak publik. Untuk pertama kali, kedua cara ini mungkin akan terasa sulit. Namun hal ini akan memberikan shock therapy secara masif untuk masyarakat kita, sehingga lambat laun bila dibiasakan, jam karet yang telah mendarah daging itu bisa dikikis dengan pembiasaan budaya hidup disiplin.

Mungkin benar bila ada yang mengatakan bahwa "pengulur waktu" sudah menjadi dua kata yang defenitif bagi masisir. Namun sebagai komunitas masyarakat terpelajar, budaya negatif yang bertolak belakang dengan semangat kemajuan harus kita pangkas habis. Ketidakdisiplinan atau kelalaian tidak boleh ditumbuhsuburkan apalagi dengan kesengajaan. Mari buktikan bahwa kita menginginkan kemajuan, mari bangun budaya disiplin itu mulai dari sekarang. Wallahu 'alam bishawab.

*) Ketua Umum PII Perwakilan Mesir 2006 - 2008

“Kampung Melayu” di Kairo

2008-11-24T15:16:00.000-08:00

Oleh : Rashid Satari*

Ada kemiripan antara Kairo dengan Jakarta. Keduanya adalah kota metropolitan yang sama-sama menjadi ibu kota dari sebuah negara. Selain hal tadi, masih ada satu kesamaan antara kedua kota ini. Di kedua kota besar ini sama-sama ada "kampung melayu".

Daerah itu berlokasi di Hay el-Asyir, Nasr City, tepatnya di Swessry B district. Bila sekali waktu anda berkesempatan mengunjungi Kairo, maka jangan lewatkan untuk mengunjunginya. Hampir 90 persen warga Indonesia yang berada di Kairo, baik itu dari kalangan pelajar, TKI, TKW atau pegawai KBRI sekalipun, tinggal di kawasan ini. Bahkan tak hanya untuk warga Indonesia, kawasan inipun menjadi tempat tinggal favorit bagi warga negara serumpun lainnya seperti Malaysia, Thailand, Singapore ataupun Filipina.

Kawasan ini terbagi pada dua wilayah yaitu Swessry A dan Swessry B. Swessry A mencakup blok Bawabat I, Bawabat II dan Bawabat III. Sedangkan Swessry B hanya memiliki satu blok saja bernama blok Gamee. Kedua wilayah ini dipisahkan oleh Sûq Sayarât (area pasar mobil bekas) yang melintang diantara blok Bawabat III dan blok Gamee.

Menurut beberapa sumber informasi, latarbelakang kawasan ini menjadi "kampung melayu" adalah karena harga sewa yang ditawarkan untuk setiap flat apartemennya relatif lebih terjangkau dibanding dengan kawasan lain di Kairo. Khusus bagi masyarakat berkewarganegaraan Indonesia, daerah ini menjadi sasaran utama untuk ditinggali sejak krisis ekonomi 1998 melanda Indonesia. Sebelum terjadi krisis, kawasan yang menjadi sasaran utama untuk ditinggali di sini adalah kawasan Rab'ah el-Adaweya lalu bergeser ke kawasan Hay el-Sabi', kemudian bergeser lagi ke Hay el-Asyir. Pada perkembangan selanjutnya daerah ini menjadi begitu favorit karena di sini pulalah berkumpulnya sekretariat-sekretariat perkumpulan pelajar dan mahasiswa Indonesia. Dengan kata lain, daerah ini menjadi pusat kegiatan dan dinamika masyarakat Indonesia di Kairo.

Tidak berlebihan bila kawasan ini dijuluki "kampung melayu"nya Kairo. Bila kita memasuki blok Gamee saja misalnya, jangan heran ketika hampir setiap radius 3 sampai 4 meter kita jumpai orang Indonesia, dari manapun asal sukunya. Mulai dari mereka yang hilir mudik menjadi aktivis organisasi, pegawai rumah makan, server internet cafe, dagang tempe, hingga yang sekedar jalan-jalan sore.

Selain itu, kehadiran beberapa rumah makan Indonesia di kawasan ini turut menjadi indikator layaknya kawasan ini digelari "kampung melayu". Sampai tulisan ini dibuat, ada tiga rumah makan (RM) atau kedai makan Indonesia di Swessry A, diantaranya adalah RM Azhar, RM Lâ Tansâ dan Cristal Net (Warnet yang merangkap juga sebagai RM). Juga satu rumah makan Malaysia bernama RM Sri Kelantan II. Adapun di Swessry B terdapat empat rumah makan Indonesia, diantaranya adalah RM Sarinah yang berlokasi tepat di samping Suq Sayarat, RM Sabang, RM Bismillah, dan RM Kita.

Menu yang disajikannya pun adalah menu ala Indonesia yang cukup beragam. Mulai dari mie bakso, soto, urab, tumis, mpek-mpek Palembang, rendang, dan lain sebagainya. Tentu saja dijual dengan harga yang sangat bersahabat karena rata-rata konsumennya adalah kalangan mahasiswa yang kondisi dompetnya sudah gampang ditebak. Misalnya saja di RM Sarinah, sepiring nasi rames dengan sepotong paha ayam dan sayur bisa dinikmati hanya dengan Le. 4,00 (kurang lebih Rp 7.000). Hebatnya lagi, kehadiran RM Indonesia seperti ini ternyata cukup diterima juga oleh masyarakat non-Indonesia, baik itu warga tempatan maupun warga asing dari negara lainnya seperti Somalia, Malaysia, Pakistan bahkan Amerika sekalipun.

Selain beberapa rumah makan, di kawasan ini pun banyak terdapat sekretariat perkumpulan pelajar dan mahasiswa. Menurut database teraktual, sekretariat organisasi yang bertempat di Swessry A antara lain sekretariat PCI-NU (Nahdlatul Ulama), PCI-Muhammadiyyah, PWI PII (Pelajar Islam Indonesia), PIP PKS (Partai Keadilan Sejahtera) dan beberapa organisasi kedaerahan seperti Gamajatim (Jawa Timur), KMB (Banten), KMNTB (Nusa Tenggara Barat), HMM (Medan), KPTS (Tapanuli Selatan), KPJ (Jakarta) KMM (Minangkabau) dan KMA (aceh). Sedangkan yang berlokasi di Swessry B diantaranya adalah Pwk. Persis (Persatuan Islam), Pwk. Al-Washliyyah, kekeluargaan KPMJB (Jawa Barat), dan KMKM (Kalimantan).

Bila sore tiba, cobalah untuk berjalan-jalan ke Sûq Sayarât. Hampir setiap sore hari selain Jumat dan Minggu, tempat ini menjadi arena olah raga bagi masyarakat rumpun Melayu, Indonesia salah satunya. Bagi mereka yang senang dengan sepak bola, Footsal adalah olahraga yang kerapkali diadakan di area beraspal ini. Karena lahannya yang luas, Sûq Sayarât sanggup menampung empat hingga lima pertandingan Footsal sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Tak jarang mahasiswa Indonesia mengadakan tanding persahabatan dengan mahasiswa dari negara serumpun lainnya. Sedangkan bagi mereka yang telah berkeluarga, Sûq Sayarât menjadi area refreshing sambil melepaskan si kecil berlari-lari ke sana kemari.

*)Mahasiswa S1 Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar Kairo.

PPMI dan Demokrasi Menuju Stagnasi?**

2008-11-24T15:08:00.000-08:00

Oleh : Rashid Satari*

Sudah tiga tahun kita menjalani dinamika re-demokratisasi. Segenap elemen Masisir seakan bernafas lega pasca Mubes 2003, di mana kesepahaman kolektif tentang sistem terbaik pemerintahan mahasiswa; Student Government System (SGS) diproklamirkan.

Sayang, perhelatan besar yang sempat memakan modal finansial dan pikiran yang besar di tahun 2003 itu seakan menguap begitu saja. Jargon tentang semangat berdemokrasi – yang kepalang tanggung digemborkan – itu semakin meredup. Prosesi Pemilu Mahasiswa (Pemiluwa) dalam dua tahun terakhir serta Sidang Paripurna I dan Sidang Pleno III BPA MPA PPMI kemarin bisa menjadi simbol atau representasi asumsi di atas. Fenomena Pemiluwa di tahun 2004 misalnya, dengan kuantitas pemilih yang minim, terjadi pula di tahun 2005. Fenomena yang sama juga kita saksikan di sidang BPA MPA PPMI tempo hari. Inikah buah perasan keringat dan perasan otak berhari-hari dalam Mubes PPMI 2003 itu (?)

Secara manusiawi, kecenderungan seseorang terhadap sesuatu berbanding lurus dengan seberapa berartinya sesuatu tersebut bagi dirinya. Asumsi ketidakberartian PPMI di mata anggotanya dalam beberapa edisi Terobosan boleh jadi benar adanya. Artinya, separuh lebih anggota PPMI tidak lagi memandang PPMI sebagai hal yang urgen bagi dirinya. Apalagi ketika hal ini diamini oleh kehadiran organisasi-organisasi lain semisal organisasi kekeluargaan yang secara de jure dan stuktural adalah ranting kecil dari PPMI, namun secara de facto dan fungsional adalah bonsai cantik yang tumbuh menyendiri. Peran, kehadiran dan manfaat organisasi seperti kekeluargaan, secara praktis dan emosional, sejauh ini dirasakan langsung oleh anggotanya yang notabene anggota PPMI juga. Namun mari buka mata, para anggota mayoritas di sini tak punya waktu untuk sekedar memahami lalu lintas organisasai yang sedemikian kompleks. Wajar bila akhirnya, bagi mayoritas anggota di level grass root, PPMI menjadi tidak berarti.

Pernah terngiang di telinga kita sebuah syair lirih tentang isu pluralitas, protes ketidakfairan, atau lagu berjudul hegemoni kekuasaan, disenandungkan terhadap PPMI. Fenomena ini lumrah terdengar dalam setiap denyut demokrasi. Sebagaimana lumrahnya kehadiran pihak oposisi yang sebenarnya memiliki peran positif sebagai sparing partner dan penyeimbang pemerintahan terpilih. Namun kenyataannya, lagu-lagu tersebut hanya bisa dimainkan oleh segelintir elite mahasiswa saja. Bahkan tak jarang lagu-lagu seperti itu dipandang tabu. Tak semua kita hafal dan mengerti lagu-lagu itu. Tak semua memahami urgensi proses demokrasi itu. Akhirnya, jadilah demokrasi berjalan secara timpang. Demokrasi menjadi perjuangan, bulan-bulanan dan tuntutan sebagian orang. Fenomena yang sama sekali kontraproduktif dengan makna demokrasi itu sendiri.

Kekhawatiran lainnya adalah terjadinya disfungsi dan disposisi PPMI. Pandangan sebelah mata terhadap PPMI dikhawatirkan menempatkan PPMI pada posisi sebagai ‘organisasi kagetan’ atau organisasi formalitas. Atinya, PPMI diartikulasikan sebagai kendaraan atas solusi permasalahan birokratis kewarganegaraan saja. PPMI hanya menjadi tempat permohonan surat jalan dan bumper ketika datang permasalahan diplomatis dengan pemerintah negara setempat. PPMI kehilangan wibawa dan fungsi internalnya. Lebih parah lagi ke dalam, PPMI tak lagi punya taring dalam otoritas instruksionalnya. Sehingga muncul fenomena, PPMI tak cukup tenaga untuk menjawab segala permasalahan aktual Masisir seperti patologi sosial yang saat ini nyaring kita dengar. Padahal permasalahan Masisir selalu sekian langkah lebih maju daripada upaya memikirkannya.

Meminjam kalimat Eep Saefullah Fatah, “Selamat atau tidaknya proses demokratisasi itu tergantung pada pelaku utamanya”. Pelaku utama itu tentu saja bukan Muladi Mughni, bukan Rio Errismen Armen, bukan Hamzah Amali, pun bukan Cecep Taufiqurrahman. Bukan elite-elite mahasiswa yang namanya kerap menghiasi headline dunai pers kita. Pelaku utama itu bukan elite-elite mahasiswa yang sering hilir mudik atau menghuni bangunan sakral Wisma Nusantara. Pelaku utama itu bukan pula elite-elite mahasiswa yang kerap berinteraksi dengan birokrasi KBRI. Pelaku utama demokrasi adalah rakyat – mahasiswa yang tak bernama (silent-majority), individu-individu dan komunitas yang tak pernah terkutip Terobosan, mahasiswa mayoritas yang setiap hari bergelut dengan keseharian. Pelaku utama demokrasi kita adalah semua pihak, setiap individu mahasiswa yang selama ini selalu diatasnamakan namun seringkali tak pernah ikut menentukan.

Mari menilik kembali dua session Pemiluwa dan Sidang BPA-MPA PPMI kita kemarin (Terobosan edisi 209, rubrik Komper). Ketidakhadiran konstituen sebagaimana yang ditargetkan kala itu, telah menuai beragam penilaian dari berbagai kalangan. Salah satu yang paling santer adalah tentang ‘kekurangsadaran’. Suara-suara yang tak teraspirasikan itu dianggap sebagai representasi dari kekurangsadaran akan arti penting masa depan PPMI. Penulis berpandangan bahwa asumsi ini bisa saja benar adanya. Oleh karena itulah, upaya-upaya penyadaran harus dilakukan. Sebuah pencerahan paradigmatik atas demokrasi, yang mengajarkan bahwa perbedaan itu bukan hal yang tabu dilakukan. Bahwa oposisi itu bukan hal ‘aib diperankan. Bahwa demokrasi bukan kleptokrasi; demokrasi hadir untuk mengformulasikan suara, bukan merampas dan membungkam suara.

Akhirnya, revitalisasi PPMI mungkin menjadi tawaran yang potensial dan menjanjikan. Tidak cukup tenaga untuk menjawab permasalahan yang semakin hari semakin rumit, sehingga butuh kerja kolektif untuk akselerasi penyelesaiannya. Menjadi tanggung jawab bersama PPMI secara integral (DPP, DPD, BO dan unsur lainnya) dalam membangun dinamika demokrasi kita. Tanggung jawab yang seharusnya dipikul bersama oleh komunitas mahasiswa yang baru saja memproklamirkan berdirinya sebuah pemerintahan mahasiswa.

*)Sekretaris Umum PII Mesir 2004-2006.

**)Dimuat dalam buletin Terobosan milik mahasiswa Indonesia di Cairo.

Gatot Kaca, Uwa Lengser dan Neo_Kabayan*

2008-11-24T14:49:00.000-08:00

Oleh : Rashid Satari**

Jumat 18 April 2008. Secara kebetulan saya memperoleh kesempatan sebagai moderator dalam acara Dialog dan Tausiyah bersama Prof. Dr. Maman Abdurahman, MA (Guru Besar Unisba dan Ketua Bidang Tarbiyyah PP. Persis). Bertempat di Pasangrahan KPMJB (Keluarga Paguyuban Masyarakat Jawa Barat) Cairo, acara yang diselenggarakan oleh para pengurus KPMJB ini juga menghadirkan Muhammad Noor (senior KPMJB) sebagai narasumber.

Sebagai moderator, peran saya adalah memberikan stimulan sehingga alur dialog sesuai dengan target yang diharapkan penyelenggara khususnya. Saya banyak merenungi kata demi kata yang diurai kedua narasumber sore itu. Sembari mencatat beberapa point kunci, membran pendengaran saya mengalirkan informasi ke otak secara cepat. Rupanya banyak hal yang saya tidak tahu tentang tanah air saya sendiri.

Prof. Maman menyampaikan beberapa informasi penting. Sumber Daya Masyarakat (SDM) Jawa Barat hingga saat ini masih rendah yaitu peringkat ke 16 se-Indonesia. Permasalahan lainnya adalah urbanisasi, patologi sosial, dan limbah sampah. Tentang sampah, 500 ton sampah perhari membebani ibu kota Jabar, Bandung. Padahal persediaan air di dalam tanah Bandung hanya tinggal 1/3 lagi. Selain itu, 460 Puskesmas di Jabar tidak dilengkapi tenaga dokter. Ditambah lagi 12 juta jiwa dari 42 juta jiwa SDM di Jawa Barat hidup di bawah garis kemiskinan.

Sementara itu pameo tentang orang-orang Jawa Barat belum juga hilang. Bahwa orang Jawa Barat “jago kandang”, cenderung pasrah pada alam dan keadaan, tidak pro aktif, konsumtif dan lain sebagainya. Bagaimana semua ini bisa diperbaiki? Pertanyaan usang yang terbukti susah sekali menemukan jawaban aplikatif.

Narasumber yang memperoleh giliran pertama berbicara, Muhammad Noor (akrab disapa Wa Mumuh), memperkenalkan KPMJB khususnya kepada Prof. Maman. Bahwa KPMJB adalah sebuah idealisme. KPMJB didirikan dengan maksud sebagai “kawah candradimuka” bagi putera-puteri Sunda yang tengah study di Mesir. Seperti dalam kisah-kisah pewayangan, Candradimuka adalah kawah pertapaan Gatot Kaca sebelum terlahir sebagai sosok sakti mandraguna. KPMJB diharapkan bisa menjadi tempat di mana putera-puteri Sunda yang berada di Mesir saling membina diri sebagai agen transformasi nilai-nilai ke-Islam-an sekaligus tanpa melunturkan wawasan dan identitas daerahnya. Harus disadari bahwa bagaimanapun, mereka akan kembali pulang kampung dan dituntut untuk siap dengan kondisi sosio-kultur masyarakat.

Hal ini diamini oleh Prof. Maman. Kader-kader Jabar di Mesir pun harus memiliki wawasan sosiologis dan psikologi sosial. Karena tak jarang para ahli agama yang tak mampu menyatu dengan masyarakat karena kekurangan dalam hal tersebut tadi.

Muncul ungkapan “jangan seperti si Kabayan”. Si Kabayan adalah sosok yang sangat akrab dengan masyarakat Jawa Barat. Bahkan, Kabayan dengan segala kekurangan yang melekat di dirinya, kadung dipandang sebagai prototype masyarakat Sunda. Karakter si Kabayan dinilai menggambarkan karakter masyarakat Sunda. Sehingga wajar bila kemudian Doel Sumbang dalam salah satu liriknya bilang, “si Kabayan urang Sunda. Urang sunda lain si Kabayan..”. Namun, hati kecil saya sayup-sayup bertanya. Siapa Kabayan? Sedemikian pemalaskah si Kabayan?

Si Kabayan bisa dikategorikan sebagai legenda rakyat Jawa Barat. Karena belum ditemukan manuskrip sejarah yang membenarkan kebenaran sosok ini. Tidak seperti Ker Arok, Prabu Siliwangi atau Gajah Mada misalnya. Namun, biasanya legenda pun tidak muncul tanpa alasan. Sebut saja misalnya Sangkuriang dan Dayang Sumbi. Atau Malin Kundang. Legenda selalu sarat hikmah.

Kemudian memori saya meloncat beberapa bulan ke belakang. Dalam sebuah seminar budaya di Cairo, Drs. Ahmad Isrona (staf pengajar di SIC - Sekolah Indonesia Cairo) menyampaikan bahwa kisah di Kabayan merupakan “Cultural Autocritik”. Si Kabayan menjadi sosok pembawa misi pembaharuan bagi masyarakat Sunda. Kabayan juga menyampaikan misi perubahan paradigmatik orang Sunda dalam menjalani kehidupan. Lewat perannya, Kabayan berusaha mengajak masyarakat Sunda berkaca. Kabayan mengajak untuk menghayati kekayaan alam Sunda. Kabayan juga mengajak masyarakat Sunda untuk jujur dan cinta tanah air. Bahkan dalam beberapa peran, Kabayan berusaha menyentuh suara hati putera Sunda yang telah menjadi “orang besar” di kota besar agar ingat, pulang dan membangun kampung halamannya. Semua pesan-pesan sosial ini disampaikan Kabayan secara jenaka sesuai karakter masyarakat Sunda yang kental dengan selera humornya.

Drs. Ahmad Isrona menambahkan, “Kabayan” memiliki nilai filosofis tinggi. Dalam literatur Sunda disebutkan “Kabayan” berarti “utusan”. Seperti Uwa Lengser (sosok lain yang sangat masyhur di Sunda) yang berarti “lungsur”. Bila si Kabayan identik sebagai sosok yang hidup dengan kesederhanaan desa, Uwa Lengser sebaliknya. Ia hidup di tengah gemerlap istana, namun diam-diam selalu mau lungsur (turun) ke bawah untuk tahu kondisi rakyatnya.

Uwa lengser dan Kabayan adalah identitas Sunda yang seharusnya dibanggai, bukan dihindari. Dan, KPMJB adalah kawah candradimuka kita untuk pulang ka lembur (kampung halaman) atau lemah cai (tanah air, tanah kelahiran), Jawa Barat. Bila Gatot Kaca cukup satu, Uwa Lengser tidak perlu seribu, maka kita bisa jadi si Kabayan tanpa embel-embel sebagai pemalas atau sebatas dagelan. Kita bisa jadi si Kabayan yang sarat kesederhanaan, kebersahajaan namun bervisi kemajuan. Kita bisa jadi Neo_Kabayan! Wallahua’lambishawab.

*)Alasan mengapa saya memakai "neokabayan" pada email dan personal website saya.
*)Mahasiswa Program Licence Jurusan Da’wah wa Tsaqafah Islamiyyah Universitas Al Azhar Cairo.